Baru 3 Bulan Menjabat, Mohamad Aprindy Dicopot dari Dirut MRT Jakarta

Rabu, 26 Oktober 2022 15:58 WIB

Pekerja berada di tunnel proyek pembangunan jalur MRT Jakarta fase 2A CP201 di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Selasa 20 September 2022. PT MRT Jakarta (Perseroda) menyatakan progres pembangunan fisik dari jalur MRT Jakarta fase CP201 per tanggal 15 September 2022 mencapai 43,01 persen. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Mohamad Aprindy dicopot dari posisinya sebagai Direktur Utama MRT Jakarta yang baru ia jabat selama tiga bulan. Ia digantikan oleh Tuhiyat yang dinilai berpengalaman di di bidang corporate financing.

Pergantian Dirut MRT jakarta ini disebut bertujuan untuk memperkuat proses kooordinasi.
"Koordinasi antara Pemprov DKI Jakarta, Kementerian Perhubungan, Bappenas, dan juga Kementerian Keuangan, serta para stakeholders PT MRT Jakarta (Perseroda) dalam upaya pemenuhan pendanaan tersebut," kata Plt Kepala BP BUMD DKI Jakarta Fitria Rahadiani dalam keterangan tertulis, Rabu, 26 Oktober 2022.

Aprindy diketahui baru ditunjuk sebagai Dirut MRT Jakarta pada 22 Juli 2022 lalu atau tepat 3 bulan ia menjabat, Aprindy kala itu menggantikan William Sabandar yang kini masuk sebagai Komisaris MRT Jakarta.

Mohamad Apriandy sebelumn menjadi Dirut MRT pernah menjabat sebagai Direktur Strategi Korporasi dan Human Capital Management PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. Jabatan terakhir Aprindy adalah Direktur Teknik dan Pengembangan PT Jakarta Propertindo, serta Komisaris Utama LRT Jakarta.

Selain mengganti Dirut MRT Jakarta, jajaran Dewan Komisaris PT MRT Jakarta (Perseroda) juga dibongkar dan diganti dengan nama-nama baru. Yakni Dodik Wijanarko diangkat sebagai Komisaris Utama; Bambang Kristiyono sebagai Komisaris; dan William P. Sabandar sebagai Komisaris.

Advertising
Advertising

BP BUMD berharap jajaran komisaris dapat memberikan arahan dan masukan kepada Direksi dalam kaitannya dengan proses pembangunan MRT Jakarta Fase 2 dan fase-fase berikutnya.

Penggantian Direktur Utama, Komisaris Utama, dan anggota komisaris disebut telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan, melalui Keputusan Para Pemegang Saham di luar RUPS yang ditandatangani pada tanggal 25 Oktober 2022.

Baca: DKI Ingin MRT Jakarta Segera Akuisisi PT KCI, Realisasikan Instruksi Jokowi

"Semoga Direktur Utama dan jajaran Dewan Komisaris yang baru mampu melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggungjawab," katanya.

PT MRT Jakarta (Perseroda) merupakan BUMD dengan 99,70 persen sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sisanya dimiliki oleh PT Jakarta Propertindo yang juga BUMD DKI.

Fitria mengatakan pembangunan PT MRT Jakarta merupakan hal yang strategis. Oleh karena itu, penyegaran dalam jajaran pengurus PT MRT Jakarta (Perseroda) menjadi hal yang penting.

"Kinerja jajaran Direksi dan Dewan Komisaris PT MRT Jakarta (Perseroda) sejauh ini menunjukkan progress dan capaian yang baik, di antaranya ridership meningkat," ucapnya.

Ia mengatakan jumlah penumpang sampai dengan triwulan III 2022 dibandingkan dengan total penumpang 2021 mengalami kenaikan 80,9 persen yang bangkit dari dampak pandemi Covid-19).

Selanjutnya, integrasi transportasi (halte CSW dan Stasiun ASEAN), dukungan infrastruktur pada KBT (Simpan temu Lebak Bulus, Simpang Temu Dukuh Atas, dan Taman Martha Tiahahu) dan sebagainya.

"Kedepan, diperlukan upaya yang semakin intensif untuk berkoordinasi dengan stakeholders terkait dalam rangka pemenuhan pendanaan, khususnya pembiayaan fase 2 dan fase berikutnya dalam waktu dekat," kata Fitria.

MUTIA YUANTISYA

Baca juga: RUPS MRT Jakarta: William Sabandar Dicopot dari Dirut, Diganti Mohamad Aprindy

Berita terkait

Ketua DPRD DKI Jakarta Dorong Pembangunan Rusun Mix Use Development

3 hari lalu

Ketua DPRD DKI Jakarta Dorong Pembangunan Rusun Mix Use Development

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengatakan pembangunan rumah susun dapat mengatasi daerah kumuh di Jakarta.

Baca Selengkapnya

AHY Gambarkan Nasib Jakarta setelah IKN Beroperasi

4 hari lalu

AHY Gambarkan Nasib Jakarta setelah IKN Beroperasi

Menteri Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan gambaran kondisi Jakarta setelah IKN beroperasi sebagai ibu kota negara.

Baca Selengkapnya

Menhub Budi Karya Tawarkan Investasi Pembangunan TOD MRT Jakarta ke Jepang

4 hari lalu

Menhub Budi Karya Tawarkan Investasi Pembangunan TOD MRT Jakarta ke Jepang

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menawarkan investasi pembangunan Transit Oriented Development atau TOD di sepanjang jalur MRT Jakarta.

Baca Selengkapnya

Menhub Budi Karya Minta Jepang Berkoordinasi dengan BUMN soal Pengembangan Konektivitas Transportasi IKN

4 hari lalu

Menhub Budi Karya Minta Jepang Berkoordinasi dengan BUMN soal Pengembangan Konektivitas Transportasi IKN

Menhub Budi Karya membahas rencana pengembangan jaringan transportasi di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara dengan Jepang.

Baca Selengkapnya

Riwayat Jakarta dari Berstatus Ibu Kota Negara DKI Jakarta Kemudian Hanya Daerah Khusus Jakarta

4 hari lalu

Riwayat Jakarta dari Berstatus Ibu Kota Negara DKI Jakarta Kemudian Hanya Daerah Khusus Jakarta

Sejak abad ke-16, Kota Jakarta telah mengalami berbagai perubahan dan perkembangan hingga secara resmi berubah menjadi DKI Jakarta, terakhir DKJ.

Baca Selengkapnya

Menhub Targetkan Groundbreaking Proyek MRT Jakarta pada Agustus 2024

4 hari lalu

Menhub Targetkan Groundbreaking Proyek MRT Jakarta pada Agustus 2024

Menhub Budi mengatakan bahwa proyek MRT Jakarta hingga saat ini berjalan sesuai rencana.

Baca Selengkapnya

Menhub Budi Karya Temui Menteri Transportasi Jepang, Bahas Proyek MRT Jakarta

5 hari lalu

Menhub Budi Karya Temui Menteri Transportasi Jepang, Bahas Proyek MRT Jakarta

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bertemu Menteri Transportasi Jepang bahas sejumlah proyek infrastruktur, termasuk MRT Jakarta.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

5 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Kata Anggota DPRD soal Dinas Dukcapil DKI Jakarta akan Hapus NIK Nonaktif

6 hari lalu

Kata Anggota DPRD soal Dinas Dukcapil DKI Jakarta akan Hapus NIK Nonaktif

Dukcapil DKI Jakarta telah mengumumkan bahwa sebanyak 92.432 NIK akan dinonaktifkan karena berbagai faktor.

Baca Selengkapnya

Bank DKI Setor Dividen Sebesar Rp 326,4 Miliar ke Pemprov DKI Jakarta

9 hari lalu

Bank DKI Setor Dividen Sebesar Rp 326,4 Miliar ke Pemprov DKI Jakarta

Bank DKI menyumbang dividen terbesar bagi Provinsi DKI Jakarta, jumlahnya mencapai Rp 326,44 miliar.

Baca Selengkapnya