Normalisasi Ciliwung Digenjot, Heru Budi Hartono Segera Tuntaskan Masalah Lahan

Reporter

Antara

Editor

Sunu Dyantoro

Jumat, 28 Oktober 2022 17:31 WIB

Gambar udara pengerukan Sungai Ciliwung untuk proyek normalisasi sungai di kawasan Bukit Duri, Jakarta, Senin 24 Oktober 2022. Kegiatan pembebasan lahan terus diupayakan setiap tahunnya namun proses pembebasan lahan harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum memulai tahapan selanjutnya. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA) menginventarisasi lahan untuk pembebasan dalam program normalisasi Ciliwung sebagai upaya pengendalian banjir.

"Dinas SDA sedang bekerja melakukan inventarisasi, tentunya yang lebih memudahkan kami bekerja," kata Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono di Monas, Jakarta Pusat, Jumat, 28 Oktober 2022.

Ia berharap proyek Waduk Cimahi bisa rampung dan juga proyek Sodetan Kali Ciliwung-Kanal Banjir Timur bisa dipercepat, sembari melakukan proses untuk normalisasi. "Mudah-mudahan Waduk Cimahi bisa selesai dan sodetan juga bisa selesai sehingga bisa mengurangi sementara waktu, banjir sambil kami memproses normalisasi," ucap Heru.

Kepala Sekretariat Presiden itu mendorong agar pembangunan sodetan Ciliwung-Kanal Banjir Timur bisa dipercepat.

Untuk itu, ia melakukan rapat dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah DKI Jakarta Budi Martono, Selasa (25/10) tujuannya untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi. "Kami undang kepala BPN untuk bahas percepatan. Itu kan (ada permasalahan) sebagai kendala yang harus kami selesaikan," ucapnya.

Advertising
Advertising

Baca: Tunggu Normalisasi Ciliwung, Heru Budi Siapkan Sodetan KBT untuk Cegah Banjir Jakarta

Masalah lahan di Bidara Cina

Sementara itu, Kepala BPN Kanwil DKI Dwi Budi Martono menjelaskan permasalahan yang dihadapi di antaranya di kawasan Bidara Cina, Jakarta Timur yang menjadi bagian sodetan Ciliwung - Kanal Banjir Timur terdapat tiga dokumen tanah.

Tiga dokumen itu yakni girik, Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT), dan Hak Guna Bangunan (HGB).

"Dari tiga dokumen itu sebenarnya siapa yang paling berhak untuk dibayar, apakah girik, atau pemegang HGB atau pemegang SIPPT, karena belum diketahui siapa sebenarnya," katanya.

Pihaknya berencana melakukan konsinyasi sehingga nanti pengadilan yang menentukan sembari proyek tetap bisa berjalan.

Dengan permasalahan itu pihaknya belum bisa melakukan pengukuran bidang lahan. "Kami belum bisa identifikasi karena di situ belum diukur. Setelah kami ukur, akan tahu ada berapa bidangnya," ucapnya.

Baca juga: Normalisasi Sungai Ciliwung Kembali Dilanjutkan 2023, Lahan Potensial di Kramat Jati dan Pejaten

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Berita terkait

Reboisasi 33.800 Bibit Pohon, Telkom Dukung Pemulihan Lahan Kritis

1 hari lalu

Reboisasi 33.800 Bibit Pohon, Telkom Dukung Pemulihan Lahan Kritis

Sepanjang 2023, Telkom telah melaksanakan pemulihan lahan kritis di 4 provinsi.

Baca Selengkapnya

Pj Gubernur Jakarta Heru Budi Bicara Pentingnya Sosialisasi UU DKJ

3 hari lalu

Pj Gubernur Jakarta Heru Budi Bicara Pentingnya Sosialisasi UU DKJ

Heru Budi menegaskan bahwa perpindahan ibu kota ke Kalimantan Timur harus diterima dengan baik.

Baca Selengkapnya

Gapki Tanggapi Target Pemerintah soal Pemutihan Lahan Sawit pada September 2024

3 hari lalu

Gapki Tanggapi Target Pemerintah soal Pemutihan Lahan Sawit pada September 2024

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau Gapki tanggapi soal target pemerintah menyelesaikan pemutihan hutan di lahan sawit September 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara

7 hari lalu

Terkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas melantik Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama atau Pejabat Eselon I dan II Kementerian Perdagangan.

Baca Selengkapnya

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

7 hari lalu

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Jakarta Dorong Pembangunan Rusun Mix Use Development

8 hari lalu

Ketua DPRD DKI Jakarta Dorong Pembangunan Rusun Mix Use Development

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengatakan pembangunan rumah susun dapat mengatasi daerah kumuh di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Terkini: Usulan BTN Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Pro Kontra Rencana Buka Lahan 1 Juta Ha untuk Padi Cina

8 hari lalu

Terkini: Usulan BTN Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Pro Kontra Rencana Buka Lahan 1 Juta Ha untuk Padi Cina

BTN mengusulkan skema dana abadi untuk membiayai program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pasangan Capres-cawapres terpilih Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Nirina Zubir Lawan Mafia Tanah, Terima Banyak Curhatan Warga yang Senasib

8 hari lalu

Nirina Zubir Lawan Mafia Tanah, Terima Banyak Curhatan Warga yang Senasib

RIbuan pesan masuk ke media sosial Nirina Zubir. Mayoritas berisi dukungan dan curhatan pengikutnya yang sama-sama menjadi korban mafia tanah

Baca Selengkapnya

Nirina Zubir Heran eks ART Gugat BPN Meski Sudah Divonis Bersalah Kasus Mafia Tanah: Waw, Berani Ya

8 hari lalu

Nirina Zubir Heran eks ART Gugat BPN Meski Sudah Divonis Bersalah Kasus Mafia Tanah: Waw, Berani Ya

PN Jakarta Barat telah memvonis eks ART Nirina Zubir 13 tahun penjara dalam perkara mafia tanah

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

8 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya