TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta menerima dana hibah Rp 206 miliar untuk Pilkada 2024 dari Pemprov DKI Jakarta. Dana itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI.

“Saya minta tolong media bisa memantau kita untuk penggunaan dana hibah supaya tidak melenceng,” kata Ketua Bawaslu DKI Jakarta Munandar Nugraha usai menemui Pj Gubernur Heru Budi Hartono di Balai Kota, Senin, 31 Oktober 2022.

Pertemuan Bawaslu DKI dengan Heru Budi untuk diskusi dan berkoordinasi menghadapi Pemilu 2024. “Intinya kita berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk kita sinergi karena tahapan pemilu sudah berjalan,” ujarnya.

Pada Desember tahun ini akan ada penetapan peserta Pemilu. “Kita langsung ada Pilkada di 2024. Jadi, kita mencoba memulai berkomunikasi dengan membangun sinergi ke depan,” kata Munandar.

Heru Budi Siap Bersinergi dengan Bawaslu DKI Siapkan Pilkada 2024

Dalam pertemuan itu, Munandar mengatakan bahwa Heru Budi menyambut baik kedatangannya dan berkomitmen untuk saling bersinergi.

“Alhamdulilah, Pak Gubernur sudah menyatakan berkomitmen untuk kita saling bersinergi dan akan mengoptimalkan semua fasilitasi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undang yang ada,” katanya.

Sinergi yang telah dilakukan, di antarannya pelantikan pengawas kecamatan (panwascam) serentak. “Kemarin baru pelantikan pengawas kecamatan serentak. Kita butuh ruangan untuk sekretariat panwascam dan tadi sudah kita bahas,” ujar dia.

Ia mengatakan di seluruh 44 kecamatan se-DKI Jakarta sudah difasilitasi tempat untuk panwascam. Selain itu, Bawaslu juga membutuhkan tim kesekretariatan di pengawas kecamatan.

“Sudah kita bicarakan tadi dan pada prinsipnya semua yang kita butuhkan dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak nanti secara administratif. Kemudian, kebutuhan-kebutuhan yang lainnya yang memang bisa difasilitasi oleh pemerintah daerah itu sudah kita bicarakan dan Pak Gubernur sangat welcome dan Insya Allah itu semua dioptimalkan,” kata dia.

Keberadaan panwascam, diperlukan untuk seluruh kecamatan di DKI. “Kalau panwascam itu di semua kecamatan di DKI, itu ada ruang untuk panwascam,” ujarnya.

Untuk Pilkada 2024, kata Munandar, Bawaslu DKI sudah mendapat pembicaraan soal dana. “Nanti kita optimalkan untuk pelaksanaan Pilkada ke depan,” katanya.

Baca juga: PSI DKI Buka Seleksi Calon Legislatif Pilkada 2024, Dipastikan Tidak Ada Mahar