TEMPO.CO, Jakarta - Pakar tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, mendorong Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk mengaudit seluruh jalur sepeda di tengah perdebatan soal pemanfatannya oleh publik belakangan ini.

Menurut Nirwono, Dinas Perhubungan DKI dapat melibatkan komunitas pesepeda untuk mengevaluasi jalur yang sudah ada tersebut. "Harus dicari tahu mengapa jalur sepeda yang ada tidak banyak dilintasi pesepeda, apakah jalurnya tidak sesuai dengan rute pesepeda dan mengapa banyak jalur sepeda diokupasi oleh parkir liar dan dibiarkan tidak ada penertiban," katanya, Selasa, 22 November 2022 dikutip dari Antara.

Nirwono mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk menggencarkan edukasi dan sosialisasi terkait penggunaan jalur sepeda serta mengajak masyarakat untuk membangun budaya bersepeda.

"Pj Gubernur dapat menetapkan setiap minggu sekali, seluruh ASN naik angkutan umum atau bersepeda atau berjalan kaki dalam beraktivitas ke kantor untuk menjadi contoh kepada masyarakat dalam menurunkan polusi udara," katanya.

Ia menyarankan pula agar Heru Budi mengeluarkan kebijakan perihal penanganan polusi udara di Jakarta. "Seperti perluasan ganjil genap, e-parking progresif, memperbanyak park and ride, mendorong naik transportasi publik, bersepeda atau berjalan kaki," katanya.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menganggarkan Rp38 miliar untuk pembangunan jalur sepeda pada 2023. Namun, anggaran ini sempat dinolkan di RAPBD 2023 dan menuai protes dari banyak publik.

Komisi Transportasi DPRD DKI Jakarta lalu memasukkan kembali anggaran untuk jalur sepeda dengan nilai Rp7,5 miliar. Namun, anggaran ini mayoritas untuk evaluasi. Tidak ada alokasi anggaran untuk pembuatan jalur sepeda baru.

Sementara itu, Heru Budi menyatakan akan melanjutkan program pembangunan jalur sepeda ini selama program tersebut bermanfaat untuk kepentingan masyarakat.

"Ada kan (program Anies Baswedan yang dilanjutkan), semua juga kami lanjutkan kalau semua itu untuk kepentingan masyarakat, tidak masalah," kata Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat, 18 November 2022.

Baca juga: Azas Tigor Duga Ada Mark Up Pengecatan Jalur Sepeda Era Anies, Minta KPK Bergerak