TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah PSI DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina menyampaikan, Michael Victor Sianipar telah mencetak banyak sejarah dan pencapaian selama menjadi Ketua DPW PSI Jakarta. Elva menyayangkan keputusan koleganya itu yang mengundurkan diri dari PSI.

"Jadi memang disayangkan, namun kami menghargai seraya mendoakan Bro Mike di perjuangan berikutnya," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 6 Desember 2022.

Kemarin Michael resmi mengundurkan diri dari PSI. Saat ini Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie menjabat sebagai Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPW PSI Jakarta.

Michael, Elva menuturkan, memiliki alasan pribadi untuk memilih wadah perjuangan politiknya. PSI DKI menghargai keputusan tersebut.

Baca juga: Empat Pentolan PSI Mundur, Dua Blak-blakan Dukung Anies

PSI Jakarta dalam kondisi prima
Meski ditinggal Michael Sianipar, Elva menjelaskan kondisi di internal partai saat ini tetap baik. Apalagi, PSI DKI sudah lolos verifikasi untuk mengikuti Pemilu 2024.

“Sekalipun ada proses pergantian ketua, PSI DKI tetap solid dan bergerak sesuai dengan nilai dan semangat yang telah dipupuk selama ini. Sistem organisasi dan kepengurusan kami sudah solid,” ungkap Elva.

Dia juga meminta agar semua elemen PSI Jakarta tidak teralihkan dengan kabar mundurnya Michael dari kursi pimpinan PSI DKI. Sebab, masih ada kader-kader unggul dan kapabel yang bakal membawa PSI DKI menuju kemenangan Pemilu 2024.

"Saya minta semua elemen PSI Jakarta agar tidak teralihkan, fokus rapatkan barisan dan fokus bergerak,” ujarnya.

Selanjutnya tentang PSI DKI kritisi APBD era Anies Baswedan

<!--more-->

PSI DKI kritisi APBD era Anies Baswedan
Selama menjabat, Michael Sianipar berujar, kader PSI Jakarta telah menunjukkan kekritisan di dalam ruang rapat DPRD DKI. Pemikiran kritis itu tampak saat pembahasan APBD DKI.

Menurut dia, dirinya telah melakukan banyak hal selama memimpin PSI Jakarta. Salah satunya menjadi penyeimbang pemerintah DKI dengan mengkritisi sejumlah kebijakan atau program mantan Gubernur Anies Baswedan.

"Khususnya dalam mengkritisi anggaran mulai dari isu lem aibon dan juga hak-hak kedewanan ataupun yang lainnya yang berhasil kami angkat," terang dia dalam rekaman videonya, dikutip Selasa, 6 Desember 2022.

Misalnya, soal anggaran jumbo lem aibon yang masuk dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2020. Dinas Pendidikan DKI mengalokasikan Rp 82 miliar untuk membeli lem aibon.

Isu lainnya yang gencar disoroti Fraksi PSI DPRD DKI adalah mengenai perhelatan Formula E Jakarta. PSI menjadi salah satu partai di DPRD yang mengajukan hak interpelasi. Tujuannya agar Anies Baswedan menerangkan seputar penggunaan APBD dalam ajang balapan mobil listrik internasional itu.

Baca juga: Michael Sianipar Mundur, Seberapa Getol PSI DKI Mengkritisi Anggaran di Era Anies Baswedan?

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.