Heru Budi Batasi Usia PJLP, 2 Petugas PPSU Gambir Hanya Bisa Pasrah: Udah Nasib

Sabtu, 17 Desember 2022 11:04 WIB

Petugas penyedia jasa lainnya perorangan atau PJLP, Dinas Kebersihan Pemprov DKI Jakarta di Kawasan Monas, Jakarta Pusat, Jumat, 16 Desember 2022. Tempo/Mutia Yuantisya

TEMPO.CO, Jakarta - Dua Petugas Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) dari Penanganan Prasarana dan Sarana Umum atau PPSU Kelurahan Gambir pasrah menerima keputusan Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono. Keputusan Heru itu ihwal pembatasan usia PJLP maksimal 56 tahun.

“Kalau sudah umur segitu (56 tahun) pasti terima, karena udah nasib,” kata salah satu PJLP, Titin saat ditemui di kawasan Monas, Jakarta Pusat Jumat, 16 Desember 2022.

Titin adalah salah satu petugas PPSU Kelurahan Gambir. Dia kini berusia 46 tahun. Itu artinya, 10 tahun lagi Titin tak bisa lagi bertugas membersihkan area Monas dan sekitarnya.

Dia tidak keberatan dengan keputusan Heru Budi yang membatasi usia PJLP. Peraturan pembatasan usia ini tercantum dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1095 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian Penggunaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Enggak keberatan, kenapa harus keberatan? Memang sudah risiko, kan kalau udah umur 56 harus memang udah diberhentiin. Ya udah biarin,” ujar dia.

Advertising
Advertising

Senanda dengan Titin, Ratna mengaku setuju dengan pembatasan usia PJLP. Sebab, kata dia, usia 56 tahun merupakan waktu untuk istirahat dari pekerjaan.

“Setuju aja, sih, umur segitu memang waktunya istirahat,” ujar wanita berumur 50 tahun itu.

Dari keterangan Titin dan Ratna, mereka mendapat gaji bersih Rp 4,6 juta per bulan, fasilitas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, serta THR atau Tunjangan Hari Raya selama bekerja sebagai petugas PPSU. Menurut mereka, pemerintah DKI tak akan mengucurkan uang pensiun dini atau pesangon kepada PJLP yang masa kerjanya selesai.

Baca juga: Heru Budi Hartono Teken Kepgub Atur Batas Usia PJLP

3.100 PJLP terancam menganggur
Sebelumnya, Heru Budi mengatakan, saat ini ada 3.100 PJLP dengan usia di atas 56 tahun yang masih bekerja di lingkungan pemerintah DKI.

“Total PJLP di Jakarta itu ada sekitar 82.000 orang. Dari jumlah itu, di atas usia 56 tahun ada sekitar 3.100 orang,” kata dia kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 14 Desember 2022.

Melansir dari Antara, bila merujuk data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI melalui e-PJLP, jumlah petugas PJLP Jakarta hingga saat ini mencapai 85.310 orang. Dari jumlah itu, sebanyak empat persen atau sekitar 3.400 orang, di antaranya PJLP berusia di atas 56 tahun.

Heru mengatakan, pembatasan usia PJLP menjadi 56 tahun mengacu pada Undang-Undang atau UU Ketenagakerjaan. “Dalam aturan itu, usia pekerja dikunci sampai 56 tahun,” ucap Kepala Sekretariat Presiden ini.

Dia menyampaikan tidak sembarangan memutuskan pembatasan usia PJLP. Ada berbagai pertimbangan yang menjadi landasan Heru Budi, salah satunya juga soal kesehatan.

Baca juga: Kesehatan Menjadi Alasan Heru Budi Batasi Usia PJLP Hingga 56 Tahun

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Daftar Pemilihan Gubernur yang Digelar pada Pilkada 2024, Mengapa Yogyakarta Tak Termasuk?

18 jam lalu

Daftar Pemilihan Gubernur yang Digelar pada Pilkada 2024, Mengapa Yogyakarta Tak Termasuk?

Pilkada 2024 akan dilaksanakan pada November 2024 di semua provinsi di seluruh Indonesia, kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

Jakarta Diperkirakan Cerah Berawan Rabu Pagi hingga Sore, kecuali Jakarta Selatan dan Timur

21 jam lalu

Jakarta Diperkirakan Cerah Berawan Rabu Pagi hingga Sore, kecuali Jakarta Selatan dan Timur

Cuaca diperkirakan masih cerah berawan pada siang hari, kecuali Jakarta Selatan.

Baca Selengkapnya

Mayoritas Jakarta Diprakirakan Berawan, Hujan Ringan Malam Hari

1 hari lalu

Mayoritas Jakarta Diprakirakan Berawan, Hujan Ringan Malam Hari

Seluruh wilayah DKI Jakarta diprakirakan cerah berawan pada pagi harinya dan sebagian besar berawan pada siang hari.

Baca Selengkapnya

Pj Gubernur Jakarta Heru Budi Bicara Pentingnya Sosialisasi UU DKJ

7 hari lalu

Pj Gubernur Jakarta Heru Budi Bicara Pentingnya Sosialisasi UU DKJ

Heru Budi menegaskan bahwa perpindahan ibu kota ke Kalimantan Timur harus diterima dengan baik.

Baca Selengkapnya

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

9 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Jakarta Dorong Pembangunan Rusun Mix Use Development

12 hari lalu

Ketua DPRD DKI Jakarta Dorong Pembangunan Rusun Mix Use Development

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengatakan pembangunan rumah susun dapat mengatasi daerah kumuh di Jakarta.

Baca Selengkapnya

AHY Gambarkan Nasib Jakarta setelah IKN Beroperasi

13 hari lalu

AHY Gambarkan Nasib Jakarta setelah IKN Beroperasi

Menteri Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan gambaran kondisi Jakarta setelah IKN beroperasi sebagai ibu kota negara.

Baca Selengkapnya

Riwayat Jakarta dari Berstatus Ibu Kota Negara DKI Jakarta Kemudian Hanya Daerah Khusus Jakarta

13 hari lalu

Riwayat Jakarta dari Berstatus Ibu Kota Negara DKI Jakarta Kemudian Hanya Daerah Khusus Jakarta

Sejak abad ke-16, Kota Jakarta telah mengalami berbagai perubahan dan perkembangan hingga secara resmi berubah menjadi DKI Jakarta, terakhir DKJ.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

14 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Kata Anggota DPRD soal Dinas Dukcapil DKI Jakarta akan Hapus NIK Nonaktif

15 hari lalu

Kata Anggota DPRD soal Dinas Dukcapil DKI Jakarta akan Hapus NIK Nonaktif

Dukcapil DKI Jakarta telah mengumumkan bahwa sebanyak 92.432 NIK akan dinonaktifkan karena berbagai faktor.

Baca Selengkapnya