TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo alias Jokowi soal proyek Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter yang tak kunjung dibangun.

Heru mengatakan Pemprov DKI telah memiliki proyek Landfill Mining dan Refused Derived Fuel (RDF) Plant di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu atau TPST Bantargebang, Bekasi.

“Ya, kan kita sudah ada di Bantargebang, sudah ada sistem RDF,” kata Heru saat ditemui usai Apel Operasi Lilin di Monas, Kamis, 22 Desember 2022.

Heru Budi Hartono mengatakan masalah sampah dan pengelolaannya tidak hanya terjadi di Jakarta. “Tidak hanya Jakarta aja, kan, seluruh Indonesia juga harus memperhatikan masalah sampah,” ujarnya.

Kemarin, Presiden Jokowi menyinggung proyek pengelolaan sampah ITF Sunter di Jakarta Utara yang tidak kunjung selesai, padahal proyek itu telah dirintis sejak dirinya menjabat Gubernur DKI Jakarta.

"Jadi Gubernur di DKI, (ITF) Sunter itu kita mulai, sampai saya tidak jadi gubernur, tanda tangan pun saya belum. Padahal sudah kita rencanakan, belum (selesai). Saya enggak tahu sekarang apakah sudah," kata Jokowi dalam Rakernas Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) di Jakarta, Rabu, 21 Desember 2022.

Pembangunan ITF Sunter sudah direncanakan sejak 2019 dan ditargetkan selesai pada tahun ini. Namun, proyek yang diharapkan dapat menggantikan Bantargebang ini gagal menemui kesepakatan dengan investor sehingga pembangunannya tertunda.

Penandatangan perjanjian kerjasama pembangunan ITF Sunter antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama PT Jakarta Propertindo dan Fortum Finlandia di Balai Kota, Jakarta, 16 Desember 2016. ITF Sunter akan menjadi sistem pengolahan sampah dalam kota pertama yang dibangun di Jakarta. Tempo/Reza Syahputra

Oleh karena itu, Presiden Jokowi mendorong agar urusan sampah segera diselesaikan agar tidak menjadi kotoran di kota, sungai, dan laut. Menurut Jokowi, masalah sampah menjadi salah satu prioritas yang harus dibenahi BPDLH mengingat pengelolaan sampah di berbagai daerah belum terselesaikan.

Presiden sempat bertanya langsung kepada para gubernur yang hadir dalam acara tersebut mengenai progres pengelolaan sampah di masing-masing provinsi.

“Gubernur ada yang sudah beres belum urusan sampah. Ada yang tunjuk jari? Belum. Kalau sudah ada yang tunjuk jari, besok saya cek langsung ke lapangan. Belum ada. Karena saya tahu, belum ada. Ini harus segera diselesaikan,” kata dia.

Kepala Negara mengungkapkan bahwa berdasarkan pengalamannya sejak menjadi Wali Kota Solo, Jawa Tengah, pengelolaan sampah kerap terkendala oleh "tipping fee" atau bea gerbang yang dikeluarkan pemerintah kepada pihak pengolah sampah.

Ia menekankan agar anggaran BPDLH dapat diprioritaskan terhadap dua hal, yakni pengelolaan sampah dan rehabilitasi hutan mangrove.

"Jangan sampai semua nanti anggaran ini 'diecer-ecer' kemana-mana akhirnya tidak kelihatan dan tidak memberikan dampak yang nyata kepada negara kita dan dunia," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi dan Anies Baswedan Punya TGUPP, Ahli: Heru Budi Hartono Tak Wajib Aktifkan