Jokowi Bicara Cara Mengatasi Banjir Jakarta, PSI: Siapapun Gubernur DKI Harus Ikut Pusat
Reporter
Mutia Yuantisya
Editor
Iqbal Muhtarom
Senin, 26 Desember 2022 14:49 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal program penanganan banjir secara berkelanjutan yang harus dikerjakan oleh siapapun Gubernur DKI Jakarta.
“Ya memang harus begitu, seluruh program harus berkesinambungan baik antar Gubernur DKI maupun DKI dengan pusat apalagi terkait masalah strategis seperti banjir,” kata Anggara melalui keterangan tertulis, Senin, 26 Desember 2022.
Anggara mengatakan ketidaksinambungan program penanganan banjir akan merugikan masyarakat karena ego sektoral
“Repot kita kalau DKI tidak selaras kerjanya dengan pusat. Ikuti perencanaan pusat karena kita ini negara kesatuan, secara undang-undang Gubernur ini perpanjangan tangan presiden,” ujarnya.
Menurut Ara sapaan Anggara, jika Pemprov DKI punya pendapat dan kajian sendiri, sampaikan pada pemerintah pusat secara formal untuk jadi masukan.
“Bukan berarti tidak boleh ada perbedaan pandangan. Saya yakin Pemerintah Pusat juga terbuka dengan masukan,” ucapnya.
Dia mecontohkan normalisasi dan Giant Sea Wall yang harus segera dikerjakan oleh Pemprov DKI.
“Tapi ketika sudah jadi kebijakan atau perencanaan nasional seperti normalisasi dan Giant Sea Wall, ya Pemprov harus kerjakan,” kata Ara.
Sebelumnya, Di hadapan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengeluhkan penanganan banjir di Jakarta. Oleh karena itu, ia meminta Heru serius menuntaskan masalah banjir Jakarta.
"Banjir di Jakarta itu, siapa pun gubernurnya harus konsisten menyelesaikannya. Di sini ada Gubernur DKI Jakarta dan Jawa Barat, Saya minta betul agar dituntaskan secara konsisten, baik yang berkaitan dengan waduk (atau bendungan) ini selesai,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat, 23 Desember 2022.
Jokowi juga meminta Heru Budi menuntaskan normalisasi 13 sungai yang ada di Jakarta, menyelesaikan Sodetan Ciliwung menuju BKT, tanggul laut, dan Giant Sea Wall, serta pengelolaan pompa-pompa yang ada dengan manajemen yang lebih baik.
Normalisasi sungai ini pada era Anies Baswedan dihentikan. Sebagai gantinya, ia memilih kebijakan naturalisasi. “Kalau tidak selesai, sampai kapan pun Jakarta akan selalu banjir ," kata dia.
Baca juga: Bahas Penanganan Banjir Jakarta, Jokowi Singgung Normalisasi yang Sempat Dihentikan Anies
