TEMPO.CO, Jakarta - Tiga berita terpopuler metropolitan pada Kamis pagi dimulai dari permintaan fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta agar Pj Gubernur Heru Budi Hartono fokus mengerjakan amanah dari Presiden Joko Widodo atau biasa disapa Jokowi. Ada 3 masalah Jakarta yang harus diselesaikan Heru Budi.

Berita kedua adalah SETARA Institute dan LBH Jakarta mengecam dan mengutuk keras tindakan warga dan aparat yang melarang Ibadah Natal jemaat HKBP Betlehem (Pos Parmingguan) di Batu Gede, Desa Cilebut Barat, Kabupaten Bogor. Dalam video yang beredar di media sosial, warga melarang Jemaat HKBP Betlehem beribadah di rumah saat Natal karena menganggap bukan tempat ibadah (gereja).

Berita lain yang juga banyak dibaca adalah BPBD DKI Jakarta mengeluarkan peringatan dini agar masyarakat waspada potensi cuaca ekstrem kemarin. BPBD DKI menyebutkan potensi hujan disertai kilat/petir dan angin kencang pada Rabu, 28 Desember 2022.

Berikut 3 berita terpopuler kanal metropolitan pada Kamis pagi, 29 Desember 2022:

1. Fraksi PDIP Minta Heru Budi Hartono Fokus Kerjakan Amanah Jokowi

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono meminta Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono fokus menyelesaikan 3 masalah Jakarta. Hal itu disampaikan Gembong dalam laporan kerja politik akhir tahun 2022 dengan tema 'Tahun Peralihan'.

Gembong Warsono menyebutkan laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat DKI Jakarta.

“Kami masih ingat amanah dari Pak Jokowi untuk Pak Heru untuk segera menyelesaikan normalisasi sungai, mengejar integrasi transportasi, dan terakhir melakukan antisipasi resesi di Jakarta.” ujar Gembong di Gedung DPRD DKI, Rabu, 28 Desember 2022.


Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengunjugi Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta didampingi Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi, Senin, 19 Desember 2022. Tempo/Mutia Yuantisya

Selain itu, Gembong mendorong Heru Budi untuk fokus persoalan normalisasi dan sodetan kali Ciliwung. Dia pun mengapresiasi langkah awal pembangunan sodetan Ciliwung. Proyek normalisasi Ciliwung itu sempat mandek pada era Gubernur Anies Baswedan.

"Fraksi mendorong Pemprov untuk mengejar ketertinggalan selama lima tahun dengan melanjutkan normalisasi dan sodetan sungai di Jakarta," katanya.

Adapun enam permasalahan yang menjadi sorotan fraksi PDIP meliputi:

1. Pengentasan kemiskinan yang tidak optimal

2. Cakupan air bersih di DKI Jakarta

3. Akses kesehatan yang merata

4. Percepatan program penanggulangan banjir

5. Kualitas udara di DKI Jakarta masih buruk

6. Praktik intoleransi di sekolah negeri

Baca juga: Atasi Banjir Jakarta, Jokowi Minta Heru Budi Segera Selesaikan Sodetan Ciliwung

Selanjutnya pemerintah diminta menindak pelaku pelarangan ibadah Natal di Cilebut...

<!--more-->

2. Pemerintah Didesak Tindak Tegas Pelaku Pelarangan Ibadah Natal di Cilebut

SETARA Institute dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengecam dan mengutuk keras tindakan warga dan aparat yang melarang Jemaat HKBP Betlehem (Pos Parmingguan) di Batu Gede, Desa Cilebut Barat, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, melakukan ibadah Natal pada 24 dan 25 Desember 2022.

Dalam video yang beredar di media sosial, warga melarang Jemaat HKBP Betlehem beribadah di rumah saat Natal karena menganggap bukan tempat ibadah (gereja). SETARA Institute menilai kejadian ini menunjukkan pemerintah gagal menjalankan kewajibannya memberikan perlindungan terhadap jemaat HKBP Betlehem

“Sebagaimana dijamin dalam UUD, TAP MPR X/MPR/1998, UU HAM, serta UU No 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik,” kata Peneliti Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB) SETARA Institute Syera Anggreini Buntara dalam pernyataan tertulis, Selasa, 27 Desember 2022.

Baca juga: Viral Pelarangan Ibadah Natal di Cilebut, Politikus PSI: Kok Gak Selesai-selesai

SETARA Institute dan LBH Jakarta menjelaskan berdasarkan Kovenan tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, pembatasan hak beribadah, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, yang dialami oleh jemaat HKBP Betlehem tidak dapat dibenarkan dan jelas-jelas melanggar hak atas KBB.

Atas dasar tersebut, SETARA Institute dan LBH Jakarta mendesak Pemerintah Pusat untuk tidak membiarkan peristiwa pelarangan ibadah terus berulang di negeri Pancasila yang ber-Bhinneka Tunggal Ika ini. Agama bukanlah urusan pemerintahan yang didesentralisasi dalam Otonomi Daerah.


Ibadat Natal warga Cilebut Barat, yang sempat mendapat penolakan, berlangsung aman setelah dimediasi oleh Muspika Sukaraja, Kabupaten Bogor, Ahad, 25 Desember 2022. Dok. Camat Sukaraja

“Dengan demikian, Pemerintah Pusat tidak boleh lepas tanggung jawab dan harus mengambil tindakan yang dibutuhkan sesuai dengan kewenangannya dalam peristiwa-peristiwa diskriminasi, persekusi, restriksi, dan pelanggaran KBB,” kata Pengacara Publik LBH Jakarta Teo Reffelsen dalam pernyataan tertulisnya.

SETARA Institute dan LBH Jakarta mendesak Presiden Joko Widodo memberikan reparasi kepada jemaat HKBP Betlehem berupa restitusi, rehabilitasi, jaminan kepuasan yang adil (just satisfaction) dengan memohon maaf secara publik, dan memastikan jaminan ketidak-berulangan (guarantees of non-repetition) sebagaimana Prinsip Hak Asasi Manusia (HAM).

“Kami juga meminta Presiden RI memerintahkan Kepala Kepolisian RI, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama untuk memulihkan situasi dan hak korban serta menjamin serta melindungi jemaat HKBP Betlehem,” kata Teo Reffelsen.

SETARA Institute dan LBH Jakarta juga meminta Kapolri berkoordinasi dengan Lembaga Negara Independen, terutama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban RI (LPSK) untuk memastikan jaminan rasa aman dari represi terhadap seluruh jemaat HKBP Betlehem dan Pembuat Video.

Kapolri harus memastikan tidak ada impunitas dan memerintahkan Kepolisian Daerah Jawa Barat untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menteri Dalam Negeri RI juga harus memerintahkan Gubernur Jawa Barat dan Bupati Bogor untuk mencabut surat yang dibuat sepihak oleh Camat Sukaraja dan Kepala Desa Cilebut Barat dan memastikan tindakan serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang.

SETARA Institute dan LBH Jakarta meminta Komnas HAM memantau dan menyelidiki dalam pengawasan segala bentuk upaya pelaksanaan KBB, khususnya terhadap kejadian represi yang dialami jemaat HKBP Betlehem dan memberikan rekomendasi perlindungan korban dan jaminan hak mereka atas KBB.

“Kami juga meminta LPSK memberikan Perlindungan terhadap jemaat HKBP Betlehem sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan,” ujar Teo.

LBH Jakarta dan SETARA Institute juga mendesak Bupati Bogor untuk memberikan teguran dan menindak tegas Camat, Kepala Desa, dan aparat yang terlibat dalam represi dan restriksi hak untuk beribadah jemaat HKBP Betlehem.

“Kami meminta Lurah atau Kepala Desa Cilebut Barat untuk memberikan rekomendasi tertulis bagi rumah yang digunakan sebagai tempat ibadah sementara oleh jemaat HKBP Betlehem,” kata Teo.

SETARA Institute dan LBH Jakarta meminta Pemerintah RI dan FKUB Kabupaten Bogor mendorong dialog antara jemaat HKBP Betlehem, kelompok penolak, pimpinan-pimpinan keagamaan atau kepercayaan, dan aparat penegak hukum untuk mencegah terjadinya keberulangan dan memastikan jaminan hak beribadah bagi jemaat HKBP Betlehem.

Peristiwa pelarangan peribadatan di Cilebut Barat mengungkap fakta Jawa Barat merupakan daerah dengan gangguan rumah ibadah terbanyak. Data SETARA Institute menunjukkan sejak 2007 hingga 2021, Jawa Barat berkontribusi 33 persen dari keseluruhan peristiwa gangguan rumah ibadah di Indonesia.

Sebanyak 169 peristiwa terjadi di Jawa Barat dari total 505 peristiwa gangguan secara nasional. Dari 169 peristiwa tersebut, hampir setengahnya menimpa gereja (79 peristiwa). Sejak 2016 hingga 2021, terpantau 34 peristiwa berupa gangguan atas rumah ibadah di Jawa Barat, dengan 13 di antaranya menimpa gereja.

Baca juga: Viral Penolakan Ibadat Natal di Cilebut Bogor, Camat Sukaraja Angkat Bicara

Selanjutnya waspada cuaca ekstrem, BPBD DKI peringatkan hujan disertai angin kencang...

<!--more-->

3. Waspada Cuaca Ekstrem Hari Ini, BPBD DKI Sebut Hujan Disertai Angin Kencang pada Siang Hari

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengeluarkan peringatan dini agar masyarakat waspada potensi cuaca ekstrem hari ini. BPBD DKI menyebutkan potensi hujan disertai kilat/petir dan angin kencang pada hari ini, Rabu, 28 Desember 2022.

Dikutip dari akun Instagram BPBD DKI, hujan berpeluang terjadi di sebagian wilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur pada siang dan sore hari ini.

Sementara sejumlah wilayah di sekitar DKI Jakarta, seperti Kota Depok dan Kota serta Kabupaten Bogor diprediksi akan mengalami hal serupa menjelang siang hingga malam dan dini hari nanti.

Sebelumnya, BPBD DKI Jakarta juga telah mengeluarkan peringatan adanya cuaca ekstrem selama periode 25 Desember 2022 hingga 1 Januari 2023 mendatang.

“WASPADA POTENSI CUACA EKSTREM SELAMA PERIODE NATARU (25 Desember 2022- 01 Januari 2022),” tulis BPBD DKI di akun Instagramnya, 21 Desember 2022.

Ilustrasi awan mendung/cuaca buruk. TEMPO/Aditia Noviansyah

BPBD DKI menyebutkan, berdasarkan analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan bahwa dalam periode tersebut terdapat potensi signifikan dinamika atmosfer yang kemudian dapat berdampak pada peningkatan curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia, khususnya selama periode Nataru.

“BMKG memprakirakan potensi curah hujan dengan INTENSITAS SEDANG-LEBAT yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang untuk periode tanggal 25 Desember 2022 - 01 Januari 2023 di wilayah DKI Jakarta,” kata BPBD DKI.

Baca juga: Hadapi Cuaca Ekstrem, Heru Budi dan BNPB Siapkan Teknologi Modifikasi Cuaca

Untuk itu, masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan siaga guna mengantisipasi dampak dari cuaca ekstrem.

BMKG Jelaskan Potensi Cuaca di Jakarta Hari Ini

Menanggapi peringatan badai dahsyat di Jabodetabek pada hari ini, BMKG menjelaskan, berdasarkan berbagai parameter fenomena cuaca alam tersebut memiliki peluang cukup kecil untuk terjadi.

“Berdasarkan pakiraan cuaca BMKG, pada 28 Desember 2022 pada umumnya adalah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat namun bukan badai,” kata Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto di Jakarta, Selasa, 27 Desember 2022, dikutip Tempo dari laman BMKG.

Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG Fachri Radjab menjelaskan istilah badai agar masyarakat memiliki pandangan yang sama soal terminologi tersebut.

"Badai menurut terminologi meteorologi adalah bagian hujan lebat dan angin kencang yang biasanya terkait dengan siklon tropis atau angin kencang yang menyertai cuaca buruk berkecepatan sekitar 64-72 knot," kata Fachri.

Fachri juga mengatakan bahwa hujan dengan intensitas sedang hingga lebat bahkan sangat lebat berpotensi terjadi hingga awal Januari 2023.

Kemarin, BMKG memperbarui prakiraannya untuk potensi cuaca ekstrem di Indonesia. Kepala BMKG Dwikorita Karnawati merujuk pembaruan dinamika atmosfer itu berupa tumbuhnya bibit Siklon Tropis 95W di Samudera Pasifik sebelah utara Papua Barat.

“Ada signifikansi dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan potensi cuaca ekstrem selama periode libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru 2022/2023,” kata Dwikorita dalam keterangan terkini yang disampaikan daring, Selasa 27 Desember 2022.

Baca juga: Usai Ditegur Jokowi Soal Penanganan Banjir Jakarta, Heru Budi Lanjutkan Bangun Giant Sea Wall