Komunitas Warga Signature Park Apartment Minta Heru Budi Hartono Selesaikan Masalah Rusun

Reporter

Mutia Yuantisya

Editor

Sunu Dyantoro

Jumat, 30 Desember 2022 15:31 WIB

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengunjugi Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta didampingi Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi, Senin, 19 Desember 2022. Tempo/Mutia Yuantisya

TEMPO.CO, Jakarta - Komunitas Warga Signature Park Apartment atau KWSPA menyambangi meja pengaduan di pendopo Balai Kota DKI Jakarta untuk meminta Penjabat Gubernur, Heru Budi Hartono menyelesaikan permasalahan rusun milik/apartemen yang tidak kunjung tuntas.

“Ini terjadi semenjak UU 20/2011 tentang Rusun dan PP 13/2021 yang sepuluh tahun baru selesai,” kata perwakilan KWSPA, Dede Chatab dalam keterangan tertulis, Jumat, 30 Desember 2022.

Dia mengatakan permasalahan rusun milik/apartemen tidak kunjung tuntas walaupun telah berulang kali penggantian Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau DPRKP Pemda DKI Jakarta.

“Justru tambah ruwet dan ribet urusan-nya hingga kini se-akan DPRKP mendiamkan atau membiarkan permasalahan itu terjadi,” ujarnya.

Dede mengatakan, pihaknya menduga Dinas Perumahan DKI terlibat, 'ikut bermain' dalam penyelesaian permasalahan tersebut. “Terbukti tidak ada satupun permasalahan rusun di DKI Jakarta yang dapat diselesaikan,” ucapnya.

Advertising
Advertising

Baca juga: Kampung Susun Bayam Berdiri di Lahan MIlik Dispora DKI, Jadi Kendala Warga Huni Rusun

Komunitas tuding Dinas Perumahan DKI

Menurutnya, sudah saatnya pemilik/penghuni rusun mendesak pemerintah DKI Jakarta untuk meninjau ulang atau revolusi keberadaan DPRKP yang tidak berguna, selain memboroskan anggaran juga sangat tidak efektif cara kerjanya.

Contoh konkretnya, kata dia, terjadi di Signature Park Apartment. “Selain tutup mulut, tutup telinga bahkan tutup mata terhadap permasalahan yang terjadi di depan mata,” ucap Dede.

Akibatnya, penyelesaian permasalahan rusun berlarut-larut bahkan tidak dapat diselesaikan. Ia menilai bahwa masalah ini sengaja dibuat ruwet dan ribet oleh Dinas Perumahan dan pihak-pihak yang bermain atau mengambil keuntungan.

“Besar harapan kami supaya Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono segera dapat mengambil tindakan tegas kepada DPRKP dan juga terhadap pengurus PPPSRS yang ilegal/tidak,” katanya.

Baca juga: Jakpro Tunggu Kejelasan dari Dispora tentang Lahan Kampung Susun Bayam

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Berita terkait

Pj Gubernur Jakarta Heru Budi Bicara Pentingnya Sosialisasi UU DKJ

2 hari lalu

Pj Gubernur Jakarta Heru Budi Bicara Pentingnya Sosialisasi UU DKJ

Heru Budi menegaskan bahwa perpindahan ibu kota ke Kalimantan Timur harus diterima dengan baik.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Jakarta Dorong Pembangunan Rusun Mix Use Development

6 hari lalu

Ketua DPRD DKI Jakarta Dorong Pembangunan Rusun Mix Use Development

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengatakan pembangunan rumah susun dapat mengatasi daerah kumuh di Jakarta.

Baca Selengkapnya

AHY Gambarkan Nasib Jakarta setelah IKN Beroperasi

7 hari lalu

AHY Gambarkan Nasib Jakarta setelah IKN Beroperasi

Menteri Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan gambaran kondisi Jakarta setelah IKN beroperasi sebagai ibu kota negara.

Baca Selengkapnya

Riwayat Jakarta dari Berstatus Ibu Kota Negara DKI Jakarta Kemudian Hanya Daerah Khusus Jakarta

7 hari lalu

Riwayat Jakarta dari Berstatus Ibu Kota Negara DKI Jakarta Kemudian Hanya Daerah Khusus Jakarta

Sejak abad ke-16, Kota Jakarta telah mengalami berbagai perubahan dan perkembangan hingga secara resmi berubah menjadi DKI Jakarta, terakhir DKJ.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

8 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Kata Anggota DPRD soal Dinas Dukcapil DKI Jakarta akan Hapus NIK Nonaktif

9 hari lalu

Kata Anggota DPRD soal Dinas Dukcapil DKI Jakarta akan Hapus NIK Nonaktif

Dukcapil DKI Jakarta telah mengumumkan bahwa sebanyak 92.432 NIK akan dinonaktifkan karena berbagai faktor.

Baca Selengkapnya

Bank DKI Setor Dividen Sebesar Rp 326,4 Miliar ke Pemprov DKI Jakarta

13 hari lalu

Bank DKI Setor Dividen Sebesar Rp 326,4 Miliar ke Pemprov DKI Jakarta

Bank DKI menyumbang dividen terbesar bagi Provinsi DKI Jakarta, jumlahnya mencapai Rp 326,44 miliar.

Baca Selengkapnya

Sampah di Jakarta, Sebelum dan Setelah Lebaran

15 hari lalu

Sampah di Jakarta, Sebelum dan Setelah Lebaran

DLH DKI Jakarta mengangkut sampah yang dilakukan selama periode tujuh hari sebelum hingga hari kedua Lebaran 2024

Baca Selengkapnya

Kualitas Udara Jakarta Terburuk Kelima Dunia Pagi Ini

16 hari lalu

Kualitas Udara Jakarta Terburuk Kelima Dunia Pagi Ini

Berdasarkan pantauan pada pukul 05.35 WIB, indeks kualitas udara (AQI) di Jakarta berada di angka 151.

Baca Selengkapnya

Pemprov DKI Pastikan Pelayanan Publik Optimal di Hari Pertama Bekerja Usai Libur Lebaran

16 hari lalu

Pemprov DKI Pastikan Pelayanan Publik Optimal di Hari Pertama Bekerja Usai Libur Lebaran

Pemprov DKI Jakarta memastikan pelayanan publik optimal setelah libur lebaran, pegawai sudah masuk seperti biasa.

Baca Selengkapnya