TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Keluarga Alumni Lembaga Ketahanan Nasional (IKAL) Lemhanas, Agum Gumelar, meminta seluruh alumni Lemhannas mendukung dan mengawal program prioritas Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Dukungan Agum Gumelar kepada Heru Budi Hartono ini sesungguhnya tak mengagetkan. Penjabat Gubernur DKI ini merupakan orang yang sangat dekat dengan Presiden Joko Widodo. Adapun posisi Agum Gumelar, sejak pemilihan presiden 2014, merupakan pendukung kuat Jokowi.

Agum yang putra Tasikmalaya, Jawa Barat, kelahiran 17 Desember 1945 ini meminta seluruh anggota IKAL Lemhanas, terutama di DKI Jakarta, untuk mengawal dan mendukung pemerintahan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sampai tuntas. "Hal ihwal kebijakannya dan pembangunan Jakarta harus didukung," kata Agum dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Ahad, 1 Januari 2022, dikutip dari Antara.

Agum menjelaskan dukungannya itu saat menerima kunjungan mantan Deputi Gubernur DKI Jakarta 2019-2021 yang juga Sekretaris DPD IKAL Lemhanas DKI, Dadang Solihin, serta tokoh lainnya pada Sabtu, 31 Desember 2022. Menurut Agum, setelah tidak menjadi Ibu Kota, Jakarta akan menjadi pusat bisnis global, tapi tetap harus disiapkan sebaik mungkin agar setara dengan kota-kota besar lainnya di seluruh dunia. Ia menilai Heru memiliki peluang untuk mewujudkan cita-cita tersebut.

"Pj Gubernur DKI Jakarta merupakan figur yang sedikit bicara tapi banyak bekerja. Pak Heru bisa membangun sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Itu kunci bagaimana Jakarta bisa sejajar dengan kota-kota besar di dunia," katanya.

Baca: Agum Gumelar Serukan Alumnus Lemhanas Dukung Heru Budi Hartono di Jakarta

Agum Gumelar deklarasikan warga Cijantung dukung Jokowi

Sokongan penuh Agum Gumelar kepada Jokowi ini di antaranya tampak pada saat pemilihan presiden 2019 lalu. Agum bersama sekelompok warga Cijantung, yang mengatasnamakan diri sebagai Bravo Cijantung, mendeklarasikan dukungan mereka kepada pasangan calon nomor urut 01, Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin. Dukungan ini mereka akui sebagai bantahan dari kabar bahwa Cijantung identik dengan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dan mendukung paslon 02, Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.

Panitia acara, Argo Handayanto mengatakan selama ini Cijantung diidentikan dengan Kopassus, dan Kopassus diidentikan dengan Prabowo sebagai mantan Komandan Jenderal Kopassus. Ia menampik kabar itu dan mengatakan bahwa Cijantung terdiri dari banyak kompleks militer dari berbagai satuan. "Deklarasi ini dimaksudkan untuk menyangkal dari kelompok-kelompok yang mendukung paslon 02, yang mengatasnamakan seluruh anak Cijantung," ujar Argo dalam keterangan tertulisnya, Selasa 5 Februari 2019.

Acara deklarasi ini dihadiri oleh kurang lebih 60 orang. Sebelum acara utama deklarasi, mereka juga mengadakan acara bincang-bincang bersama Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Jenderal (Purn) Agum Gumelar.

Agum yang juga sempat memimpin pasukan baret merah dan tinggal di Cijantung menyatakan hal serupa. Menurutnya deklarasi ini menunjukkan sebuah kewajaran, bahwa dalam demokrasi selalu ada pro dan kontra. Termasuk pilihan politik warga Cijantung.

Ia mengatakan, tidak semua warga Cijantung mendukung Prabowo, begitu pula dengan daerah-daerah lain tidak ada yang betul-betul penuh mendukung salah satu paslon. "Hari ini ada kekuatan yang mendeklarasikan mendukung Pak Jokowi, kemarin ada deklarasi mendukung Prabowo. Itu wajar saja, kita negara demokrasi," ucap dia di lokasi acara deklarasi, di rumah makan Rumpun Bambu, hari ini.

Pada pemilihan presiden 2014, Agum juga menyokong Jokowi yang saat itu berpasangan dengan Jusuf Kalla. Sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri, saat itu, Agum Gumelar mengatakan mendukung seluruh keputusan Mahkamah Kontitusi dalam sidang gugatan hasil pemilihan umum presiden 2014.

Dia juga meminta kedua pasangan calon presiden-wakil presiden mampu menghormati dan menerima keputusan yang akan diketok pada 21 Agustus mendatang. "Terutama kandidat, apa pun keputusannya harus dihormati. Semoga bisa berjalan dengan kondusif," kata Agum, Rabu, 6 Agustus 2014.Dia mengatakan penyelesaian sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi sangat penting.

Respons dan tanggapan terhadap isi keputusan MK juga penting karena menjadi tolok ukur tingkat demokrasi Indonesia. "Jika menghormati setiap keputusan konstitusional, Indonesia jadi negara demokrasi terbesar di dunia," kata Agum.

Rival Jokowi - Jusuf Kalla, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mengajukan gugatan agar MK membatalkan Keputusan KPU Nomor 535/KPTS/KPU/2014 tentang penetapan rekapitulasi perolehan suara pemilihan presiden 2014 dan menyatakan keputusan itu tak mengikat. Mereka juga meminta MK menetapkan pemilihan presiden 2014 dimenangkan Prabowo-Hatta dengan perolehan 67.139.153 suara, sedangkan Jokowi-Kalla hanya memperoleh 66.435.124 suara.

Baca juga: Jenderal Agum Gumelar Minta Alumni Lemhanas Backup Heru Budi: Ormas Apa yang Juga Dukung Dia?

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.