TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menilai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah sosok pemimpin dengan gaya komunikasi yang bagus.

Sebab sejak Heru menjabat, kata Bahlil, komunikasi antara kementerian yang dipimpinnya dengan Pemprov DKI baru terjalin dengan baik dibandingkan dengan masa kepemimpinan Anies Baswedan.

"Saya terima kasih karena selama ini, jujur saya katakan, baru kali ini komunikasi kita yang sangat bagus, antara pemerintah DKI dengan Kementerian Investasi, sejak implementasi OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach)," kata Bahlil di pendopo Balai Kota pada Selasa, 3 Januari 2023.

Bahlil mengaku komunikasinya dengan gubernur sebelumnya, Anies Baswedan, belum maksimal. Dia berharap DKI di bawah kepemimpinan Kepala Sekretariat Presiden (Kasatpres) itu dapat melakukan percepatan investasi di Ibu Kota.

Bahlil Lahadalia bertemu Heru di Balai Kota DKI Jakarta untuk membahas Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) untuk percepatan investasi di DKI Jakarta.

"Jadi ini kunjungan kedinasan, kekeluargaan untuk tahun baru. Kedua, tadi kami sudah bersepakat dalam rangka percepatan investasi di DKI," ujarnya.

Menurutnya, salah satu syarat percepatan investasi adalah kemudahan berusaha, percepatan perizinan yang semuanya dilakukan melalui OSS.

Baca juga: Puji Heru Budi Hartono Saat Bahas Percepatan Investasi, Bahlil Lahadalia: Paten

Pada saat ini perizinan diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Oleh karena itu, perlu kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah.

Bahlil mengatakan, Kementerian Investasi dan Pemprov DKI sepakat untuk membentuk tim kecil percepatan peningkatan investasi di Jakarta. Tim kecil tersebut beranggotakan dari internal DKI dan Kementerian Investasi.

"Saya pikir ini yang harus kita lakukan, percepatan-percepatan, penciptaan lapangan pekerjaan itu akan terhambat. Jadi kita tak mau menghambat penciptaan lapangan pekerjaan," kata dia.

Menurut Heru Budi Hartono, tim kecil itu akan diisi oleh pejabat pengurus perizinan yang nantinya akan merumuskan percepatan dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) hingga ke tingkat Kecamatan dan Kelurahan. "Bikin tim tidak besar kok, satu dua staf dan dari Pak Menteri juga dua untuk mensinkronkan yang sudah ada," ucap Heru.

Baca juga: Sumur Resapan di Jaktim Dipuji Heru Budi Hartono, Wali Kota: Beda dengan Sumur Dinas SDA