Sebel Rapat Jalan Berbayar Kembali Ditunda, DPRD DKI: Laporkan ke Heru Budi Hartono

Reporter

Mutia Yuantisya

Editor

Sunu Dyantoro

Rabu, 25 Januari 2023 21:07 WIB

Rapat Kerja Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Bersama Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta membahas soal rencana penerapan ERP atau Jalan Berbayar di Ruang Rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta, Senin, 16 Januari 2023. Tempo/Mutia Yuantisya

TEMPO.CO, Jakarta - Rapat pembahasan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) yang digelar oleh Komisi B Bidang Perekonomian DPRD dengan Pemprov DKI kembali ditunda lantaran tidak hadirnya Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda DKI Jakarta Sri Haryati.

“Rapat pembahasan ERP akan saya skorsing untuk waktu yang akan ditetapkan kemudian,” kata Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail ketika mengakhiri rapat, Rabu, 25 Januari 2023.

Pada Senin, 16 Januari lalu, Komisi B terpaksa menunda rapat dengan eksekutif karena Asisten Pereknomian dan Keuangan DKI Jakarta, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Biro Hukum tidak menghadiri rapat.

Kepada Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI, Syafrin Liputo dan Ketua Komisi B, Ichwanul Muslimin dari Fraksi Gerindra meminta masalah ini dilaporkan kepada Penjabat Gubernur Heru Budi Hartono.

"Kami Komisi B, pimpinan di sini harus dengan tegas memberikan surat lagi atau bahkan tembusan kepada Pak Pj untuk menegur bahwasannya ini masalah yang serius,” kata dia.

Advertising
Advertising

Baca: Sistem Jalan Berbayar Disarankan Tak Langsung Diterapkan di 25 Titik

DPRD DKI minta jalan berbayar dibahas serius

Ia mengatakan masalah ERP perlu dibicarakan agar tidak ada permasalahan ke depannya. “Masih pembahasan, butuh pembahasan yang panjang. Artinya, saya kalau berpendapat bukan setuju atau tidak setuju, menolak atau tidak menolak, ini masih kita perlu bicarakan, khususnya dengan Komisi B," ujar Ichwanul.

Anggota dari Fraksi PDI Perjuangan Manuara Siahaan secara gamblang mengaku kesal dengan ketidakhadiran Asisten Perekonomian dan Keuangan. Ia menyarankan agar kejadian ini dilaporkan kepada Heru Budi.

"Asal jangan sampai kita pikir Bu Sri seperti memainkan parlemen saja. Undangan berikutnya nanti kami undang Pj Sekda (Uus Kuswanto), asisten juga kami undang, dan kami harus beritahu kepada Pak Gubernur DKI Jakarta tembusan dua kali rapat ini (ditunda)," kata Manuara.

Baca juga: Sistem Jalan Berbayar Tetap Dirancang meski Ada Tilang Elektronik

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Berita terkait

Daftar Pemilihan Gubernur yang Digelar pada Pilkada 2024, Mengapa Yogyakarta Tak Termasuk?

18 jam lalu

Daftar Pemilihan Gubernur yang Digelar pada Pilkada 2024, Mengapa Yogyakarta Tak Termasuk?

Pilkada 2024 akan dilaksanakan pada November 2024 di semua provinsi di seluruh Indonesia, kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

Jakarta Diperkirakan Cerah Berawan Rabu Pagi hingga Sore, kecuali Jakarta Selatan dan Timur

21 jam lalu

Jakarta Diperkirakan Cerah Berawan Rabu Pagi hingga Sore, kecuali Jakarta Selatan dan Timur

Cuaca diperkirakan masih cerah berawan pada siang hari, kecuali Jakarta Selatan.

Baca Selengkapnya

Mayoritas Jakarta Diprakirakan Berawan, Hujan Ringan Malam Hari

1 hari lalu

Mayoritas Jakarta Diprakirakan Berawan, Hujan Ringan Malam Hari

Seluruh wilayah DKI Jakarta diprakirakan cerah berawan pada pagi harinya dan sebagian besar berawan pada siang hari.

Baca Selengkapnya

Pj Gubernur Jakarta Heru Budi Bicara Pentingnya Sosialisasi UU DKJ

7 hari lalu

Pj Gubernur Jakarta Heru Budi Bicara Pentingnya Sosialisasi UU DKJ

Heru Budi menegaskan bahwa perpindahan ibu kota ke Kalimantan Timur harus diterima dengan baik.

Baca Selengkapnya

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

9 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Jakarta Dorong Pembangunan Rusun Mix Use Development

12 hari lalu

Ketua DPRD DKI Jakarta Dorong Pembangunan Rusun Mix Use Development

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengatakan pembangunan rumah susun dapat mengatasi daerah kumuh di Jakarta.

Baca Selengkapnya

AHY Gambarkan Nasib Jakarta setelah IKN Beroperasi

13 hari lalu

AHY Gambarkan Nasib Jakarta setelah IKN Beroperasi

Menteri Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan gambaran kondisi Jakarta setelah IKN beroperasi sebagai ibu kota negara.

Baca Selengkapnya

Riwayat Jakarta dari Berstatus Ibu Kota Negara DKI Jakarta Kemudian Hanya Daerah Khusus Jakarta

13 hari lalu

Riwayat Jakarta dari Berstatus Ibu Kota Negara DKI Jakarta Kemudian Hanya Daerah Khusus Jakarta

Sejak abad ke-16, Kota Jakarta telah mengalami berbagai perubahan dan perkembangan hingga secara resmi berubah menjadi DKI Jakarta, terakhir DKJ.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

14 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Kata Anggota DPRD soal Dinas Dukcapil DKI Jakarta akan Hapus NIK Nonaktif

15 hari lalu

Kata Anggota DPRD soal Dinas Dukcapil DKI Jakarta akan Hapus NIK Nonaktif

Dukcapil DKI Jakarta telah mengumumkan bahwa sebanyak 92.432 NIK akan dinonaktifkan karena berbagai faktor.

Baca Selengkapnya