Pj Sekda Lantik 9 Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen DKI 2022-2027.

Jumat, 3 Februari 2023 23:34 WIB

Penjabat (Pj) Sekda DKI Jakarta Uus Kuswanto mengatakan Pemprov akan menindaklanjuti festival DWP atau Djakarta Warehouse Project yang digelar melebihi batas waktu yang ditentukan pada aturan PPKM Level 1, Jumat, 9 Desember 2022 di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Tempo/Mutia Yuantisya

TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Uus Kuswanto melantik sembilan anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) DKI Periode 2022-2027.

Para anggota BPSK DKI diharapkan dapat menjaga hubungan baik dan sinergitas antar konsumen dan pelaku usaha.

"Konsumen dan pelaku usaha menjadi tanggung jawab kami untuk saling dijaga, maka itu ada BPSK yang bertugas menjaga dua belah pihak," kata Uus dalam keterangan tertulis, Jumat, 3 Februari 2023.

Ia mengatakan Dinas PPKUKM juga memiliki peran mengawasi dan menjaga apabila ada perselisihan antar konsumen dan pelaku usaha dan mengingatkan tantangan perdagangan saat ini semakin besar.

"Terutama dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi, seperti ekonomi digital (e-commerce)," ujarnya.

Advertising
Advertising

Oleh karena itu, perlu peningkatan peran BPSK di DKI guna meningkatan kemampuan sumber daya manusia di bidang perlindungan konsumen.

Ia berharap, ke depannya anggota BPSK memiliki komitmen, etos kerja yang tinggi, serta integritas dalam menjalankan amanah.

BPSK juga diminta mempersiapkan diri sebagai mediator dan arbitor yang mampu memberikan solusi tepat dan putusan seimbang antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha.

"Termasuk, mampu memulihkan hak konsumen sesuai dengan prinsip keadilan, dan memberikan kepastian hukum," kata dia.

Ketua Anggota Unsur Pemerintah BPSK DKI Badia Raja H. Siregar mengatakan sesuai amanah Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tugas BPSK salah satunya menangani dan menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha.

"Tugas kami menengahi perselisihan atau persengketaan antar pelaku usaha dengan konsumen. Jadi, kita sama-sama mencari kesepakatan bersama antara pelaku usaha dan konsumen agar tidak ada yang dirugikan," ucap dia.

Badia turut mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada Pemprov DKI Jakarta yang telah memberikan kepercayaan kepada jajarannya dan anggota yang baru saja dilantik.

"Semoga kami bisa menjalankan tugas sesuai amanah yang diberikan. Bagi warga yang memerlukan informasi atau konsultasi BPSK bisa datang ke kantor kami di Jalan Perintis Kemerdekaan BGR, Kelapa Gading," katanya.

Berikut nama-nama Anggota BPSK DKI Jakarta Periode 2022-2027:

Unsur Pemerintah
1. Badia Raja H. Siregar selaku ketua anggota
2. Andini Sutianti selaku anggota
3. Olansons selaku anggota.

Unsur Konsumen
1. Sularsi selaku anggota
2. Nurul Yakin Setyabudi selaku anggota
3. Eka Erfiyanty Putri selaku anggota.

Unsur Pelaku Usaha
1. John Ferry H. Sigumonrong selaku wakil ketua/anggota
2. Dico Adhya selaku anggota
3. Rosalia Tri Haryanti selaku anggota.

Baca juga: Cerita Konsumen Meikarta: Sudah Lunas Tapi Digugat, Kan Tidak Wanprestasi

Berita terkait

YLKI Kirim Surat ke Satgas Pasti, Minta Pemberantasan Pinjol Sampai ke Akarnya

1 hari lalu

YLKI Kirim Surat ke Satgas Pasti, Minta Pemberantasan Pinjol Sampai ke Akarnya

Kabid Pengaduan YLKI Rio Priambodo mengungkapkan, lembaganya telah mengirim surat kepada Satgas Pasti terkait aduan konsumen Pinjol ilegal.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Jakarta Dorong Pembangunan Rusun Mix Use Development

2 hari lalu

Ketua DPRD DKI Jakarta Dorong Pembangunan Rusun Mix Use Development

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengatakan pembangunan rumah susun dapat mengatasi daerah kumuh di Jakarta.

Baca Selengkapnya

AHY Gambarkan Nasib Jakarta setelah IKN Beroperasi

3 hari lalu

AHY Gambarkan Nasib Jakarta setelah IKN Beroperasi

Menteri Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan gambaran kondisi Jakarta setelah IKN beroperasi sebagai ibu kota negara.

Baca Selengkapnya

Riwayat Jakarta dari Berstatus Ibu Kota Negara DKI Jakarta Kemudian Hanya Daerah Khusus Jakarta

3 hari lalu

Riwayat Jakarta dari Berstatus Ibu Kota Negara DKI Jakarta Kemudian Hanya Daerah Khusus Jakarta

Sejak abad ke-16, Kota Jakarta telah mengalami berbagai perubahan dan perkembangan hingga secara resmi berubah menjadi DKI Jakarta, terakhir DKJ.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

4 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Zulhas Sebut Pembatasan Barang Impor untuk Melindungi Konsumen

4 hari lalu

Zulhas Sebut Pembatasan Barang Impor untuk Melindungi Konsumen

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengungkap latar belakang aturan pembatasan barang impor.

Baca Selengkapnya

Hari Konsumen Nasional, Menteri Zulhas: Pengusaha Jangan Curang

4 hari lalu

Hari Konsumen Nasional, Menteri Zulhas: Pengusaha Jangan Curang

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas meminta para pengusaha tidak curang.

Baca Selengkapnya

Kata Anggota DPRD soal Dinas Dukcapil DKI Jakarta akan Hapus NIK Nonaktif

5 hari lalu

Kata Anggota DPRD soal Dinas Dukcapil DKI Jakarta akan Hapus NIK Nonaktif

Dukcapil DKI Jakarta telah mengumumkan bahwa sebanyak 92.432 NIK akan dinonaktifkan karena berbagai faktor.

Baca Selengkapnya

Ketahui Hak-hak Konsumen Plus Perlindungan dan Kewajiban Konsumen

6 hari lalu

Ketahui Hak-hak Konsumen Plus Perlindungan dan Kewajiban Konsumen

Level pengetahuan kebanyakan konsumen Indonesia soal perlindungan dan hak-hak konsumen masih di level tiga, dari level tertinggi 5.

Baca Selengkapnya

Pakta Konsumen Nasional Minta Pemerintah Penuhi Hak Konsumen Tembakau

8 hari lalu

Pakta Konsumen Nasional Minta Pemerintah Penuhi Hak Konsumen Tembakau

Pakta Konsumen Nasional meminta pemerintah untuk memenuhi hak konsumen tembakau di Indonesia.

Baca Selengkapnya