Jelang Pemilu 2024, Disdukcapil DKI Gencar Jemput Bola Perekaman Data KTP

Jumat, 17 Februari 2023 11:39 WIB

Warga melakukan perekaman data e-KTP terkait pergantian nama jalan, di kawasan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, Rabu, 29 Juni 2022. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Menjelang Pemilu 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta gencar jemput bola untuk perekaman data KTP. Dinas Dukcapil (Disdukcapil) DKI melakukan layanan ke berbagai sekolah, lembaga pemasyarakatan (lapas) dan sejumlah panti.

“Menuju 2024, kami melakukan layanan jemput bola ke sekolah-sekolah untuk KTP pemula yang umur 17 tahun,” kata Kepala Disdukcapil Budi Awaluddin di ruang rapat DPRD DKI Jakarta, Kamis, 16 Februari 2023.

Untuk layanan jemput bola ke lapas dan rumah tahanan (rutan), Disdukcapil bekerja sama dengan Kanwil Kemenkumham. “Para napi kebanyakan mereka nggak hafal NIK dan mereka nggak boleh bawa KTP,” ujarnya.

Untuk memudahkan dan akurasi pendataan, Dinas Dukcapil melakukan perekaman jemput bola uji biometrik untuk para napi (narapidana) atau warga binaan pemasyarakatan (WBP).

“Kita lakukan perekaman jemput bola uji biometrik untuk para napi, WBP dan kita targetkan 21 Februari ini sebanyak 17 ribu WBP di lapas dan rutan itu sudah dapat mengetahui NIK mereka,” katanya.

Advertising
Advertising

Budi mengatakan perekaman e-KTP hingga saat ini sudah hampir 100 persen. Bahkan cakupan DKI termasuk yang tertinggi, yaitu 100,3 persen di 2022.

“Nah, tahun ini, di 2024 kita tentunya tetap menyasar mereka mereka yang seperti itu dengan layanan jemput bola yang memang para pemilih pemula yang belum merekam itu kita lakukan jemput bola,” ujarnya.

Selain persiapan Pemilu 2024, Disdukcapil hampir melunasi utang KTP selama 3 bulan pada 2022 karena kekosongan blangko. “Alhamdulillah sekarang sudah terpenuhi semuanya. Tahun ini aman,” kata dia.

Pilihan Editor: Pemilu 2024, Jumlah Kursi DPRD Kabupaten Bekasi Bertambah Jadi 55 Kursi dari 7 Dapil

Berita terkait

Narapidana Narkoba Kabur, Kepala Rutan Sukadana Lampung Azis Gunawan Dicopot

1 hari lalu

Narapidana Narkoba Kabur, Kepala Rutan Sukadana Lampung Azis Gunawan Dicopot

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung mencopot jabatan Kepala Rutan Sukadana Azis Gunawan buntut narapidana kabur

Baca Selengkapnya

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

1 hari lalu

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

2 hari lalu

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas gugatan DPT yang diduga bocor.

Baca Selengkapnya

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

3 hari lalu

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, meminta KPU melegalkan praktik money politics saat pemilu lewat PKPU.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

3 hari lalu

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Kemenhub: Jakarta Masuk Daftar 50 Kota Maritim Terkemuka di Dunia

3 hari lalu

Kemenhub: Jakarta Masuk Daftar 50 Kota Maritim Terkemuka di Dunia

Jakarta masuk dalam daftar 50 kota maritim terkemuka di dunia, peringkat satu sebagai kota dengan kantor pusat perusahaan pelayaran terbanyak di dunia

Baca Selengkapnya

KPU Klaim Kecurangan Pengurangan Suara PAN di Yahukimo 3 Tidak Terbukti

4 hari lalu

KPU Klaim Kecurangan Pengurangan Suara PAN di Yahukimo 3 Tidak Terbukti

Menurut KPU, dalil yang diajukan PAN soal kehilangan suara pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten tidak didukung oleh alat bukti yang sah.

Baca Selengkapnya

Sidang PHPU Pileg, KPU Minta Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan PSU dari PPP

4 hari lalu

Sidang PHPU Pileg, KPU Minta Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan PSU dari PPP

Dalam permohonannya, KPU meminta MK menolak permohonan PPP terkait pemungutan suara ulang di Dapil Lampung Selatan 7.

Baca Selengkapnya

Kata Ketua KPU Soal Caleg Terpilih yang Mencalonkan Diri pada Pilkada 2024

4 hari lalu

Kata Ketua KPU Soal Caleg Terpilih yang Mencalonkan Diri pada Pilkada 2024

Menurut Hasyim Asy'ari, yang mengundurkan diri untuk maju di Pilkada 2024 adalah anggota legislatif yang sedang menjabat.

Baca Selengkapnya

MK Batasi Maksimal 5 Saksi dan 1 Ahli yang Dihadirkan di Sidang Sengketa Pileg

4 hari lalu

MK Batasi Maksimal 5 Saksi dan 1 Ahli yang Dihadirkan di Sidang Sengketa Pileg

MK membatasi saksi dan ahli yang dihadirkan di agenda pembuktian sidang sengketa Pileg.

Baca Selengkapnya