TEMPO Interaktif, Jakarta:Komisi D DPRD DKI yang membawahi bidang pembangunan mengusulkan kepada Pemda DKI untuk menambah anggaran-anggaran yang sifatnya proyek fisik. Sebaliknya, anggaran untuk petugas kebersihan diusulkan untuk dikurangi. Proyek fisik tersbut, misalnya, proyek yang ada di Dinas Pekerjaan Umum DKI. Usulan untuk menambah anggaran di bidang tersebut dikatakan Wakil Ketua Komisi D, Ali Imron Husein, di gedung DPRD, Jumat (24/1). Alasan pengajuan dana tersebut, menurut Ali Imron, Dinas PU memerlukan dana yang lebih besar untuk membiayai proyek-proyek pengendalian banjir di Jakarta. Anggaran yang diajukan Pemda DKI untuk pembebasan lahan saluran Banjir Kanal Timur (BKT) sebesar Rp.50 miliar dan untuk pembangunan fisiknya yang hanya Rp.15 miliar, menurut anggota Fraksi PPP ini, tergolong kecil. Dalam RAPBD DKI 2003, anggaran yang diajukan Dinas PU total sekitar Rp.700 miliar, diantaranya untuk membiayai beberapa proyek fisik di Jakarta. Jumlah ini, menurut Ali juga masih kurang. Idealnya, menurut Ali, anggaran untuk pembangunan atau proyek fisik di Jakarta adalah sepuluh persen dari total anggaran. Jika total dana dialokasikan sebesar Rp.11,05 triliun, seharusnya anggaran untuk Dinas PU sekitar Rp.900 miliar. "Jadi masih kurang sekitar Rp.200 miliar," kata Ali. Anggaran-anggaran yang ada di Dinas PU, kata Ali, harus diprioritaskan untuk pengendalian banjir. Selain untuk memulai pembangunan saluran BKT, DKI juga memerlukan rumah pompa dan kendaraan-kendaraan pompa. Misalnya di suatu daerah ada genangan, mobil pompa ini yang akan menyedot genangan itu, ujarnya. Saluran BKT yang direncanakan sebagai pengendali banjir di Jakarta, menurut dia, belum menyelesaikan permasalahan banjir di ibukota. Paling-paling dari 78 titik genangan di DKI, hanya 50 persen-nya yang bisa bebas banjir. Sedangkan untuk yang 39 titik lainnya, harus dipikirkan bagaimana caranya, kata Ali lebih lanjut. Sementara itu, anggaran untuk petugas kebersihan jalan, justru dipermasalahkan dewan. Komisi D, menurut Ali, akan meminta ke Pemda DKI untuk mengurangi jumlah tenaga kebersihan lepas dengan status Pekerja Harian Lepas (PHL) yang ada di Dinas Kebersihan DKI. Menurut Ali, sekarang terdapat sekitar 3000 orang PHL yang bekerja sebagai petugas kebersihan. Dengan anggaran yang diajukan yakni Rp.25 miliar untuk membayar petugas kebersihan ini tiap tahun, kata Ali, setiap pekerja memperoleh Rp.714 ribu perbulannya. Memang itu diatas UMR, dan kalau bayarannya yang diterima sesuai sih, nggak apa-apa. Tapi siapa yang bisa mengawasi mereka yang jumlahnya tigaribuan itu?, ujarnya. Petugas kebersihan ini, kata Ali, hanya membersihkan sampah jalan dan mengumpulkannya. Tapi kalau tidak ada yang mengangkut sampahnya karena tidak ada kendaraannya kan jadi percuma. Disini tingkat kebocoran anggarannya justru sangat besar, kata Ali. Usulan komisi D ini memang bertentangan dengan niat gubernur DKI Sutiyoso. Ketika bersilaturahmi dengan petugas kebersihan se-Jakarta beberapa waktu lalu, Sutiyoso justru berniat menambah petugas kebersihan menjadi 15 ribu orang. (Dimas Adityo-Tempo News Room)