TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah mahasiswa menggelar demo di depan Balai Kota DKI untuk menolak penerapan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) di Jakarta, Kamis siang. Para mahasiswa itu berasal dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran (UPN Veteran) Jakarta serta perwakilan dari HIMAPOL seluruh Indonesia.

Berdasarkan pantauan Tempo, puluhan mahasiswa itu mengenakan jaket almamater berwarna hijau itu mendatangi kantor Balai Kota DKI Jakarta pada pukul 13.22. Mereka membawa spanduk bertuliskan "Tolak Kebijakan ERP/Jalan Berbayar".

Dalam orasinya,wakil demo mahasiswa itu menuntut agar Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membatalkan rencana pemberlakuan ERP di Jakarta. Mereka menganggap ERP tidak bersifat urgent.

"Kebijakan ERP dibuat secara sewenang-wenang. Belum pantas diterapkan, belum ada urgensinya," seru perwakilan mahasiswa dari atas mobil komando.

Penerapan jalan berbayar juga dinilai akan berimbas kepada seluruh elemen masyarakat, termasuk para driver ojek online (ojol). "Tolak kebijakan ERP. Semuanya kena imbas," ujarnya.

Selama demo menolak ERP berlangsung, lalu lintas di sepanjang jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat terlihat ramai lancar. Polisi tidak memberlakukan pengalihan arus lalu lintas.

Selanjutnya Kepala Dishub DKI mengatakan ERP belum bisa diterapkan...

<!--more-->

Kepala Dishub DKI Sebut Sistem ERP Belum Bisa Diterapkan

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan Pemprov belum bisa menerapkan sistem jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) karena ada poin yang harus dibahas dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE).

"Kami belum bahas penerapan. Kami bahas masukan-masukan dan sarannya dulu,” kata Syafrin di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu, 15 Februari 2023.

Namun demikian, Kadishub DKI itu ogah merinci point apa saja yang masih harus dibahas. “Tentu saat disetujui, kajian ulang dari sosial ekonomi, kami akan berkoordinasi dengan seluruh stakeholders. Itu yang akan dibahas,” ujarnya.

Syafrin, sebelumnya, mengubah pernyataannya soal rencana penarikan Raperda PL2SE dari DPRD DKI. “Jadi, sekali lagi itu bukan penarikan. Kami akan komunikasi dengan dewan (DPRD), karena masih dalam pembahasan di dewan,” kata Syafrin saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 13 Februari 2023.

Dewan Transportasi usulkan jalan berbayar diterapkan bertahap

Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Haris Muhammadun menilai penerapan kebijakan jalan berbayar bisa dilakukan secara bertahap bersamaan dengan mengkomunikasikannya kepada pengguna kendaraan pribadi sebelum diterapkan secara keseluruhan.

“Tahapan awal bisa saja diberlakukan untuk kendaraan roda empat,” kata Haris kepada Tempo, Sabtu, 11 Februari 2023.

Hal tersebut disampaikannya sebagai tanggapan atas tuntutan para driver ojek online (ojol) yang meminta mencabut Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE).

“Ketika sudah ada komunikasi yang baik dengan pengguna jalan roda dua, khususnya online dan ada jalan keluar untuk mereka, maka pada akhirnya harapannya bisa ditetapkan secara utuh,” ujarnya.

Pengemudi ojol protes rencana jalan berbayar

Sebelumnya, Sejumlah pengemudi ojek online (ojol) menggelar demonstrasi di depan kantor Balai Kota DKI Jakarta hari ini. Dalam aksinya, mereka menolak rencana pemberlakuan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).

Dari atas mobil komando, sejumlah perwakilan massa saling bergantian berorasi. "Tolak ERP sekarang juga," kata salah seorang orator dari atas mobil komando.

Pilihan Editor: Solusi Mengatasi Kemacetan Di Jakarta tanpa Proyek Infrastruktur, Pakar: Lupakan ERP