Top 3 Metro: Agum Gumelar Minta Staf Anies Rela Bantu Heru Budi, Istri Moeldoko Dimakamkan dengan Upacara Militer
Reporter
Tempo.co
Editor
Clara Maria Tjandra Dewi H.
Senin, 13 Maret 2023 07:42 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Tiga berita terpopuler metropolitan pada Senin pagi dimulai dari mantan Gubernur Lemhanas Agum Gumelar berharap para staf Gubernur Anies Baswedan di Pemprov DKI Jakarta rela membantu Heru Budi. Agum menilai Heru Budi sebagai sosok yang tidak banyak bicara, namun banyak bekerja.
Berita kedua adalah istri KSP Moeldoko, Koesni Harningsih dimakamkan dengan upacara militer di TMP Bahagia Pondok Aren. Koesni tutup usia di RSPAD Gatot Subroto pada Ahad, pukul 04.49 akibat sakit.
Berita ketiga adalah cerita Ketua RT tentang warga Kampung Tanah Merah pernah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 1992. Pembayaran pajak ini diberikan kepada warga yang diberi izin untuk menggarap lahan di sekitar depo Plumpang.
Berikut 3 berita terpopuler kanal metropolitan pada Senin, 13 Maret 2023:
1. Agum Gumelar Berharap Staf Anies Baswedan Rela Membantu Heru Budi di DKI
Ketua Umum Ikatan Alumni Lemhannas (IKAL) Jenderal TNI Purnawirawan Agum Gumelar menyoroti kinerja Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono selama memimpin Jakarta. Heru menggantikan posisi Gubernur DKI Anies Baswedan sejak Oktober 2022.
Agum menilai Heru Budi sebagai sosok yang tidak banyak bicara, namun banyak bekerja.
"Sementara, sekilas saya lihat Pak Heru tidak banyak bicara tapi banyak bekerja," kata Agum saat ditemui pada acara Jalan Sehat Nusantara di GBK, Minggu, 12 Maret 2023.
Menurutnya, hal tersebut merupakan sebuah modal yang harus dikembangkan untuk mengatasi permasalahan Jakarta yang sangat kompleks. Eks Gubernur Lemhanas itu berharap para staf Gubernur Anies Baswedan di Pemprov DKI Jakarta bersedia membantu Heru Budi memimpin Jakarta.
"Jadi diharapkan staf-staf yang dulu membantu gubernur yang lama itu harus punya kerelaan penuh untuk membantu gubernur yang baru ini," kata mantan Gubernur Lemhasan itu.
Berharap Pemilu 2024 Lebih Baik daripada 2019
Dalam kesempatan yang sama, mantan Menteri Pertahanan itu juga berharap agar situasi Pemilu 2024 bisa lebih baik dibanding Pemilu 2019 lalu.
"Ini harapan rakyat banyak. (Semoga) situasi 2024 tidak lebih jelek dari 2019. Jadi harus lebih baik," kata Agum.
Ia juga menjelaskan bahwa jika dalam Pemilu terjadi polarisasi itu adalah hal yang biasa. Terpenting adalah masyarakat dan semua pihak bisa bersikap dewasa dalam menghadapinya.
"Perbedaan pemilih itu adalah sesuatu yang wajar. Tapi perbedaan pemilih ini harus berakhir, harus selesai tidak ada lagi perbedaan ketika pilpres selesai," kata Agum Gumelar.
Selanjutnya istri Moeldoko KSP, Koesni Harningsih dimakamkan dengan upacara militer...
<!--more-->
2. Istri Moeldoko, Koesni Harningsih Dikebumikan dengan Upacara Militer di TMP Bahagia Pondok Aren
Koesni Harningsih, istri Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko dimakamkan secara militer di Taman Makam Pahlawan (TMP) Bahagia Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Ahad siang.
Koesni Harningsih dimakamkan secara militer pukul 13:40, ditandai dengan para barisan defile atau perarakan barisan TNI bersenjata.
Dalam pemakaman ini juga terlihat Panglima TNI Laksamana Yudo Margono hadir bersama dengan rombongan. Hadir pula Mendagri Tito Karnavian.
Koesni tutup usia di RSPAD Gatot Subroto pada Ahad, pukul 04.49 akibat sakit.
Dalam pesannya Moeldoko menyampaikan permohonan terima kasih atas upacara militer yang disiapkan untuk sang istri tercinta.
"Saya atas nama keluarga mengucapkan terima kasih yang setinggi tingginya pada Panglima TNI, Pangdam dan semua yang telah menyiapkan upacara militer untuk istri saya," ucap Moeldoko, Ahad, 12 Maret 2023.
Dia mengatakan istrinya, Koesni merupakan sosok wanita tangguh dan setia semasa hidupnya.
"Istri saya sangat setia mendampingi saya selama tugas dan pada saya. Luar biasa pengabdian yang dilakukan. Untuk itu, upacara ini adalah pemberian penghormatan yang luar biasa," katanya.
Moeldoko juga memohon dibukakan maaf untuk sang istri, jika selama hidupnya memiliki kesalahan. "Saya memohonkan maaf atas Istri saya," ujarnya.
Selanjutnya cerita Ketua RT saat warga Kampung Tanah Merah bayar PBB...
<!--more-->
3. Cerita Ketua RT saat Warga Kampung Tanah Merah Bayar PBB 1980-an
Ketua RT. 10, RW. 08, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Sudiyono mengatakan warga Kampung Tanah Merah pernah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 1992. Legalitas lahan di kampung itu menjadi sorotan usai kebakaran Depo Pertamina Plumpang pada Jumat, 3 Maret 2023.
"Bukti pembayaran PBB dari 1986 sampai 1992," kata Sudiono sambil menunjukkan berkas tersebut pada Tempo, Ahad, 12 Februari 2023.
Pembayaran pajak ini diberikan kepada warga yang diberi izin untuk menggarap lahan. Hal ini didasari oleh kepemilikan surat bukti tanah garap. "Dulu itu ada surat dari Biro Projo itu juga sudah tidak ada istilahnya untuk mengurus, yang dulu pengebon di sini," katanya.
Dalam bukti surat pernyataan garapan tanah atas nama Sudiyono yang ditunjukkan pada Tempo, surat itu ditandatangani pada 25 November 1990 dan bermaterai Rp 1.000 tahun 1990 di pojok kiri atas surat.
Ada tiga poin yang tercantum dalam surat itu:
Bahwa kami telah menggarap tanah garapan dari tahun 1986, yang berlokasi di Tanah Merah, RT. 005, RW. 01, Kelurahan Rawa Badak, Kecamatan Koja Jakarta Utara.
Bahwa tanah yang saya garap luasnya: 14 meter persegi x 10 meter persegi = 140 meter persegi.
Bahwa di atas tanah tersebut kami dirikan bangunan tempat tinggal semi permanen dengan luas 9,5 meter persegi x 8,5 meter persegi= 80,75 meter persegi.
Menurut Sudiyono, sudah ada perubahan dalam pemetaan lokasi RT dan RW antara zaman dulu dan sekarang. “Dulu RT, RW masih menumpang di alamat RW 1. Meski demikian, lokasi tanah sesuai dengan alamat yang sekarang,” katanya.
Sudiyono juga menunjukkan bukti pembayaran PBB atas nama Djatmiko dengan alamat yang sama. Jumlah yang dibayarkan Rp 5.000 pada 1987.
Menurut Sudiyono, warga terakhir membayar PBB pada 1992 sebelum akhirnya mereka digusur.
Di balik surat bukti tanah garapan terdapat catatan ketika warga tergusur pada 1992. "Tgl 16-3-1992 jam 13.30 WIB. Rumah kami telah dibongkar paksa oleh tim pembongkaran Kamtib Komandan Sdr. Sofian, ABRI dengan Komandan Kapten Paidi dari Kodim Jakarta Utara”.
Riwayat Panjang Lahan di Plumpang
Mengutip laporan utama Majalah Tempo edisi pekan ini: Jalan Panjang Menggeser Depo Plumpang, PT Pertamina memberi lahan 153,4 hektare yang kini menjadi depo Plumpang dari PT Mastrading Company (Mastraco) pada 8 April 1971 senilai Rp 514 juta. Dua tahun sebelumnya, Pertamina mendapatkan izin penggunaan tanah 14 hektare dari Gubernur DKi Jakarta.
Pada 1976, Menteri Dalam Negeri memberikan surat ketetapan pemberian hak (SKPH) kepada Pertamina untuk lahan seluas 156 hektare yang akan dibangun sebagai instalasi minyak. Masa konsesinya 20 tahun dan dapat diperpanjang.
Pembangunan depo berlangsung ketika lahan itu masih berupa rawa dan sawah. Citra satelit menunjukkan warga mulai memadati Kawasan sekitar depo pada 1980-an.
Pada 4 Desember 1986, pemerintah DKI Jakarta mendata dan menertibkan warga Kampung Tanah Merah diikuti pembongkaran bangunan pada 30 Desember 1991. Warga Tanah Merah, yang dibantu H.M Dault selaku pengacara, menggugat pemerintah ke pengadilan.
Pilihan Editor: Soal Pemilu 2024, Agum Gumelar: Semoga Tidak Lebih Jelek dari 2019
