Bus Transjakarta yang Mau Dihapus dari Daftar Aset Ada yang Dijarah dan Dipreteli

Reporter

M. Faiz Zaki

Selasa, 14 Maret 2023 20:58 WIB

Ratusan bus TransJakarta yang sudah tidak digunakan lagi diparkir di lahan kosong di Dramaga, Kabupaten Bogor, Kamis, 25 Juli 2019. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/ama.

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menjelaskan soal 417 bus Transjakarta yang akan dihapuskan. Menurutnya kondisi kendaraan umum itu ada yang disimpan di Terminal Pulogadung, Jakarta Timur.

"Jadi 417 itu ada 36 bus yang saat itu di simpan di Terminal Pulogadung yang kemudian ada sekitar 22 bus dijarah," ujar Syafrin di Balai Kota, Selasa, 14 Maret 2023.

Para penjarah itu sudah ditangkap dan diproses hukum oleh Polres Metro Jakarta Timur. Tindakan penjarahan itu mempreteli bagian tubuh bus dan hanya tersisa sedikit saja, seperti velg, tabung, dan kursi.

Untuk sisanya tetap berada di dalam pool bus. "Itu kan mereka ambil besi apa semuanya," tutur Syafrin.

Menurutnya, Dinas Perhubungan sudah mengusulkan 417 bus dihapuskan ke Badan Pengelola Aset Daerah atau BPAD DKI Jakarta pada 2018. Namun itu belom diproses hingga sekarang karena aset bus itu tercatat inbreng ke PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta.

Advertising
Advertising

Lalu proses penghapusan aset bus nantinya melalui peraturan gubernur. Mekanismenya harus melalui persetujuan DPRD DKI, lanjut proses di BPAD, hingga ada keputusan gubernur.

"Itu prosesnya kemarin sudah di dewan setelah persetujuan dewan rapat dihapuskan oleh BPAD," kata Syafrin Liputo.

Bus Transjakarta sudah tidak laik operasi

Aset 417 bus Transjakarta yang akan dihapuskan adalah teknis kendaraan yang sudah tidak laik operasi. Selain itu, standar pelayanan minimum sudah tidak terpenuhi.

Perhitungan juga dilihat dari seberapa banyak jarak tempuh bus Transjakarta dan usia pakainya sudah lima tahun. Kemudian dari batas jumlah kilometernya tercapai, maka operasionalnya akan dihentikan.

"Pada kilometer tempuhnya 200 kilometer per hari dikali sebulan, dikali setahun, dikali lima tahun," ujar Syafrin Liputo.

Pilihan Editor: Alasan DKI Minta Hapus Aset 417 Bus Transjakarta Merek Zhongtong hingga Mercedes Senilai Rp 21,3 Miliar

Berita terkait

MRT Bakal Perbarui Mesin Pembaca Kartu

4 hari lalu

MRT Bakal Perbarui Mesin Pembaca Kartu

PT MRT Jakarta (Perseroda) berencana memperbarui mesin pembaca kartunya dalam waktu dekat.

Baca Selengkapnya

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

7 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

12 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

16 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

19 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pemprov DKI Pastikan Pelayanan Publik Optimal di Hari Pertama Bekerja Usai Libur Lebaran

20 hari lalu

Pemprov DKI Pastikan Pelayanan Publik Optimal di Hari Pertama Bekerja Usai Libur Lebaran

Pemprov DKI Jakarta memastikan pelayanan publik optimal setelah libur lebaran, pegawai sudah masuk seperti biasa.

Baca Selengkapnya

Terapkan WFH ASN, Pemprov DKI Jakarta Pastikan Pelayanan Masyarakat Tetap Optimal

21 hari lalu

Terapkan WFH ASN, Pemprov DKI Jakarta Pastikan Pelayanan Masyarakat Tetap Optimal

WFH hanya diberlakukan bagi ASN yang pekerjaannya dapat dilakukan secara digital, kecuali untuk sektor esensial seperti layanan kesehatan dan keamanan

Baca Selengkapnya

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

29 hari lalu

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

Persiapan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi setelah disahkannya UU DKJ.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

40 hari lalu

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

46 hari lalu

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan tiga Raperda menjadi Perda

Baca Selengkapnya