TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta Pemerintah Provinsi segera turun tangan mengatasi masalah kemiskinan kawasan kumuh di Ibu Kota. Kawasan kumuh yang dimaksud Prasetyo adalah kawasan padat penduduk di Kecamatan Johar Baru dan Kelurahan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, yang lokasinya tidak jauh dari Istana Negara.

“Ini penting sekali masalah di Jakarta Pusat karena masih ada yang jaraknya satu kilometer dari Istana yang jadi daerah kumuh,” kata Prasetyo Edi dalam keterangan tertulis, Jumat, 17 Maret 2023.

Politikus PDI Perjuangan itu mengkhawatirkan kesehatan warga yang tinggal di pemukiman padat penduduk. Sebab, ia mendapat keluhan warga Johar B aru dan Tanah Tinggi kesulitan untuk beristirahat karena tempat tinggal yang terbatas.

“Kondisi pemukiman di Johar Baru, Tanah Tinggi itu bisa tiga shift tidurnya, karena di sana kemiskinannya terlihat,” ujarnya.

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan siap membenahi dua wilayah tersebut. Dia akan segera berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangat Daerah (SKPD) terkait.

Apalagi, kata dia, Jakarta diprediksi hingga 20 tahun ke depan akan tetap menjadi magnet bagi investor meskipun tidak lagi berstatus Ibu Kota.

Menurutnya, pertumbuhan Kota Jakarta masih sebagai sentra bagi para investor meskipun Ibu Kota akan berpindah ke IKN (Ibu Kota Nusantara).

“Feeling saya, 10 sampai 15 tahun bahkan 20 tahun ke depan, Jakarta tetap jadi titik pertumbuhan di Indonesia. Wajar kalau saya sampaikan sukses Jakarta untuk Indonesia,” kata dia.

Heru Budi berjanji akan membenahi sejumlah masalah di pemukiman kumuh yang berorientasi langsung menyentuh warga, salah satunya yakni membuat septic tank komunal untuk mencegah pencemaran air tanah, serta program pencegah kurang gizi (stunting) pada balita dan anak-anak.

Pilihan Editor: DKI Akan Gunakan Dana Non APBD untuk Penataan Kawasan Kumuh