TEMPO.CO, Jakarta - Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim belum bisa berkomentar soal rencana pembuatan buffer zone atau zona amandi sekitar Depo Pertamina Plumpang yang kebakaran pada Jumat, 3 Maret 2023 lalu.

Karena itu, Ali juga belum bisa berkomentar soal berapa jumlah keluarga yang akan terdampak jika pembangunan buffer zone atau daerah penyangga dilakukan. Sebab, belum dibahas di tingkat Pemerintah Kota (Pemkot).

“Nah ini belum sampai di tingkat kota. Itu belum,” ujarnya.

Ia berjanji akan menyampaikan informasi soal buffer zone ini jika sudah ada pembahasan yang jelas. “Nanti kita akan-kalau sudah ada jelas pasti kita informasikan,” kata dia.

Selain itu, pihaknya belum melakukan penghitungan KK yang akan direlokasi akibat terdampak pembagunan buffer zone ini. “Belum dihitung,” kata dia.

Sebelumnya, usulan tentang adanya buffer zone antara permukiman warga dan Depo Pertamina Plumpang kembali diungkap oleh Pj Gubernur DKI Heru Budi usai kebakaran hebat Jumat malam.

Warga Jalan Rawa Badak Selatan, Jakarta Utara membenarkan adanya rencana adanya buffer zone oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang menjadi pemisah antara Depo Pertamina Plumpang dan permukiman warga di sekitarnya.

Heru Budi ulangi ide pembuatan buffer zone di depo Plumpang

<!--more-->

Heru Budi Hartono mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI sudah pernah mengusulkan adanya jarak antara permukiman warga dengan Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara.

Pemprov DKI, menurut Heru, meminta adanya buffer zone selebar 50 meter. Usulan ini diungkap lagi oleh Heru setelah kebakaran depo Pertamina Plumpang pada Jumat malam.
"Kira-kira begitu, kami kembalikan ke Pertamina," kata Heru usai menggelar rapat darurat di Pos Koramil Koja, Jakarta Utara, Sabtu dini hari, 4 Maret 2023.

Semula terdapat dua opsi usai kebakaran depo Pertamina Plumpang. Pertama membangun buffer zone dan merelokasi warga sekitar depo, atau opsi kedua, depo BBM yang dipindah. Menteri BUMN Erick Thohir sempat menyebut akan merelokasi depo Pertamina ke lahan reklamasi milik Pelindo.

Namun rencana merelokasi depo Pertamina itu justru ditentang oleh Menko Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan. Menurut Luhut, yang seharusnya dipindah adalah masyarakat yang tinggal di sekitar depo, yang menempati lahan secara ilegal.

Senada dengan Luhut, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati juga mendukung ide untuk membuat buffer zone. Menurut dia, memindahkan depo pertamina ke tempat lain akan berdampak pada stok BBM secara nasional.

Relokasi depo Pertamina Plumpang akan ganggu pasokan BBM nasional

<!--more-->

Saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Selasa, 14 Maret 2023, Nicke menjelaskan bahwa di Depo Plumpang tidak hanya terdapat tangki penyimpanan BBM, namun juga ada fasilitas-fasilitas lainnya seperti LPG, Pelumas, dan lain-lain. Selain itu, Depo Plumpang juga menyuplai BBM ke 790 SPBU di 19 kabupaten/kota.

"Tidak mudah, tidak bisa serta merta kemudian kami pindahkan, dan ini (Depo Plumpang) menyimpan sekitar 15 persen dari stok nasional," katanya.

Dengan peran strategis TBBM Plumpang akan berdampak value chain pasokan BBM secara nasional. "Jadi, kalau ini kemudian tiba-tiba kami off-kan maka value chain-nya akan terputus sehingga akan mengganggu distribusi," ucap Nicke.

Pilihan Editor: Erick Thohir Pilih Relokasi Depo Pertamina Plumpang, Heru Budi Tetap Akan Bangun Buffer Zone