Kaesang Jokowi Diminta Jadi Wali Kota Depok, PDIP dan PKS Komentar Begini

Kamis, 30 Maret 2023 09:07 WIB

Direktur Utama Persis Solo Kaesang Pangarep saat ditemui di Pura Mangkunegaran Solo, Sabtu, 21 Januari 2023 TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE

TEMPO.CO, Jakarta - Nama putra bungsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Kaesang Pangarep menjadi perbincangan hangat di dunia maya karena diminta ikut maju dalam Pilkada Depok 2024 sebagai calon Wali Kota Depok.

Partai politik ikut buka suara soal Kaesang yang diminta ikut dalam Pilkada Depok 2024, mulai dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ((PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Bagaimana komentar kedua partai politik itu? Berikut rangkumannya.

PDIP: Tidak masalah

Sebelumnya, Ketua DPC PDIP Hendrik Tangke Allo menyatakan bahwa sah-sah saja muncul dukungan Ganjar Pranowo (GP) Center kepada Kaesang Pangarep untuk maju dalam Pilkada Depok 2024.

"Tidak masalah, siapa pun boleh mendukung, mau deklarasi pun sah-sah saja, tapi kami di partai memang belum ada arahan, karena yang mencalonkan itu Parpol, ya di Ketua Umum dan DPP (Dewan Pimpinan Pusat)," katanya.

Namun Wakil Ketua DPRD Kota Depok ini menegaskan bahwa pihaknya masih fokus untuk mempersiapkan Pileg pada Pemilu 2024 mendatang.

Advertising
Advertising

"Kami belum berfikir ke arah sana, karena kami melakukan tahap demi tahap, masih fokus memikirkan solusi untuk persoalan-persoalan rakyat," ujar Hendrik, Rabu, 28 Maret 2023.

Menurut Hendrik, untuk Pilkada Depok 2024 mendatang, Depok tidak kekurangan sosok potensial dan tidak perlu mengimpor dari daerah lain.

"Kenapa musti jauh-jauh ke Solo cari calon, Depok tidak kekurangan tokoh yang bagus-bagus, tapi saya kembalikan semua kepada Keputusan DPP Partai dan Ketua Umum," tutur Hendrik.

Selanjutnya: PKS: Itu hak politik semua orang

<!--more-->

PKS: Itu hak politik semua orang

Sekretaris Umum DPD PKS Depok Hermanto Setiawan menegaskan partainya tidak gentar jika Kaesang Pangarep maju di Pilkada Depok 2024 mendatang.

Hermanto mengatakan hal itu merupakan hak politik semua orang, siapa pun juga boleh mengajukan dan maju kontestasi atau berkompetisi di Pilkada Depok selama persyaratan terpenuhi.

"Nah itulah yang menjadikan PKS sekarang fokus dengan Pileg, karena Pileg menjadi salah satu prasyaratan 20 persen. Kalau memang ada yang maju berkontestasi ya silakan saja, kami fokus ke Pileg," kata Hermanto pada Rabu, 29 Maret 2023.

Dia melanjutkan, PKS terus mendorong kepala daerah yang diusung memenuhi janji kampanyenya. "Karena itu yang menjadi salah satu landasan apa yang kami buktikan ketika kampanye," papar Bobi, sapaan akrab Hermanto.

Alasan GP Center dukung Kaesang

Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat GP Center, Thomas Djunianto, menyatakan pihaknya mengirim postingan di instagram perihal poster dan narasi dukungan Kaesang Pangarep maju di Pilkada Depok 2024.

"Bima (pengirim postingan) itu Sekjen kami, melalui flyer kami ingin menyampaikan gagasan dan ide kami bahwa Depok butuh pemimpin yang muda dan bikin masyarakatnya ceria. Jadi dibawa asyik," kata Thomas, Rabu, 29 Maret 2023.

Dia melanjutkan, Depok butuh sosok nasional, di samping kompetensinya, seperti latar belakang PKS berdiri di Depok menarik Nur Mahmudi Ismail.

"Dari tingkat nasional, waktu itu Menteri Kehutanan, dia turun ke sini, kenapa kami lirik Mas Kaesang, ya kami tahu dari rekam jejak bapak dan kakaknya yang membawa unsur keberagaman dan menghargai keberagaman yang ada di masyarakat setempat. Itulah yang kami fikir bahwa Kaesang pun akan begitu," katanya.

Pilihan Editor: Kaesang Jokowi Diminta Jadi Wali Kota Depok, DPC PDIP: Kenapa Jauh-jauh ke Solo

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Gerindra Ungkap Gelora Tak Tolak PKS Gabung ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

12 menit lalu

Gerindra Ungkap Gelora Tak Tolak PKS Gabung ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

Gerindra mengatakan Gelora tak tolak PKS gabung ke pemerintahan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Alasan PDIP Sebut Oposisi Perlu Ada dalam Pemerintahan

31 menit lalu

Alasan PDIP Sebut Oposisi Perlu Ada dalam Pemerintahan

PDIP menilai oposisi diperlukan dalam sistem pemerintahan.

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

55 menit lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

PKB Bahas Koalisi dengan PKS untuk Pilkada 2024 di Kota Depok

8 jam lalu

PKB Bahas Koalisi dengan PKS untuk Pilkada 2024 di Kota Depok

PKS Kota Depok membuka peluang bagi partai politik untuk bergabung pada Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Respons Politikus PDIP soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club

9 jam lalu

Respons Politikus PDIP soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club

Politikus Senior PDIP, Andreas Hugo Pareira, merespons soal keinginan Prabowo Subianto yang membentuk presidential club atau klub kepresidenan.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

11 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

11 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

13 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

16 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

17 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya