TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Apriastini Bakti Bugiansri mengatakan, naik atau tidaknya tarif Transjakarta akan diputuskan Pemprov DKI Jakarta. Karena itulah, PT Transjakarta bakal mengikuti keputusan Pemprov DKI, termasuk jika memang harus menaikkan tarif bus.

“Untuk keputusan penyesuaian tarif Transjakarta merupakan wewenang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kami, dalam hal ini Transjakarta, mengikuti keputusan penuh dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” kata dia dalam keterangannya, Jumat, 14 April 2023.

Sebelumnya, Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) mengusulkan agar tarif Transjakarta naik dari Rp 3.500 menjadi Rp 5 ribu. PT Transjakarta juga telah menggelar survei pada 6-13 April 2023.

Tujuan survei guna melihat respons masyarakat terhadap wacana kenaikan tarif bus. Meski demikian, Apriastini menegaskan bahwa keputusan tetap berada di tangan Pemprov DKI.

“Namun, untuk keputusan penyesuaian tarif Transjakarta merupakan wewenang Pemprov DKI. Transjakarta akan terus memastikan pelanggan tetap terlayani dengan baik mobilitasnya,” jelas dia.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sempat mempertanyakan asal-usul ide menaikkan tarif bus Transjakarta itu. Menurut dia, PT Transjakarta bisa menambah kas perusahaan melalui sumber pendapatan lainnya, bukan dengan menaikkan tarif bus.

"Ide siapa sih itu," kata dia saat ditemui di Gedung Dinas Pendidikan DKI, Jakarta Selatan, Kamis, 13 April 2023.

Pilihan Editor: Isu Kenaikan Tarif Transjakarta, Heru Budi: Ide Siapa sih Itu?

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.