Dinsos DKI Pastikan Seluruh Balita Stunting di Jakarta Dapat Jaminan Sosial

Selasa, 16 Mei 2023 15:54 WIB

Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari saat ditemui di Ruang Pola Blog G Balai Kota, Selasa, 16 Mei 2023. Foto: TEMPO/Mutia Yuantisya

TEMPO.CO, Jakarta - Dinas Sosial DKI Jakarta memastikan balita yang mengalami kekerdilan atau stunting mendapatkan jaminan sosial dari Pemerintah Provinsi. Jaminan sosial ini sebagai upaya pemenuhan kebutuhan bagi balita yang mengalami kondisi gagal tumbuh.

"Seluruh balita stunting yang ada dalam DTKS itu di Dinsos-nya masuk dalam jaminan sosial. Jadi pasti dapat bansos Kartu Anak Jakarta (KAJ)," kata Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari saat ditemui di ruang pola Gedung Blok G, Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 16 Mei 2023.

Premi menuturkan pihaknya mendapatkan data balita stunting dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Selanjutnya, data disinkronisasi atau dipadupadankan dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Dia menjelaskan balita yang terkena stunting dan belum masuk DTKS akan dicek kembali di lapangan. Kemudia, akan dilakukan pendataan agar mendapatkan bantuan sosial.

"Akan kita daftarkan ke DTKS, sehingga nanti bisa mendapatkan jaminan sosial, KAJ," ujarnya.

Advertising
Advertising

Sebelumnya, Data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyebut ada sekitar 790 ribu balita di Jakarta. Ada sekitar 14 persen prevalensi stunting di Ibu Kota. Artinya, masih ada sekitar 110 ribu balita stunting di Jakarta.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan pemutakhiran data perlu dilakukan untuk membantu mengatasi kemiskinan dan stunting. Pemutakhiran data dilakukan dengan membahas Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE); Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS); dan Carik Jakarta.

Heru Budi pun telah membahas masalah ini bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy; Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Rahman Arief; dan perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk pemutakhiran data dalam mengatasi kemiskinan dan stunting.

Tidak hanya itu, Heru Budi mengatakan pelaporan secara tertulis kepada kementerian terkait juga terus dilakukan secara berkala. "Kami sudah bekerja sama dengan Pak Menkes untuk menurunkan stunting. Insya Allah bisa sama-sama kita wujudkan target turun sebagaimana diamanatkan oleh Bapak Presiden," ujarnya.

Pilihan Editor: Heru Budi Tak Ingin Ada Lost Generation di Jakarta, Para Guru Diminta Lakukan Ini

Berita terkait

Cegah Stunting dengan Jaga Nutrisi dan Rutin Periksa Kandungan

5 hari lalu

Cegah Stunting dengan Jaga Nutrisi dan Rutin Periksa Kandungan

Ibu hamil untuk menjaga nutrisi dan rutin memeriksakan kandungan untuk cegah stunting. Berikut saran yang perlu dilakukan.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos Stunting

7 hari lalu

Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos Stunting

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyatakan pemerintah akan mempercepat penyaluran Bansos atau bantuan pangan untuk penurunan stunting.

Baca Selengkapnya

Jokowi Ungkap PR Besar di Bidang Kesehatan: Pintar kalau Sakit Mau Apa?

9 hari lalu

Jokowi Ungkap PR Besar di Bidang Kesehatan: Pintar kalau Sakit Mau Apa?

Presiden Jokowi mengungkapkan PR besar Indonesia di bidang kesehatan. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Anak Terdeteksi Stunting, Segera Tangani agar Tak Ganggu Kecerdasan

33 hari lalu

Anak Terdeteksi Stunting, Segera Tangani agar Tak Ganggu Kecerdasan

Anak stunting adalah penanda makanan ke otak tidak cukup sehingga berdampak pada kecerdasan. Berikut saran dokter anak.

Baca Selengkapnya

Sempat Jadi Zona Merah Stunting, Pemda Garut Rekrut Enam Ribu Pendamping Keluarga

38 hari lalu

Sempat Jadi Zona Merah Stunting, Pemda Garut Rekrut Enam Ribu Pendamping Keluarga

Pemerintah Garut merekrut ribuan tenaga pendamping keluarga untuk mendukung penurunan angka stunting.

Baca Selengkapnya

Pemprov Sumut Anggarkan Rp 370 Miliar untuk Turunkan Stunting

43 hari lalu

Pemprov Sumut Anggarkan Rp 370 Miliar untuk Turunkan Stunting

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) anggarkan Rp 370 miliar untuk turunkan stunting.

Baca Selengkapnya

Kepala BKKBN Bilang Calon Pengantin Mesti Paham Ini Agar Dapat Mencegah Anak Stunting

46 hari lalu

Kepala BKKBN Bilang Calon Pengantin Mesti Paham Ini Agar Dapat Mencegah Anak Stunting

Pentingnya calon pengantin, kata Kepala BKKBN, memahami hal ini untuk mempersiapkan kehamilan dan mencegah anak stunting.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Salurkan Bantuan Pangan Stunting Rp 400 Miliar

48 hari lalu

Pemerintah Salurkan Bantuan Pangan Stunting Rp 400 Miliar

Penyaluran bantuan pangan untuk pencegahan stunting mulai dilakukan. Nilai total anggaran Rp 400 miliar.

Baca Selengkapnya

Distribusi Bantuan Pangan Tahun Ini Mulai Lagi, 7 Provinsi Jadi Target Prioritas

49 hari lalu

Distribusi Bantuan Pangan Tahun Ini Mulai Lagi, 7 Provinsi Jadi Target Prioritas

Direktur Cadangan Pangan dari Badan Pangan Nasional atau Bapanas Rachmi Widiriani mengatakan berdasarkan data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), sebanyak 12 provinsi masuk dalam program pengendalian stunting nasional.

Baca Selengkapnya

ID Food Salurkan Bantuan Pangan untuk Penanganan Stunting, Dirut: Semua Non-Impor

49 hari lalu

ID Food Salurkan Bantuan Pangan untuk Penanganan Stunting, Dirut: Semua Non-Impor

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID Food mulai kembali menyalurkan bantuan pangan berupa telur dan daging ayam untuk penanganan stunting.

Baca Selengkapnya