DKI Jakarta Pulangkan 200 Orang PPKS ke Daerah Asal Selama Januari-April

Selasa, 16 Mei 2023 19:45 WIB

Manusia gerobak musiman menunggu sedekah dari pengendara yang lewat di sepanjang trotoar Jalan Utama Cibubur-Transyogi, Jakarta, Senin 10 Mei 2021. Para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) ini berasal dari sejumlah wilayah di Jawa Barat. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Dinas Sosial DKI Jakarta telah memulangkan sekira 200 pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) dalam kurun 4 bulan terakhir, yaitu periode Januari - April 2023. Mereka yang dipulangkan ke daerah asalnya itu bagian dari yang terjaring razia Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP.

"Ada beberapa yang kita pulangkan ke daerah. Adapun dalam periode 4 bulan terakhir PPKS yang sudah dipulangkan sekitar 100-200 orang,” kata Kepala Dinsos DKI Premi Lasari saat ditemui di Ruang Pola Gedung Blok G, Balai Kota, Selasa, 16 Mei 2023.

Dia mengatakan pemulangan terhadap PPKS ke daerah masing-masing itu dilakukan setelah mereka menjalani rehabilitasi. Rehabilitasi dilakukan selama enam bulan.

PPKS adalah sebutan resmi pemerintah terhadap para gelandangan, pengemis, pemulung dan orang-orang terlantar lainnya di jalan. Dahulu mereka sempat diistilahkan sebagai PMKS atau penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Premi Lasari mengatakan orang yang terjaring razia Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dirujuk ke panti milik Dinsos.

Advertising
Advertising

"Jadi kalau PPKS itu kan nanti dirujuknya ke panti kami kan, nanti di cluster," ujarnya.

Dia mengatakan warga yang terjaring razia PPKS akan dikembalikan ke keluarganya apabila memiliki keluarga. Orang yang tidak memiliki keluarga di Jakarta dan KTP non-DKI akan dipulangkan ke daerah asalnya.

"Pertama apakah dia punya keluarga, kalau dia punya keluarga, maka dia akan kembalikan kepada keluarga karena rehabilitasi sosial yang paling baik itu dilaksanakan oleh keluarga," ujarnya.

Bagi mereka yang KTP non-DKI, kata Premi, Dinsos DKI bekerja sama dengan Dinas Sosial daerah asal untuk proses pemulangannya.

"Jika dia tidak punya keluarga kita lakukan lagi pengecekan biometrik, apakah dia punya keluarga di luar Jakarta jika memang punya, kami akan bekerja sama dengan Dinas Sosial daerah lain untuk melakukan pemulangan," kata dia.

Apabila orang yang terjaring razia PPKS terbukti tidak memiliki keluarga, baik di Jakarta maupun di luar Jakarta, orang tersebut akan dirujuk ke panti sosial sesuai cluster.

"Jika memang tidak ditemukan hal itu, kita rujuk sesuai dengan cluster-nya, apakah dia anak, kalau dia anak, maka kita masukan ke panti anak, apakah dia remaja, maka dia akan masuk ke dalam panti remaja," ujar Premi.

Orang yang terjaring razia PPKS akan mendapat rehabilitasi fisik dan sosial, sehingga mereka bisa dikembalikan kepada masyarakat. "Mereka dilakukan pelatihan, kemudian kerja sama dengan Disnaker," kata dia.

Pilihan Editor: Razia PPKS di Jakarta, Dinsos DKI: Direhabilitasi dan Dipulangkan ke Daerah Asal

Berita terkait

Ketua DPRD DKI Jakarta Dorong Pembangunan Rusun Mix Use Development

6 hari lalu

Ketua DPRD DKI Jakarta Dorong Pembangunan Rusun Mix Use Development

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengatakan pembangunan rumah susun dapat mengatasi daerah kumuh di Jakarta.

Baca Selengkapnya

AHY Gambarkan Nasib Jakarta setelah IKN Beroperasi

7 hari lalu

AHY Gambarkan Nasib Jakarta setelah IKN Beroperasi

Menteri Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan gambaran kondisi Jakarta setelah IKN beroperasi sebagai ibu kota negara.

Baca Selengkapnya

Riwayat Jakarta dari Berstatus Ibu Kota Negara DKI Jakarta Kemudian Hanya Daerah Khusus Jakarta

7 hari lalu

Riwayat Jakarta dari Berstatus Ibu Kota Negara DKI Jakarta Kemudian Hanya Daerah Khusus Jakarta

Sejak abad ke-16, Kota Jakarta telah mengalami berbagai perubahan dan perkembangan hingga secara resmi berubah menjadi DKI Jakarta, terakhir DKJ.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

8 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Kata Anggota DPRD soal Dinas Dukcapil DKI Jakarta akan Hapus NIK Nonaktif

9 hari lalu

Kata Anggota DPRD soal Dinas Dukcapil DKI Jakarta akan Hapus NIK Nonaktif

Dukcapil DKI Jakarta telah mengumumkan bahwa sebanyak 92.432 NIK akan dinonaktifkan karena berbagai faktor.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Hari Hansip yang Berganti Nama Jadi Linmas atau Perindungan Masyarakat

12 hari lalu

Kilas Balik Hari Hansip yang Berganti Nama Jadi Linmas atau Perindungan Masyarakat

Pada 12 Agustus 1972 keluar Kepres No. 55 tahun 1972 tentang penyempurnaan organisasi Hansip, fungsi utamanya perlindungan masyarakat (Linmas)

Baca Selengkapnya

Bank DKI Setor Dividen Sebesar Rp 326,4 Miliar ke Pemprov DKI Jakarta

12 hari lalu

Bank DKI Setor Dividen Sebesar Rp 326,4 Miliar ke Pemprov DKI Jakarta

Bank DKI menyumbang dividen terbesar bagi Provinsi DKI Jakarta, jumlahnya mencapai Rp 326,44 miliar.

Baca Selengkapnya

Sampah di Jakarta, Sebelum dan Setelah Lebaran

14 hari lalu

Sampah di Jakarta, Sebelum dan Setelah Lebaran

DLH DKI Jakarta mengangkut sampah yang dilakukan selama periode tujuh hari sebelum hingga hari kedua Lebaran 2024

Baca Selengkapnya

Kualitas Udara Jakarta Terburuk Kelima Dunia Pagi Ini

15 hari lalu

Kualitas Udara Jakarta Terburuk Kelima Dunia Pagi Ini

Berdasarkan pantauan pada pukul 05.35 WIB, indeks kualitas udara (AQI) di Jakarta berada di angka 151.

Baca Selengkapnya

BMKG: Jakarta Selatan dan Timur Berpotensi Hujan dan Angin Kencang pada Senin Sore

17 hari lalu

BMKG: Jakarta Selatan dan Timur Berpotensi Hujan dan Angin Kencang pada Senin Sore

BMKG memprakirakan seluruh wilayah DKI Jakarta berawan pada pagi hari.

Baca Selengkapnya