TEMPO.CO, Jakarta - Tiga berita terpopuler metropolitan pada Rabu pagi dimulai dari buntut dari dukungan PSI untuk Kaesang maju pemilihan wali kota Depok, PDIP Depok nyinyir di media sosial. Juru bicara PSI heran dengan sikap PDIP yang tagih janji politik partainya soal pajak dan SIM.

Berita terpopuler lain adalah Heru Budi enggan tanggapi Thomas Lembong yang bongkar proyek bermasalah dan konflik internal Ancol. Heru menyebut masalah itu adalah urusan Ancol.

Berita ketiga adalah Jakpro akhirnya buka suara soal kisruh lahan ruko serobot bahu jalan di Pluit. Vice President Corporate Secretary PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Syachrial Syarief menjelaskan status lahan di RT11/RW3, Jalan Niaga, Blok Z4 Utara dan Blok Z8 Selatan, Pluit, Jakarta Utara bukanlah bahu jalan, melainkan lahan milik Jakpro.

Berikut 3 berita terpopuler kanal metropolitan pada Rabu, 7 Juni 2023:

1. PDIP Depok Nyinyir di Sosmed Soal Program Pajak dan SIM, PKS: Kok Tagih Janji Oposisi?

Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Muhammad Kholid, heran dengan sikap PDIP Depok yang justru nyinyir soal program pajak kendaraan gratis dan SIM seumur hidup.

Menurut Kholid, menagih janji politik seharusnya ditujukan untuk penguasa, dalam konteks ini PDIP selaku partai pemenang Pemilu 2019. Bahkan, lanjut dia, salah satu kader PDIP, Joko Widodo alias Jokowi, terpilih sebagai Presiden dua periode.

"Justru yang perlu ditagih janjinya penguasa dong, PDIP kan punya presiden, kok tagih janji oposisi. Apa perlu dibuka satu per satu janji politik PDIP dan Jokowi," kata Kholid pada Senin, 5 Juni 2023.

Dia mengomentari nyinyiran Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Depok Ikravany Hilman soal pajak kendaraan gratis dan SIM seumur hidup. Ikra sebelumnya mengunggah video di sosial media (sosmed) yang berisi komentarnya terhadap partai tertentu.

Dalam video berdurasi 1 menit 46 detik dengan latar billboard Kaesang Pangarep di Jalan Margonda, Depok itu, Ikra menyampaikan program yang ditawarkan partai.

"Lagi mikirin dulu ada partai yang sebelum pemilu surveinya enggak sampai empat persen, terus dia janjiin, kalau dia menang pajak kendaraan (bakal) gratis, SIM seumur hidup, padahal cuma 3-4 persen," ujar Ikra dalam video tersebut.

Kholid berujar, partainya telah berupaya meloloskan dua program itu dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta RUU Harmonisasi Pajak di DPR RI.

"Klausul bebas pajak kendaraan bermotor dan bebas pajak penghasilan di bawah Rp 8 juta, tapi usulan tersebut tidak diakomodasi dalam pembahasan," jelas dia.

PKS menjawab PSI
Sebelum ini, Kholid juga merespons PSI yang mendorong Kaesang Pangarep maju Pilkada Depok 2024 dengan harapan adanya perubahan. PSI menganggap pemerintahan Depok saat ini gagal memberikan perbaikan dan kenyamanan untuk warganya, sehingga perlu alternatif kepala daerah baru.

PKS, Kholid menuturkan, terbuka terhadap kritik dari siapa pun. Walau begitu, ada juga capaian yang perlu diapresiasi, semisal pengentasan kemiskinan.

Bakal calon anggota legislatif (bacaleg) DPR RI untuk Dapil Jawa Barat VI (Kota Depok-Kota Bekasi) ini mengklaim, capaian pengentasan kemiskinan di Depok masuk lima besar terbaik di Indonesia.

"Ke depan, kami ingin Depok menjadi nomor satu terbaik dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Sekali-kali coba bandingkan capaian Solo (di bawah PDIP) versus Depok di bawah PKS," ujarnya.

Dia menilai, saat ini, PSI tengah panjat sosial alias pansos politik, sehingga gembar-gembor mendorong anak bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, ikut Pilkada Depok 2024. "Dan mungkin juga tidak percaya diri dengan kadernya sendiri," ucap Kholid.

Selanjutnya Heru Budi enggan tanggapi proyek bermasalah dan konflik internal Ancol yang dibongkar Thomas Lembong...

<!--more-->

2. Thomas Lembong Bongkar Proyek Bermasalah & Konflik Internal Ancol, Heru Budi: Tanya Ancol

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan permasalah yang tengah terjadi di tubuh perusahaan Ancol bukan menjadi urusannya. Oleh karena itu, dia enggan berkomentar soal adanya sejumlah masalah di tubuh perusahaan berpelat merah ini, mulai dari proyek mangkrak hingga konflik internal.

“Urusan Ancol, tanya Ancol,” kata Heru Budi saat ditemui di Pendopo Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 6 Juni 2023.

Tanggapan itu disampaikan Heru setelah eks Komisaris Utama dan Independen PT Pembangunan Jaya Ancol Thomas Trikasih Lembong membongkar sejumlah masalah yang ada di tubuh Ancol, mulai dari proyek mangkrak hingga konflik internal. Thomas menyebut, pembangunan hotel bintang lima yang berada persis di samping Putri Duyung Cottage mangkrak akibat ketidakmampuan manajemen mengelola aset.

Tak hanya itu, pembangunan ABC Mall atau Ancol Beach City pun mandek tersebab konflik internal. Menurut dia, pengelolaan operasional aset mal ini dipegang dua pengusaha yang berkongsi.

ABC Mall jadi sorotan Ombudsman

"Padahal, dulunya mal ini sempat pamor lantaran menjadi lokasi konser sejumlah musisi internasional, lalu berantem dua pengusaha itu, akhirnya mangkrak," kata Thomas Lembong dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Senin, 5 Juni 2023.

Masalah pembangunan ABC Mall ini pun menjadi sorotan Ombudsman RI. Thomas Lembong menyebut, lembaga pengawas itu telah menerbitkan surat rekomendasi ihwal adanya maladministrasi perjanjian kerja sama antara PT Pembangunan Jaya Ancol dengan beberapa pihak.

Ombudsman, lanjut dia, menemukan terdapat aset negara yang di-appraisal secara sepihak. Padahal, diduga ada kerugian keuangan negara. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono disebut tak merespons temuan tersebut.

Selanjutnya Jakpro akhirnya buka suara soal kisruh lahan ruko serobot bahu jalan di Pluit...

<!--more-->

3. Kisruh Lahan Ruko Serobot Bahu Jalan di Pluit, Jakpro Akhirnya Buka Suara

Vice President Corporate Secretary PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Syachrial Syarief angkat bicara soal kisruh status lahan ruko serobot bahu jalan di Pluit. Syachrial menjelaskan status lahan di RT11/RW3, Jalan Niaga, Blok Z4 Utara dan Blok Z8 Selatan, Pluit, Jakarta Utara bukanlah bahu jalan, melainkan lahan milik Jakpro.

“Berdasarkan Informasi Rencana Kota (IRK), lahan yang menjadi polemik tersebut bukanlah bahu jalan melainkan lahan milik Jakpro,” kata Syachrial dalam keterangan tertulis, Selasa, 6 Juni 2023.

Hal itu disampaikan untuk menjawab polemik soal kepemilikan bahu jalan dan saluran air yang dicaplok pemilik rumah toko (ruko).

“Pihak pemilik ruko tidak pernah meminta ataupun memiliki izin untuk memanfaatkan lahan milik Jakpro,” ujarnya.

Selain itu, pemilik ruko tidak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di lahan yang disebut sebagai bahu jalan tersebut. Artinya, sampai saat ini status kepemilikan lahan tersebut merupakan milik PT Jakarta Propertindo yang kemudian dimodifikasi tanpa izin oleh para pemilik ruko.

“Jakpro menegaskan bahwa klaim Eddie Kusuma, Ketua Forum Warga Pluit yang menyatakan seluruh bangunan ruko di kawasan tersebut sudah memiliki IMB dan berada di bawah naungan Jakpro adalah tidak benar,” ucapnya.

Oleh karena itu, Jakpro terus berkoordinasi secara intensif dengan berbagai pihak terkait, termasuk melakukan pembahasan dengan aparatur kewilayahan Jakarta Utara.

“Kami juga selalu berusaha agar pengelolaan aset-aset Jakpro dapat dikelola secara baik dan optimal, transparan, serta partisipatif,” ujar Syachrial Syarief.

Sebelumnya, Ferry, seorang pemilik ruko di jalan Niaga Pluit, Jakarta Utara ungkap soal kasus ruko yang disebut melakukan penyerobotan tanah di bahu jalan dan saluran air. Menurut Ferry, sebelum membeli aset itu, dia telah menyewa kepada PT Jakpro sejak tahun 1990-an hingga 2019.

"Dulu sewa. Sewa kalau nggak salah sampai 2019. Setelah itu, kita jual-beli. Kita beli dengan Jakpro dengan sertifikat HGB (Hak Guna Bangun) murni," kata dia kepada wartawan di lokasi pembongkaran bangunan ruko di Pluit, Rabu, 24 Mei 2023.

Untuk penutupan saluran air atau got di depan rukonya, Ferry mengaku telah mendapat izin dari Jakpro. "Waktu kita sewa dari Jakpro pun kita pergunakan lahan ini tidak pernah permasalahkan," ujarnya.

Belakangan kasus ruko serobot bahu jalan ini menjadi sorotan setelah video keributan ketika Ketua RT Riang Prasetya menegur seorang pemilik ruko viral di media sosial. Video itu diunggah di akun Instagram Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni.

Pilihan Editor: PSI dan PDIP Saling Balas Sindiran soal Kaesang yang Didorong Maju jadi Wali Kota Depok