Dishub DKI Jakarta Harap Pembahasan Pembagian Jam Masuk Kerja Baru Rampung Bulan Ini

Rabu, 7 Juni 2023 15:55 WIB

Sejumlah kendaraan terjebak kemacetan pada jam pulang kerja di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa, 9 Mei 2023. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengkaji rencana perubahan jam kerja di DKI Jakarta yakni masuk pada jam 08.00 WIB dan 10.00 WIB dengan harapan dapat mengurangi kemacetan hingga 50 persen. ANTARA FOTO/Fauzan

TEMPO.CO, Jakarta - Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyebut pembahasan soal aturan jam masuk kerja masih terus berlanjut. Wakil Kepala Dinas Perhubungan Syaripudin berharap pembahasan aturan jam kerja baru untuk menekan angka kemacetan bisa segera rampung.

Syaripudin menyebut DKI mengharapkan agar bulan ini sudah dicapai kesepakatan pemberlakuan aturan jam masuk kerja baru. Ia mengatakan Pemprov DKI masih terus berkoordinasi dengan berbagai pihak mengenai hal itu.

"Harapan kami peraturan rampung pada Juni ini," kata dia pada Rabu 7 Juni 2023 di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Pembahasan Pemprov DKI dan beberapa pihak masih berada pada tahap forum group discussion (FGD). Pemprov DKI merangkul sejumlah pihak swasta dan asosiasi pengusaha untuk membahas wacana tersebut.

"Mudah-mudahan kita cepat selesai kemudian jadi saran, nanti kita usulkan kepada pimpinan untuk dibuat kebijakan," ujar dia.

Advertising
Advertising

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengkaji pengaturan pembagian jam masuk kerja menjadi dua opsi, yakni mulai pukul 08.00 dan 10.00. Langkah ini merupakan salah satu cara untuk mengatasi kemacetan Jakarta.

Pada 17 Mei 2023, Pemprov DKI Jakarta menggelar diskusi untuk membahas pembagian jam masuk kerja karena kemacetan Jakarta yang meningkat. Forum ini akan memberikan lebih jelas mengenai pengaturan jam kerja untuk mengatasi masalah kemacetan di Ibu Kota.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengungkapkan tingkat kemacetan Jakarta mengalami kenaikan di posisi 29 dunia. Peringkat kemacetan Jakarta tersebut tercatat pada Februari 2022 dan meningkat cukup drastis.

"Kami pernah jadi kota tingkat kemacetannya ke-3, kemudian turun ke-7, turun ke-11, turun ke-31. Kemarin (2021) menjadi urutan 46, sekarang di Februari naik jadi 29. Artinya ini perlu perhatian serius," kata Syafrin.

Pembagian Jam Masuk Kerja Bisa Kurangi Volume Kendaraan Masuk Jakarta

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman mengatakan, rencana pembagian jam masuk kerja pada pukul 08.00 dan 10.00 dapat mengurangi volume kendaraan yang masuk ke Jakarta secara bersama-sama. Dengan berkurangnya volume kendaraan, tingkat kemacetan juga bisa berkurang.

"Syukur-syukur bisa 50 persen. Jadi orang kan nyaman masuk ke tempat kerja masing-masing," kata Latif di kawasan Monas, Sabtu, 13 Mei 2023.

Kepadatan kendaraan di Jakarta terjadi mulai pukul 06.00 hingga 09.00 WIB saat karyawan berangkat kerja. Banyak warga dari luar Jakarta, seperti Depok, Tangerang, Bekasi hingga Bogor bergerak secara serempak menuju kantornya. Hal inilah yang kemudian menyebabkan kemacetan Jakarta.

Oleh sebab itu, Latif menilai Pemprov DKI Jakarta perlu menerapkan suatu kebijakan yang bisa mengurangi tingkat kemacetan tersebut. Salah satunya adalah dengan menerapkan pembagian jam masuk kerja.

Pilihan Editor: Rencana Pembagian Jam Masuk Kerja di Jakarta, Heru Budi Ajak Perkantoran dan Mal Ikut Diskusi

Berita terkait

Cerita Ahok Soal Ide Bangun Parkir Bawah Tanah Monas untuk Atasi Kemacetan Jakarta

3 hari lalu

Cerita Ahok Soal Ide Bangun Parkir Bawah Tanah Monas untuk Atasi Kemacetan Jakarta

Mantan Gubernur DKI Jakarta Ahok mengatakan konsep tempat parkir bawah tanah Monas ini sempat masuk gagasannya.

Baca Selengkapnya

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

7 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

16 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

19 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pemprov DKI Pastikan Pelayanan Publik Optimal di Hari Pertama Bekerja Usai Libur Lebaran

20 hari lalu

Pemprov DKI Pastikan Pelayanan Publik Optimal di Hari Pertama Bekerja Usai Libur Lebaran

Pemprov DKI Jakarta memastikan pelayanan publik optimal setelah libur lebaran, pegawai sudah masuk seperti biasa.

Baca Selengkapnya

Kepala Dishub DKI Akui Masih Banyak Travel Gelap Beroperasi di Jakarta: di Cawang UKI dan Tanah Abang

20 hari lalu

Kepala Dishub DKI Akui Masih Banyak Travel Gelap Beroperasi di Jakarta: di Cawang UKI dan Tanah Abang

Kadishub DKI Syafrin Liputo tak memungkiri masih adanya travel gelap atau angkutan umum ilegal yang beroperasi di Ibu Kota.

Baca Selengkapnya

Terapkan WFH ASN, Pemprov DKI Jakarta Pastikan Pelayanan Masyarakat Tetap Optimal

21 hari lalu

Terapkan WFH ASN, Pemprov DKI Jakarta Pastikan Pelayanan Masyarakat Tetap Optimal

WFH hanya diberlakukan bagi ASN yang pekerjaannya dapat dilakukan secara digital, kecuali untuk sektor esensial seperti layanan kesehatan dan keamanan

Baca Selengkapnya

Dishub DKI Kerahkan 60 PPLL untuk Bantu Ramp Check Angkutan Lebaran

27 hari lalu

Dishub DKI Kerahkan 60 PPLL untuk Bantu Ramp Check Angkutan Lebaran

60 Petugas Pengatur Lalu Lintas (PPLL) dikerahkan untuk membantu operasional di empat terminal utama dan tiga terminal bantuan saat mudik lebaran.

Baca Selengkapnya

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

52 hari lalu

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

DPRD DKI Jakarta menyebut adanya penurunan anggaran KJMU hingga Rp 180 miliar tahun ini. Imbasnya pemerintah menghapus 12 ribu penerima manfaat KJMU.

Baca Selengkapnya

Ada Penurunan Anggaran, DPRD DKI Jakarta Desak Pemprov Evaluasi Anggaran KJMU

52 hari lalu

Ada Penurunan Anggaran, DPRD DKI Jakarta Desak Pemprov Evaluasi Anggaran KJMU

DPRD DKI Jakarta mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi anggaran yang dialokasikan untuk KJMU.

Baca Selengkapnya