TEMPO.CO, Jakarta - PDIP telah menyatakan siap bertarung merebut Kota Depok dari kekuasaan PKS yang telah bercokol selama 20 tahun.

Setelah menyorongkan nama anak bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep sebagai calon Wali Kota Depok untuk bertarung di Pilkada Depok 2024 mendatang, satu per satu politikus PDIP menyerukan rebut Depok dari PKS.

Politikus senior PDIP yang juga pernah menjabat Ketua MPR Sidarto Danusubroto turun gunung untuk mengajak para kader PDIP merebut Depok dari kekuasaan PKS.

"Sudah 4 periode Depok dipimpin PKS, saatnya yang kelima ya Pancasila, ini Wali Kota dari PDI Perjuangan, setuju nggak, harus begitu," kata Sidarto yang pernah menjadi ajudan Presiden Sukarno itu.

Sidarto Danusubroto meminta kader dan relawan untuk merebut Kota Depok dari PKS dan memenangkan Ganjar Pranowo pada Pemilu 2024.

Hal tersebut diungkapkan Ketua MPR RI periode 2013-2014 saat orasi kebangsaan dalam Kongkow Bareng Relawan Ganjar Pranowo di Balai Rakyat Beji, Kecamatan Beji, Depok, Kamis, 22 Juni 2023.

Menurut Sidarto, yang dihadapi saat ini bukan lagi Covid-19, tetapi wabah intoleransi, radikalisme dan terorisme. "Kita harus lawan dengan ideologi kita, Pancasila," ucap Sidarto.

Eks Wali Kota Solo FX Rudi ikut turun berbagi strategi merebut Kota Depok

<!--more-->

Pada saat yang sama, mantan Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo juga turun ke Depok untuk menyerukan para kader PDIP bersiap merebut Depok dari PKS dan memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden di Pilpres 2024.

"PKS saat ini hanya mampu bertahan 4 periode, atau 20 tahun memimpin, sementara PDIP mampu bertahan selama 6 periode atau 30 tahun di Solo," kata Hadi.

"Sehingga sangat mungkin jika PDIP dapat berkuasa juga di Depok dan kader PDIP harus kompak, dalam mendukung partai dan mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden," imbuhnya.

FX Rudi pun membagikan strategi untuk menguasai Depok seperti ang sudah diterapkan di Solo. Ia mengatakan, minimal satu TPS mendapat 30 suara. Jika dijumlahkan se-Kota Depok hasilnya tentu akan maksimal.

"Bagaimana cara memenangkan Ganjar, dan PDIP mampu merebut Kota Depok agar disetiap TPS, ketua DPC, atau melalui PAC, harus bertanggung jawab minimal ada 30 pemilih, itu kalau di Solo, kalau di Depok mungkin standarnya bisa dikurangi, misalnya 20 pemilih," katanya.

Kota Depok dahulunya kecamatan bagian dari Kabupaten Bogor

<!--more-->

Diambil dari laman Pemerintah Kota Depok, wilayah yang sekarang bernama Kota Depok bermula dari sebuah kecamatan yang berada di lingkungan Kawedanan (Pembantu Bupati) wilayah Parung Kabupaten Bogor.

Pada tahun 1976 perumahan mulai dibangun baik oleh Perum Perumnas maupun pengembang yang kemudian diikuti dengan dibangunnya kampus Universitas Indonesia (UI). Seiring dengan berjalannya waktu, perdagangan dan jasa tumbuh semakin pesat sehingga diperlukan kecepatan pelayanan.

Perkembangan Depok yang begitu cepat menjadi perhatian bagi Pemerintah Orde Baru. Menteri Dalam Negeri kala itu, Amir Machmud, mulai mengkaji peningkatan status Kecamatan Depok menjadi Kota Administratif.

Peningkatan status Kota Depok dilakukan agar pembangunan lebih tertata dan terarah sebagai kota masa depan, ketimbang dikelola hanya sebagai kecamatan yang dipimpin oleh Camat.

Pembentukan Kota Administratif Depok dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Amir Machmud sekaligus melantik Wali Kota Administratif yang pertama, yaitu Mochammad Rukasah Suradimadja oleh Gubernur Jawa Barat, Aang Kunaefi.

Depok jadi Kota Administratif dengan 3 kecamatan

<!--more-->

Di awal tahun 1999, Kota Administratif Depok dimekarkan dan seluruh desa berganti status menjadi Kelurahan. Hasil pemekaran wilayah tersebut terdiri dari 3 Kecamatan dan 17 Desa, yaitu :

1. Kecamatan Pancoran Mas, terdiri dari 6 (enam) Desa, yaitu : Desa Depok, Desa Depok Jaya, Desa Pancoran Mas, Desa Mampang, Desa Rangkapan Jaya, dan Desa Rangkapan Jaya Baru.

2. Kecamatan Beji, terdiri dari 5 (lima) Desa, yaitu : Desa Beji, Desa Kemiri Muka, Desa Pondok Cina, Desa Tanah Baru, dan Desa Kukusan.

3. Kecamatan Sukmajaya, terdiri dari 6 (enam) Desa, yaitu : Desa Mekarjaya, Desa Sukmajaya, Desa Sukamaju, Desa Cisalak, Desa Kalibaru, dan Desa Kalimulya.

Selama kurun waktu 17 tahun Kota Administratif Depok berkembang pesat baik di bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan. Dari semula 17 desa, kini berkembang menjadi 23 Kelurahan, yang terbagi atas :

1. Kecamatan Pancoran Mas, terdiri dari 6 (enam) Kelurahan, yaitu : Kelurahan Depok, Kelurahan Depok Jaya, Kelurahan Mampang, Kelurahan Pancoran Mas, Kelurahan Rangkapan Jaya, dan Kelurahan Rangkapan Jaya Baru.

2. Kecamatan Beji terdiri dari 6 (enam) Kelurahan, yaitu : Kelurahan Beji, Kelurahan Beji Timur, Kelurahan Pondok Cina, Kelurahan Kemiri Muka, Kelurahan Kukusan, dan Kelurahan Tanah Baru.

3. Kecamatan Sukmajaya, terdiri dari 11 (sebelas) Kelurahan, yaitu : Kelurahan Sukmajaya, Kelurahan Sukamaju, Kelurahan Mekar Jaya, Kelurahan Abadi Jaya, Kelurahan Bakti Jaya, Kelurahan Cisalak, Kelurahan Kalibaru, Kelurahan Kalimulya, Kelurahan Cilodong, Kelurahan Jati Mulya, dan Kelurahan Tirta Jaya.

Kota Depok dinaikkan statusnya jadi Kotamadya

<!--more-->

Pesatnya perkembangan dan tuntutan aspirasi masyarakat semakin mendesak agar Kota Administratif Depok dinaikkan statusnya menjadi Kotamadya.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Bogor bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengusulkannya kepada Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk pembentuka Kotamadya Depok.

Hingga akhirnya pada tanggal 20 April 1999, berdasarkan Undang-undang No.15 tahun 1999, Kota Depok diresmikan menjadi Kotamadya Daerah Tk. II Depok. Peresmian pembentukan Kotamadya Daerah Tk.II Depok dilakukan pada tanggal 27 April 1999 bersamaan dengan Pelantikan Pejabat Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II Depok saat itu, Badrul Kamal, yang menjabat sebagai Walikota Kota Administratif Depok.

Momentum peresmian Kotamadya Daerah Tk. II Depok dan pelantikan pejabat Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II Depok saat itu, dijadikan suatu landasan yang bersejarah dan tepat untuk dijadikan hari jadi Kota Depok.

Berdasarkan Undang – undang nomor 15 tahun 1999, Wilayah Kota Depok meliputi wilayah Administratif Kota Depok terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan, ditambah sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, yang meliputi :

Kecamatan Cimanggis, yang terdiri dari 1 (satu) Kelurahan dan 12 (dua belas) Desa , yaitu : Kelurahan Cilangkap, Desa Pasir Gunung Selatan, Desa Tugu, Desa Mekarsari, Desa Cisalak Pasar, Desa Curug, Desa Harjamukti, Desa Sukatani, Desa Sukamaju Baru, Desa Cijajar, Desa Cimpaeun, Desa Leuwinanggung.

Kecamatan Sawangan, yang terdiri dari 14 (empat belas) Desa, yaitu : Desa Sawangan, Desa Sawangan Baru, Desa Cinangka, Desa Kedaung, Desa Serua, Desa Pondok Petir, Desa Curug, Desa Bojong Sari, Desa Bojong Sari Baru, Desa Duren Seribu, Desa Duren Mekar, Desa Pengasinan Desa Bedahan, Desa Pasir Putih

Kecamatan Limo yang terdiri dari 8 (delapan) Desa, yaitu : Desa Limo, Desa Meruyung, Desa Cinere, Desa Gandul, Desa Pangkalan Jati, Desa Pangkalan Jati Baru, Desa Krukut, Desa Grogol.

Dan ditambah lagi 5 (lima) Desa dari Kecamatan Bojong Gede, yaitu : Desa Cipayung, Desa Cipayung Jaya, Desa Ratu Jaya, Desa Pondok Terong, Desa Pondok Jaya.

Geografi dan batas-batas Kota Depok

<!--more-->

Kota Depok selain merupakan Pusat Pemerintahan yang berbatasan langsung dengan Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta juga merupakan wilayah penyangga Ibu Kota Negara yang diarahkan untuk kota pemukiman, kota pendidikan, pusat pelayanan perdagangan dan jasa, kota pariwisata dan sebagai kota resapan air.

Depok adalah sebuah kota yang berada di wilayah provinsi Jawa Barat, Indonesia. Lokasi kota ini terletak tepat di selatan Jakarta, yakni antara Jakarta dan Bogor.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik, di akhir tahun 2022 jumlah penduduk Depok mencapai 2.056.335 jiwa, jumlah ini kira-kira empat kali lebih banyak diabnding Kota Solo yang mempunyai penduduk 578.906 jiwa berdasarkan data Desember 2021.

Depok awalnya dikenal dengan nama Gemeente Depok atau desa otonom pada zaman Hindia Belanda. Kota Depok sebagai wilayah termuda di Jawa Barat, mempunyai luas wilayah sekitar 200,29 km2, atau empat kali lebih luas dibanding Kota Solo yang punya luas 44,03 km2.

Kondisi geografisnya dialiri oleh sungai-sungai besar yaitu Sungai Ciliwung dan Cisadane serta 13 sub Satuan Wilayah Aliran Sungai. Di samping itu juga terdapat 26 Situ yang terbentang.

Wilayah Kota Depok berbatasan dengan tiga kabupaten dan satu Provinsi. Batas-batas wilayah Kota Depok secara jelas adalah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ciputat Kabupaten Tangerang Selatan dan Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi dan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Cibinong dan Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor.

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Parung dan Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor.

Wali Kota & Wakil Wali Kota Depok Sepanjang Masa

<!--more-->

Pemerintahan Administratif

Sebelum menjadi sebuah kota, Depok merupakan kota administratif dan merupakan bagian dari Kabupaten Bogor. Berikut adalah daftar Wali Kota Depok non parpol sejak tahun 1982

1. Mochammad Rukasah Suradimadja : 18 Maret 1982 -1984
2. Ibid Tamdjid : 1984 - 1988 Abdul Wachyan : 1988 - 1991
3. Masduki : 1991 - 1992
4. Sofyan Safari Hamim : 1992 - 1996
5. Yuyun Wirasaputra (Penjabat) : 1996 - 7 Oktober 1997
6. Badrul Kamal : 7 Oktober 1997 - 27 April 1999

Daftar Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok berdasarkan pemilihan

Periode 15 Maret 2000 – 15 Maret 2005
Wali Kota : Badrul Kamal
Wali Kota : Yus Ruswandi

Periode 26 Januari 2006 - 26 Januari 2011
Wali Kota : Nur Mahmudi Ismail
Wakil Wali Kota : Yuyun Wirasaputra

Periode 26 Januari 2011 - 26 Januari 2016
Wali Kota : Nur Mahmudi Ismail
Wakil Wali Kota : Mohammad Idris

Periode 17 Februari 2016 - 17 Februari 2021
Wali Kota : Mohammad Idris
Wakil Wali Kota : Pradi Supriatna

Periode 26 Februari 2021 – 2024
Wali Kota : Mohammad Idris
Wakil Wali Kota : Imam Budi Hartono

Bicara soal dominasi PKS di Depok, dimulai ketika Nur Mahmudi Ismail menjadi Wali Kota Depok pada 2006.Ia adalah Wali Kota Depok pertama yang terpilih berdasarkan pemilihan langsung lewat Pilkada.

Nama Nur Mahmudi sebelumnya sudah terkenal sebagai Presiden Partai Keadilan sebelum menjadi Partai Keadilan Sejahtera.

Sosok Nur Mahmudi yang menjadi Wali Kota Depok terbilang fenomenal, karena dirinya pernah menjadi Menteri Kehutanan dan Perkebunan di era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

RICKY JULIANSYAH

Pilihan Editor: Mantan Ajudan Presiden Sukarno Turun Gunung, Serukan Kader PDIP Rebut Depok dari PKS