TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, meminta Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono tidak berpolitik praktis dengan mengubah program-program warisan Gubernur Anies Baswedan. Wibi meminta Heru menunaikan tugasnya dengan baik.

“Jangan sampai kinerja saudara Pj Gubernur diwarnai tindakan politik praktis,” kata Wibi dalam keterangan tertulis, Ahad, 25 Juni 2023.

Dia menjelaskan tindakan politik praktis yang dimaksud adalah mengubah program-program gubernur terdahulu. Apalagi, banyak program yang manfaatnya terasa nyata bagi warga Ibu Kota. “Seperti program JakWifi dan pemotongan bantuan kepada warga lanjut usia (lansia) yang kurang mampu,” ujar anggota Komisi C Bidang Keuangan DPRD DKI itu.

Menurut Wibi, Heru Budi seharusnya fokus mengawasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), sehingga manfaat bantuan lebih tepat guna, serta sesuai sasaran kepada warga yang masih banyak belum mendapatkan bantuan apapun.

Sebab, dia menyebut masih banyak warga Jakarta yang layak mendapat program bantuan pemerintah provinsi. Sayangnya, bantuan itu belum terdistribusi merata lantaran DTKS yang belum akurat.

DKI Pastikan Internet Gratis Jakwifi yang Dibangun Era Anies Baswedan Tidak Dicabut

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) DKI Jakarta Raides Aryanto memastikan program Jakarta Wifi atau Jakwifi tidak disetop. Menurut dia, pemerintah DKI hanya mengurangi jumlah titik Jakwifi lantaran menyesuaikan dengan alokasi APBD 2023.

Raides menuturkan titik pemasangan Jakwifi tahun ini mau tak mau dikurangi akibat anggaran yang dipangkas. DPRD DKI hanya menyetujui anggaran Rp56 miliar yang cuma cukup untuk mengoperasikan Jakwifi di 1.263 titik.

Sementara itu, Dinas Kominfotik DKI sebelumnya mengusulkan anggaran Rp174 miliar untuk Jakwifi di 3.500 titik. Usulan program internet gratis ini disampaikan dalam rapat pembahasan Rancangan APBD DKI 2023. "Artinya, bukan dihapus, enggak mungkin dihapus. Pemberian Wifi gratis ke warga itu kesetaraan bagi masyarakat," kata dia di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Januari 2023.

Raides mengatakan, pihaknya tetap menyediakan akses Jakwifi minimal satu titik di setiap rukun warga atau RW. Padahal, tutur dia, seharusnya ada tiga jaringan Wifi gratis per RW dari pemerintah DKI. "Kami tetap pertahankan ada access point internet di masing masing RW, minimal satu," ujar dia.

DKI Sebut Bantuan Kartu Lansia Jakarta Dikurangi untuk Tambah Kuota

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta Premi Lasari mengatakan rencana Pemprov DKI memangkas nilai bantuan Kartu Lansia Jakarta (KLJ) pada 2023 sudah dibahas sejak pertengahan 2022. Hal ini, demi menambah kuota penerima manfaat dari KLJ.

Dengan penambahan kuota, maka penerima manfaat KLJ yang sebelumnya mendapat Rp 600 ribu, kini menerima Rp 300 ribu. Walau terjadi pengurangan nominal, jumlah penerima manfaat KLJ semakin banyak. Artinya, warga lansia yang mulanya tidak mendapatkan bantuan, kini bisa ikut menerima.

Premi menuturkan pihaknya sudah mengkaji dengan matang berdasarkan berbagai faktor dalam asas kelayakan. “Berdasarkan kajian kami, dari hasil penelitian, juga tidak ada yang di atas Rp300 ribu. Contohnya, Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) hanya Rp200 ribu, atensi anak yatim yang dilakukan Kemensos Rp200 ribu, Bantuan Sosial Tunai (BST) COVID-19 Rp 300 ribu,” tutur Premi Saat rapat bersama Komisi E bidang Kesejahteraan Sosial DPRD DKI, Juni 2023.

Pilihan Editor: Survei Rembuk Rakyat Jakarta PSI, Gibran Rakabuming dan Heru Budi bakal Diusulkan Jadi Cagub DKI