Kualitas Udara Jakarta Terburuk di Dunia, Heru Budi: Butuh Kolaborasi

Reporter

Tempo.co

Rabu, 9 Agustus 2023 13:27 WIB

Warga melihat pemandangan Kota Jakarta yang diselimuti polusi udara pada Selasa, 25 Juli 2023. Berdasarkan data IQAir pukul 16.29 WIB, Jakarta tercatat menjadi kota dengan kualitas udara dan polusi terburuk di dunia dengan nilai indeks 168 atau masuk kategori tidak sehat. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Jakarta yang dinyatakan sebagai kota besar paling berpolusi, Selasa 8 Agustus 2023. Peringkat dirilis IQAir dengan indeks kualitas udara Jakarta terukur mencapai 164 secara akumulatif. Konsentrasi partikel debu halus atau PM2,5 mencapai 16,5 kali lebih tinggi daripada standar rekomendasi WHO.

Pantauan kualitas udara Jakarta menurut situs IQAir pada pagi ini pukul 5.00 WIB, dalam kondisi tidak sehat. Indeks kualitas udara (AQI) Jakarta pagi ini mencapai 160 dengan konsentrasi polutan utama PM2.5 sebesar 72 mikrogram per meter kubik.

Nilai ini membuat kualitas udara Jakarta menjadi yang terburuk di dunia disusul Johannesburg, Afrika Selatan (152), Beijing, Cina (152), Santiago, Cili (131), dan Lahore, Pakistan (112).

Heru Budi: tak bisa dilakukan sendiri

Menanggapi hal tersebut, Pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan perbaikan kualitas udara Jakarta tidak bisa dilakukan pihaknya sendiri. Menurut dia butuh kolaborasi dengan pemerintah daerah sekitar (Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) juga warga-warganya.

“Soal industri-industri, sudah bergeser keluar kota Jakarta, tapi masih ada yang mengakibatkan pencemaran udara. Itu dari kendaraan roda dua dan roda empat, kata Heru Budi dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 secara daring, Selasa, 8 Agustus 2023.

Advertising
Advertising

Heru memaparkan data 1,5 tahun terakhir, jumlah kendaraan bermotor roda empat yang masuk ke Jakarta meningkat. “Dari 4 juta menjadi 6 juta (unit),” ucap dia.

Begitu juga kendaraan roda dua yang sebelumnya 14 juta unit menjadi 16 juta unit. “Jadi memang beban berat, tapi tidak mengurangi tanggung jawab pemerintah DKI Jakarta,” ucapnya.<!--more-->

Pemprov DKI tambah bus listrik

Mengatasi hal itu, Heru mengatakan pemerintah provinsi menambah kendaraan bus bertenaga listrik. “Misal tahun ini dan 2 tahun ke depan kita menambah status bus,” tuturnya.

Selain itu, Heru mengatakan kendaraan operasional Pemprov DKI Jakarta secara bertahap akan diganti ke kendaraan listrik.

Pemprov DKI, kata Heru, telah mengadakan program menanam pohon setiap Jumat untuk memperbaiki kualitas udara. “Saya juga setiap Selasa dan Jumat kalau ada waktu pasti menanam pohon,” ucap dia.

Gerakan tanam pohon

Gerakan menanam pohon, menurut Heru, sudah dilakukan kurang dari 1 tahun terakhir dan sudah lebih dari 35 ribu pohon yang ditanam. Rinciannya 15 ribu pohon dan 20 ribu pohon berbuah.

Heru menilai apa yang dia lakukan tidak bisa terlihat dalam jangka pendek. “Kami kami sampaikan, pemerintah daerah tidak lepas tanggung jawab,” ucapnya.

Dia berharap semua masyarakat di Jabodetabek bersinergi dengan menggunakan transportasi umum untuk mengurangi kemacetan untuk mengurangi polusi udara.<!--more-->

Politikus PKS: solusinya diarahkan pada pengurangan polusi udara

Sementara itu, Sekretaris Fraksi PKS di DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli menilai bahwa kota adalah suatu ekosistem, sementara polusi hasil dari ekosistem itu. Polusi, menurut Taufik, bukan hanya dampak kebijakan maupun semata-mata kebiasaan masyarakat.

“Sekarang, apa yang bisa kita lakukan? Angka dari IQAir itu merujuk polusi udara. Kalau begitu, solusinya diarahkan pada pengurangan polusi udara,” ujarnya.

Berbagai kemungkinan tingkatkan kualitas udara Jakarta

Menurutnya, pengurangan polusi udara bisa dilakukan mulai dari masalah emisi di Dinas Perhubungan, Transjakarta, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah lain yang menangani masalah transportasi.

Politikus PKS itu mengungkap data tahun lalu bahwa ada 22 juta kendaraan hilir mudik di Jakarta. Kendaraan listrik, hanya nol koma persen. “Itu pun hanya bus Transjakarta dan sebagian kecil motor listrik,” katanya.

Di lain sisi, ucap dia, tidak menutup kemungkinan bahwa polusi berasal dari kegiatan industri se-Jabodetabek, dari cerobong pabrik juga faktor kemarau yang membuat debu tidak tercuci hujan. Namun, di level kebijakan, dia berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempercepat konversi kendaraan berbasis disel menjadi kendaraan listrik, pengarusutamaan jalur sepeda, serta moda jalan kaki yang lebih gencar.

“Anggaran jalur sepeda dan pedestrian justru harus ditambah," katanya sambil menambahkan, "Ribut soal polusi, tapi kalau bahas anggaran yang pro penanganan polusi, seakan-akan diirit-irit.”<!--more-->

DLH Jakarta punya instrumen sendiri ukur kualitas udara

Sementara itu, dalam kunjungannya ke kantor TEMPO pada awal Juli lalu, Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Sarjoko bersama rombongannya menyatakan menyadari isu yang berkembang dari setiap pengukuran kualitas udara Jakarta. Mereka juga mengungkap faktor angin, musim, dan sebaran sumber pencemaran udara di luar wilayah yang banyak mempengaruhi kualitas udara Jakarta.

Disampaikan pula kalau Pemerintah Jakarta memiliki instrumen sendiri untuk pemantauan kualitas udara yang diklaim memiliki metode pengukuran yang lebih maju dan representatif. Mereka tersebar di lima lokasi yang fixed station dan tiga yang mobile.

"Tapi lebih banyak yang dilihat justru platform lain," kata Sarjoko saat itu.

AHMAD FAIZ IBNU SANI | DESTY LUTHFIANI | MUTIA YUANTISYA

Pilihan Editor: Kaca Belakang Mobil Baim Wong Dipecah Orang Tak Dikenal, Polisi Lakukan Ini

Berita terkait

Youtuber Ridwan Hanif Daftar Penjaringan Bakal Calon Bupati Klaten 2024 di PKS

5 jam lalu

Youtuber Ridwan Hanif Daftar Penjaringan Bakal Calon Bupati Klaten 2024 di PKS

Youtuber, Ridwan Hanif mendaftarkan diri mengikuti penjaringan sebagai bakal calon bupati (cabup) dalam Pilkada Klaten 2024 melalui PKS

Baca Selengkapnya

Ditemui Golkar, PKS Buka Peluang Koalisi di Pilkada Jakarta

21 jam lalu

Ditemui Golkar, PKS Buka Peluang Koalisi di Pilkada Jakarta

Kolaborasi yang dimaksud Mabruri, ialah PKS tak mampu bekerja sendirian untuk membangun Jakarta lebih baik lagi ke depannya.

Baca Selengkapnya

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

1 hari lalu

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

PKS Bakal Umumkan Nama yang Diusung di Pilkada Jakarta pada Juni

1 hari lalu

PKS Bakal Umumkan Nama yang Diusung di Pilkada Jakarta pada Juni

PKS bakal mengumumkan nama yang mereka usung di Pilkada Jakarta sekitar satu sampai dua bulan lagi.

Baca Selengkapnya

Prediksi Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Hujan, Suhu Udara, Kelembapan Udara

1 hari lalu

Prediksi Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Hujan, Suhu Udara, Kelembapan Udara

Prediksi cuaca dari BMKG menyebutkan Jakarta pagi ini cerah berlanjut cerah berawan sepanjang siang dan malam nanti. Bagaimana dengan Bodetabek?

Baca Selengkapnya

Busworld 2024 Pamerkan Lebih Banyak Bus Listrik

2 hari lalu

Busworld 2024 Pamerkan Lebih Banyak Bus Listrik

GEM Indonesia bersama Busworld International yang berpusat di Belgia, kembali menggelar Busworld Southeast Asia 2024. Ada banyak teknologi baru

Baca Selengkapnya

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

2 hari lalu

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

Hari ini, Rapat pleno Baleg DPR menyepakati pengambilan keputusan atas hasil penyusunan revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya

Peringatan Dini Cuaca BMKG di Jabodetabek Hari Ini, Simak Potensi Hujan Kapan dan di Mana Saja

2 hari lalu

Peringatan Dini Cuaca BMKG di Jabodetabek Hari Ini, Simak Potensi Hujan Kapan dan di Mana Saja

BMKG memberikan peringatan dini cuaca untuk sejumlah wilayah di Jakarta dan sekitarannya (Jabodetabek) pada hari ini, Kamis 16 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

PKS Menjelang Pilkada 2024, Membuka Peluang Koalisi hingga Berikrar di Depok

2 hari lalu

PKS Menjelang Pilkada 2024, Membuka Peluang Koalisi hingga Berikrar di Depok

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mempersiapkan calon-calon yang akan diusung

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

2 hari lalu

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.

Baca Selengkapnya