TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akan menerapkan kebijakan work from home disingkat WFH mulai September mendatang buat para PNS terkait masifnya polusi udara Jakarta.

Hal ini dilakukan setelah adanya arahan dari Presiden Joko Widodo berkaitan dengan polusi udara di wilayah Jabodetabek.

"Sedang dihitung untuk presentase setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Mudah-mudahan mulai September sudah dapat diterapkan," kata Heru dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Senin, 14 Agustus 2023.

Heru menjelaskan bahwa kebijakan WFH tersebut akan diterapkan bagi pegawai-pegawai yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarkat. Sedangkan,bagi pegawai-pegawai yang bergerak di bidang pelayanan, Heru mewajibkan untuk hadir secara lansgung.

Selain itu, Heru menyatakan bahwa pihaknya akan mengetatkan aturan untuk bangunan yang mendapat izin high rise building.

"Ke depannya, masyarakat harus disiplin bahwa kendaraan 2.400 cc itu harus menggunakan Pertamax Turbo," kata Heru.

Sebelumnya, Jokowi memberikan sejumlah arahan dan instruksi kepada para menteri hingga pejabat-pejabat daerah berkaitan dengan penanganan polusi udara di Jakarta yang semakin mengkhawatirkan.

Dalam rapat yang dipimpin oleh Jokowi tersebut, Jokowi menjelaskan bahwa kualitas udara Jakarta sudah di angka 156 dengan keterangan tidak sehat. Menurut Jokowi, hal ini diakibatkan kemarau panjang selama tiga bulan terakhir, pembuangan emisi dari transportasi, dan juga aktivitas industri di Jabodetabek, terutama yang menggunakan batu bara di sektor industri manufaktur.

YOUTUBE SEKRETARIAT KABINET
Pilihan editor: Lagi, Polusi Udara Jakarta Paling Parah se Dunia, Apa Solusi KLHK