TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai terganggunya operasional LRT Jabodebek beberapa waktu lalu menunjukkan sistem yang belum siap secara penuh untuk mendukung operasional kereta. Dia meminta agar PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengaudit ulang sistem elektrifikasi kereta light rail transit (LRT) itu.

“Jangan dipaksakan (beroperasi) demi keselamatan, keamanan dan kenyamanan,” kata Tulus kepada Tempo, Kamis malam, 31 Agustus 2023.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo alias Jokowi meresmikan LRT Jabodebek di Stasiun LRT Cawang pada Senin, 28 Agustus 2023. Namun, baru dua hari beroperasi, LRT Jabodebek yang berangkat dari Bekasi mengalami gangguan. Kereta ringan itu berhenti sebelum sampai Stasiun Halim.

Banyak penumpang yang mengeluhkan gangguan LRT tersebut dan mengunggahnya via akun sosial media masing-masing. Salah satunya adalah pemilik akun @rezhadian yang membagikan ceritanya melalui Instagram Story.

"Tiba-tiba loss power, AC mati, berhenti di tengah jalur, kabarnya sinyal nge-trip, good @lrt_jabodetabek @kai121_," tulis dia pada Rabu, 30 Agustus 2023. Dalam unggahan itu, Rezha juga menjelaskan kereta tiba-tiba mati di sekitar Halim. "Ada apa nih? Tiba-tiba berhenti sebelum Stasiun Halim, AC mati."

Tulus mengingatkan PT KAI untuk tidak mempertaruhkan aspek keamanan, keselamatan, dan kenyamanan penumpang. Konsumen, lanjut dia, bisa-bisa ogah memakai LRT Jabodebek dan beralih ke kendaraan pribadi.

Karena itulah, Tulus merasa Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi harus mengeintervensi Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub.

Sebab, dia menambahkan, direktorat inilah yang memberikan sertifikasi kelaikan jalan untuk LRT Jabodebek. “Jika masih sering ngadat harus ada evaluasi total, Kemenhub pun harus intervensi,” ujarnya.

Menurut Tulus, kereta baru ini tetap bisa mengangkut penumpang asalkan hasil evaluasi menunjukkan bahwa LRT Jabodebek sudah laik operasi. Pemerintah pun harus transparan mengumumkan hasil evaluasi tersebut kepada publik.

Pilihan Editor: Tawaran Mediasi RS Sentosa Bogor ke Orang Tua Bayi Tertukar Ternyata Sudah Ditanggung Negara