KTT ASEAN 2023, Satpol PP DKI Kerahkan 2.235 Personelnya untuk Bantu Pengamanan

Senin, 4 September 2023 04:33 WIB

Sejumlah kendaraan dan warga yang tengah berolahraga melintasi jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Minggu, 3 September 2023. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meniadakan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) di kawasan Jl Jenderal Sudirman-MH Thamrin pada hari ini dikarenakan menyambut pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN di Jakarta. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Satpol PP DKI Jakarta ikut terlibat dalam pengamanan Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ASEAN pada 5-7 September 2023. Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin mengatakan 2.235 personelnya akan dikerahkan untuk menjaga lokasi acara, jalan yang dilewati delegasi hingga hotel tempat delegasi menginap.

Arifin mengatakan ada tiga tugas pengamanan yang akan dilakukan Satpol PP DKI.
"Pertama, mengamankan sekitar kawasan hotel tempat akomodasi para delegasi, kedua jalur-jalur lintasan yang akan dilewati, ketiga tempa kegiatan atau kawasan venue pertemuan semua delegasi," kata Arifin di Jakarta, Minggu 3 September 2023, seperti dikutip dari Antara.

Dalam pembagian tugas tersebut, Satpol PP ikut berjaga selama 24 jam. Ribuan personel akan dibagi menjadi tiga sif, yaitu pagi-siang, siang-malam, dan malam-pagi.

Untuk pengamanan di kawasan hotel tempat tinggal delegasi ASEAN, terdapat 400 personel Satpol PP. Mereka bertugas mengelilingi dan menjaga keamanan di sekitar kawasan 18 hotel para delegasi itu, termasuk menjaga pintu masuk dan keluar hotel.

"Setiap titik sudah ada komandan yang bertugas mengendalikan dan memastikan anggota bertugas dengan benar," ujarnya.

Untuk pengamanan jalur yang akan dilewati delegasi KTT ASEAN dari bandara sampai ke 18 hotel, serta venue, Satpol PP mengerahkan sekitar 1.600 personel.

"Dari hotel Shangri-La ada kegiatan ke JCC, lalu Hotel Fairmont ada kegiatan nantinya gala dinner di Hutan Kota Plataran Senayan, itu sudah kita antisipasi semua jalur yang dilintasi. Dari bandara ke hotel, dari hotel ke venue," ujarnya.

Pada penjagaan keamanan di tempat pertemuan delegasi KTT ASEAN, jumlah petugas Satpol PP di setiap titik akan disesuaikan berdasarkan hasil analisis potensi pelanggaran.

Di setiap titik bisa ditempatkan tiga hingga 20 petugas, baik itu di Jakarta Convention Center (JCC), Hutan Kota Plataran, Hotel Mulia, Taman Mini, Istana Kepresidenan, hingga Gedung Sekretariat ASEAN.

Untuk memastikan penyelenggaraan KTT ASEAN di Jakarta berlangsung lancar, Arifin mengatakan semua anggotanya diturunkan, termasuk pejabat eselon 3, 4, di tingkat provinsi, kota, kabupaten serta para Kepala Satpol PP Kecamatan.

"Bahkan Satpol PP di kecamatan wilayah Jakarta Utara, Kepulauan Seribu, yang wilayahnya tidak ada hotel atau venue yang akan dikunjungi, mereka kita tugaskan, mereka diberikan tanggung jawab bersama untuk mengamankan," ujarnya.

Satpol PP juga bertugas menertibkan pengemis, pengamen, ataupun pedagang kaki lima di sekitar kawasan hotel. Arifin mengatakan Satpol PP siap menjadi garis terdepan dalam menciptakan kenyamanan, kerapian, keamanan, dan ketertiban bagi para delegasi KTT ASEAN.

Pilihan Editor: TMII Tutup Sementara untuk Masyarakat Umum Selama KTT ASEAN, 5-6 September 2023

Berita terkait

Korlantas Polri Kirim 1.530 Personel Amankan World Water Forum di Bali

5 jam lalu

Korlantas Polri Kirim 1.530 Personel Amankan World Water Forum di Bali

Kepala Korlantas Polri menggelar apel pelepasan petugas pengamanan dan pengawalan rute lalu lintas dan parkir untuk acara World Water Forum.

Baca Selengkapnya

5 Negara Terkecil di Asia Tenggara Berdasarkan Luas Wilayah

3 hari lalu

5 Negara Terkecil di Asia Tenggara Berdasarkan Luas Wilayah

ASEAN terdiri dari 11 negara yang berlokasi di Asia Tenggara. Ini dia negara terkecil di Asia Tenggara berdasarkan luas wilayahnya.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Hari Hansip yang Berganti Nama Jadi Linmas atau Perindungan Masyarakat

19 hari lalu

Kilas Balik Hari Hansip yang Berganti Nama Jadi Linmas atau Perindungan Masyarakat

Pada 12 Agustus 1972 keluar Kepres No. 55 tahun 1972 tentang penyempurnaan organisasi Hansip, fungsi utamanya perlindungan masyarakat (Linmas)

Baca Selengkapnya

Beda Sikap PDIP dan Relawan Jokowi Soal Wacana Pertemuan dengan Megawati

24 hari lalu

Beda Sikap PDIP dan Relawan Jokowi Soal Wacana Pertemuan dengan Megawati

Relawan Jokowi menilai silaturahmi dengan Megawati penting dan strategis dalam kerangka kebangsaan dan kenegaraan.

Baca Selengkapnya

Respons PDIP hingga Istana Soal Wacana Pertemuan Jokowi dan Megawati

26 hari lalu

Respons PDIP hingga Istana Soal Wacana Pertemuan Jokowi dan Megawati

Istana Kepresidenan menyatakan Presiden Jokowi sangat terbuka untuk bersilaturahmi dengan siapa saja, apalagi dengan tokoh-tokoh bangsa.

Baca Selengkapnya

Istana Minta Maaf, Ini Kronologi Open House Jokowi Ricuh

29 hari lalu

Istana Minta Maaf, Ini Kronologi Open House Jokowi Ricuh

Istana meminta maaf karena tak bisa mengakomodasi semua warga yang mengikuti acara open house Jokowi.

Baca Selengkapnya

Satpol PP Tangsel Sita Ribuan Botol Minuman Keras di Supermarket di Alam Sutera

38 hari lalu

Satpol PP Tangsel Sita Ribuan Botol Minuman Keras di Supermarket di Alam Sutera

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Selatan menyita ribuan botol minuman keras dari sejumlah minimarket dan tempat hiburan malam.

Baca Selengkapnya

Presiden Peru Ogah Mundur Usai Rumahnya Digeledah Perkara Jam Rolex

39 hari lalu

Presiden Peru Ogah Mundur Usai Rumahnya Digeledah Perkara Jam Rolex

Rumah dan istana Presiden Peru Dina Boluarte digerebek dalam penyelidikan terhadap kepemilikan jam tangan mewah Rolex.

Baca Selengkapnya

Ngambek karena AS Tak Veto Resolusi DK PBB, Netanyahu Batal Kirim Delegasi ke Washington

44 hari lalu

Ngambek karena AS Tak Veto Resolusi DK PBB, Netanyahu Batal Kirim Delegasi ke Washington

PM Israel Benjamin Netanyahu membatalkan kunjungan resmi delegasi tingkat tinggi ke Washington, setelah disahkannya resolusi DK PBB

Baca Selengkapnya

Hakim MK yang Tangani Sengketa Pemilu Dapat Bantuan Pengamanan

50 hari lalu

Hakim MK yang Tangani Sengketa Pemilu Dapat Bantuan Pengamanan

Semua hakim MK akan ikut serta dalam penanganan perkara PHPU 2024 kecuali yang ditentukan tidak bisa ikut menangani.

Baca Selengkapnya