TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPRD DKI, Abdul Aziz Muslim, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengevaluasi pendataan penerima program penebusan ijazah karena terjadi pengulangan.

"Ini menjadi hal yang harus diperhatikan dengan seksama," kata Abdul, Kamis, 14 September 2023 dikutip dari Antara.

Politikus Partai NasDem ini menuturkan evaluasi pendataan penerima program penebusan ijazah ini agar tidak terjadi kesalahan di kemudian hari.

Menurut dia, masih ada temuan data ganda penerima bantuan tebus ijazah yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan BAZNAS BAZIS DKI Jakarta ini.

Abdul menuturkan program bantuan tebus ijazah ini sangat dibutuhkan warga sehingga harus ada penjelasan lebih lanjut. "Akan tetapi kami belum mendapatkan kejelasan terkait dengan bantuan penebusan ijazah bagi warga yang tidak mampu," tuturnya.

Sementara itu, anggota DPRD DKI lainnya, Ahmad Ruslan menyatakan perlu alokasi dana khusus untuk mendukung program tebus ijazah bagi warga tak mampu.

Pasalnya banyak pelajar yang sudah lulus, tapi masih memiliki tunggakan di sekolah asalnya. "Fenomena ini bertolak belakang dengan program wajib belajar 12 tahun dan berpotensi meningkatkan jumlah pengangguran di DKI Jakarta," ujar politikus PKB tersebut.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan telah menganggarkan penebusan ijazah bagi warganya.

"Terkait alokasi dana untuk program tebus ijazah, pemerintah provinsi DKI Jakarta telah menganggarkan bantuan penebusan ijazah berkolaborasi dengan Yayasan Beasiswa Jakarta pada 2023," kata Heru Budi dalam Rapat Paripurna DPRD DKI di Jakarta, Rabu.

Dalam bantuan penebusan ijazah ini Pemprov DKI bekerja sama dengan BAZNAS BAZIS DKI Jakarta.

Adapun Dinas Pendidikan telah menganggarkan pembiayaan bagi peserta didik di sekolah jenjang SMA swasta sejumlah 5.340 peserta didik dan SMK Swasta sejumlah 7.036 peserta didik melalui program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bersama.

Pilihan Editor: Ditinggal Kader-Kadernya, PSI DKI Berpotensi Kehilangan 23 Ribu Suara di Pemilu 2024