TEMPO.CO, Jakarta - Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, mengamini jika biaya kampanye memang mahal, apalagi jika bertarung di level nasional. Ia pun mengungkit kembali momen saat maju Pilkada DKI 2017 dan berutang demi biaya kampanye.

Anies menuturkan mahalnya biaya kampanye bukan berarti ketika berhasil memenangkan pemilihan dan menjadi pejabat harus balik modal. Pandangan seperti ini, ia nilai bisa membuat politikus yang terpilih terjebak korupsi.

“Kita membutuhkan (biaya) untuk kampanye, tapi bukan sekadar untuk nanti ketika sudah di pemerintahan membayar,” katanya saat mengisi acara Idea Fest 2023 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Sabtu, 30 September 2023.

Anies pun menceritakan saat dirinya berutang Rp50 miliar untuk membiayai kampanyenya di Pilkada DKI 2017. Kepada pemberi utang, Anies menyatakan akan membayar jika kalah. Sementara jika ia menang, maka utang dinyatakan lunas.

“Karena kalau saya kalah, saya akan bekerja di luar pemerintahan. Kalau di luar pemerintahan, saya boleh cari uang untuk menutup utang saya," ucap dia.

“Kalau saya menang, saya tidak mau berada di pemerintahan yang harus bayar utang-utang sewaktu kampanye,” kata Anies menambahkan.

Anies berujar biaya kampanye memang mahal, apalagi sebagai calon presiden. Namun, hal itu berlaku jika politikus tak bisa mengatur batasannya.

“Jadi pada siapapun yang mendukung, demi lebih baiknya negara ini kita memang butuh kampanye tapi bukan berarti sudah duduk di pemerintahan nanti membayar (balik modal),” ujarnya.

Menurut Anies, pejabat yang berpikiran jika ia terpilih harus mengembalikan modal kampanye adalah mereka yang tidak memahami finansial politik. Ia menyebut masalah pembiayaan partai dan pembiayaan politik di Indonesia harus dibenahi.

“Ini problem utama yang belum selesai, party financing, political financing. Selama itu belum diselesaikan, kita akan menemukan dilemma,” tuturnya.

Pilihan Editor: Ini Jenis Senjata Api di Rumah Menteri Syahrul Yasin Limpo, Ada S&W hingga Tanfoglio