TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati buka suara soal keputusan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono mengubah nomenklatur puskesmas kecamatan dan kelurahan. Ani menyebut total ada 44 puskesmas kecamatan dan 292 puskesmas pembantu di tingkat kelurahan pasca perubahan tersebut.

“Untuk puskesmas atau yang sebelumnya merupakan puskesmas kecamatan tetap beroperasi 24 jam,” kata Ani dalam keterangan tertulis, Senin, 2 Oktober 2023.

Perubahan nomenklatur puskesmas di Jakarta termaktub dalam Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat serta Keputusan Gubernur Nomor 636 Tahun 2023 sebagai Pengganti Peraturan Gubernur Nomor 368 Tahun 2016 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

Kebijakan yang diteken Heru Budi ini membuat nomenklatur puskesmas kecamatan menjadi puskesmas. Lalu nomenklatur puskesmas kelurahan menjadi puskesmas pembantu.

Menurut Ani, dua regulasi itu diterbitkan untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Dia tak mendetailkan mengapa Pemerintah Provinsi DKI baru menindaklanjuti Permenkes 43/2019 empat tahun pasca peraturan Menteri Kesehatan itu terbit.

Yang pasti, lanjut Ani, layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat tidak berubah. “Kendati terdapat perubahan nomenklatur tersebut, pelayanan kesehatan untuk seluruh warga Jakarta tidak berubah dan tetap diupayakan berjalan optimal,” jelasnya.

Dia menambahkan operasional puskesmas pembantu, sebelumnya puskesmas kelurahan, sesuai dengan jam kerja yang berlaku. Namun, khusus untuk puskesmas pembantu di Kepulauan Seribu menyediakan layanan rawat inap dan beroperasi selama 24 jam.

“Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh puskesmas pembantu tetap sesuai dengan kondisi eksisting. Tidak ada penurunan kualitas layanan kesehatan yang diberikan,” kata anak buah Heru Budi ini.

Pilihan Editor: Cerita dari LRT Jabodebek, Para Penumpang Ini Tak Tahu Tarif yang Dibayarkan