Proyek MRT Fase 2 Jadi Objek Vital Nasional, TNI-Polri bakal Kerahkan Pengamanan Saat Pemilu 2024

Reporter

Magang KJI

Rabu, 25 Oktober 2023 21:24 WIB

Penyampaian materi capaian korporasi dalam agenda Forum Jurnalis MRT Jakarta yang berlangsung di Kantor PT. MRT Jakarta, Gedung Wisma Nusantara, Jakarta Pusat. Rabu, 25 Oktober 2023. TEMPO/I Gusti Ayu Putu Puspasari.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) Tuhiyat mengatakan proyek MRT Fase 2 (utara-selatan) dan MRT Fase 3 (timur-barat) masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Karena itulah, proyek ini tergolong objek vital nasional yang bakal mendapatkan prioritas pengamanan dari aparat saat Pemilihan Umum atau Pemilu 2024.

"Contohnya saat Pemilu, pengamanannya tentu komplet, karena ini termasuk objek vital nasional. Pengamanan ada dari TNI-Polri untuk seluruh stasiun kita," kata dia saat Forum Jurnalis MRT Jakarta di Wisma Nusantara, Jakarta Pusat, Rabu, 25 Oktober 2023.

Saat ini, BUMD DKI itu tengah mengerjakan MRT Fase 2a rute Bundaran HI-Kota. Dilansir dari laman resmi MRT Jakarta, kereta bawah tanah Fase 2 akan membentang sepanjang 11,8 kilometer dari kawasan Bundaran HI hingga Ancol Barat.

Penetapan MRT Fase 2 sebagai PSN termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Pembangunan proyek ini juga berlandaskan pada Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1713 Tahun 2019 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Nomor 1728 Tahun 2018 tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Jalur Mass Rapid Transit Koridor Bundaran HI-Kota.

Advertising
Advertising

Tuhiyat kemudian menyampaikan harapannya atas pembangunan MRT Jakarta Fase 2 yang berbarengan dengan perhelatan Pemilu 2024. "Mudah-mudahan dalam menghadapi tahun politik ini ke depan, kami berharap kita aman-aman saja, damai-damai saja, demokrasi tetap kita jalankan seperti biasa," terangnya.

I GUSTI AYU PUTU PUSPASARI

Pilihan Editor: Siap Menangkan Prabowo-Gibran, PSI DKI Singgung Ideologi Partai dan Jokowi

Berita terkait

Pilkada 2024 Diprediksi Minim Diikuti Bapaslon Perseorangan, KPU Ungkap Penyebabnya

1 hari lalu

Pilkada 2024 Diprediksi Minim Diikuti Bapaslon Perseorangan, KPU Ungkap Penyebabnya

KPU tetap optimistis bakal pasangan calon (bapaslon) jalur perseorangan akan segera memenuhi persyaratan dukungan dalam Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Jeritan Warga Pantura Tangerang Kena Pembebasan Lahan PSN PIK 2, Sebut Belum Dibayar sudah Diuruk

1 hari lalu

Jeritan Warga Pantura Tangerang Kena Pembebasan Lahan PSN PIK 2, Sebut Belum Dibayar sudah Diuruk

Pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) dituding mematikan mata pencaharian petani padi dan tambak.

Baca Selengkapnya

Penjelasan KPU soal Caleg Terpilih Pemilu 2024 Tak Wajib Mundur Jika Maju Pilkada

2 hari lalu

Penjelasan KPU soal Caleg Terpilih Pemilu 2024 Tak Wajib Mundur Jika Maju Pilkada

Ketua KPU Hasyim Asy'ari menjelaskan mengenai caleg terpilih Pemilu 2024 yang ingin ikut Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Soroti Potensi Masalah Sirekap di Pilkada, Ini Sederet Polekmiknya

3 hari lalu

Hakim MK Soroti Potensi Masalah Sirekap di Pilkada, Ini Sederet Polekmiknya

Hakim MK Arief Hidayat mewanti-wanti KPU soal permasalahan Sirekap di pilkada 2024. Arief mencontohkan Sirekap juga sempat menjadi polemik dalam sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

MK Bacakan Putusan Dismissal Sengketa Pileg pada 21-22 Mei

4 hari lalu

MK Bacakan Putusan Dismissal Sengketa Pileg pada 21-22 Mei

MK akan memberi tahu kelengkapan tambahan yang dibutuhkan dari pemohon jika perkara mereka lanjut ke pembuktian berikutnya setelah dismissal.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md: Pilpres 2024 Secara Hukum Sudah Selesai, tapi Secara Politik Belum

4 hari lalu

Mahfud Md: Pilpres 2024 Secara Hukum Sudah Selesai, tapi Secara Politik Belum

Mahfud Md mengatakan Pilpres 2024 secara hukum konstitusi sudah selesai, tapi secara politik belum karena masih banyak yang bisa dilakukan.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md: Pola Kecurangan Pemilu Sudah Berubah, Kini Kembali Melibatkan Negara

4 hari lalu

Mahfud Md: Pola Kecurangan Pemilu Sudah Berubah, Kini Kembali Melibatkan Negara

Mahfud Md menyebut curangan pemilu saat ini bentuknya mirip dengan pemilu yang belangsung era Orde Baru, karena pemenang telah ditentukan.

Baca Selengkapnya

Fakta-fakta PDIP Ajukan Gugatan KPU ke PTUN

5 hari lalu

Fakta-fakta PDIP Ajukan Gugatan KPU ke PTUN

PDIP mengajukan gugatan ke PTUN karena menganggap KPU melakukan perbuatan melawan hukum.

Baca Selengkapnya

Konfirmasi Pemecatan 13 PPD di Papua Tengah, KPU: Kinerja Mereka Parah

5 hari lalu

Konfirmasi Pemecatan 13 PPD di Papua Tengah, KPU: Kinerja Mereka Parah

Idham menjelaskan bahwa KPU Papua Tengah sudah pernah diminta klarifikasi mengenai keterlambatan rekapitulasi suara di Kabupaten Puncak.

Baca Selengkapnya

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

6 hari lalu

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

Cerita pengalaman Bawaslu Intan Jaya disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan harus bayar tebusan agar bebas

Baca Selengkapnya