Gara-gara Gibran Bagi-bagi Susu di CFD, Bawaslu DKI dan Heru Budi Saling Lempar Tanggung Jawab

Sabtu, 9 Desember 2023 19:01 WIB

Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka membagikan susu kemasan ke warga di area car free day Jalan MH Thamrin, Jakarta, Minggu, 3 Desember 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu DKI Jakarta meminta Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan tak ada kampanye di Car Free Day alias CFD. Di sisi lain, Heru Budi menyebut pengawasan kampanye merupakan kewenangan Bawaslu.

Sikap saling lempar tanggung jawab itu buntut agenda calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka membagikan susu kepada warga di tengah pelaksanaan CFD di kawasan Bundaran HI pada Ahad pagi, 3 Desember 2023. Kegiatan Gibran ini dituding sebagai bentuk kampanye di tempat terlarang tersebut.

Bawaslu minta Pj Gubernur DKI Jakarta pastikan tak ada kampanye di CFD

Bawaslu DKI Jakarta menyatakan kegiatan Gibran bagi-bagi susu di kawasan CFD atau hari bebas kendaraan bermotor di Jalan Thamrin tanpa ada pemberitahuan kepada Bawaslu Jakarta Pusat. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta Benny Sabdo menyatakan bahwa Bawaslu Jakarta Pusat sedang mengkaji mengenai perkara dugaan pelanggaran kampanye itu.

“Kegiatan tersebut tidak ada pemberitahuan kepada Bawaslu Jakpus,” kata Benny, Selasa, 5 Desember 2023.

Advertising
Advertising

Padahal secara aturan, kawasan CFD harus steril dari aktivitas atau kegiatan kampanye. Karen itu, menurut Benny, pihaknya meminta Bawaslu Jakarta Pusat mengimbau kepada Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk memastikan agar tak ada kegiatan kampanye di CFD. Hal itu berdasarkan Pasal 7 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor.

“Jakarta Car Free Day tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik, apalagi aktivitas kampanye,” katanya.

Heru Budi Hartono sebut pengawasan kampanye kewenangan Bawaslu

Di lain tempat, Pj Gubernur DKI jakarta Heru Budi Hartono menyebut bahwa pengawasan kampanye pemilu merupakan kewenangan Bawaslu. Karenanya, Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta, kata Heru Budi, menyerahkan sepenuhnya ihwal pengawasan dugaan pelanggaran kampanye Pemilu 2024 kepada Bawaslu.

“Monitoring-nya tanya Bawaslu saja,” ujarnya singkat saat ditanyai wartawan ihwal dugaan pelanggaran kampanye oleh Gibran, seusai meninjau Rumah Pompa Waduk Pluit di Jakarta Utara, Selasa, 5 Desember 2023.

Heru Budi kembali mempertegas pernyataan ihwal pengawasan kampanye adalah wewenang Bawaslu pada Rabu, 6 Desember 2023. Setelah disentil Bawaslu DKI Jakarta, Kepala Staf Kepresidenan ini kembali meminta agar Bawaslu DKI Jakarta menegakkan aturan yang termaktub dalam Pergub DKI JKT Nomor 12 Tahun 2016.

“CFD tegakin saja aturannya sudah ada. Pergub nomor 12 tahun 2016. Udah tugas Bawaslu,” kata Heru ketika ditemui wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Sebelumnya Gibran Rakabuming Raka membantah dirinya melakukan kampanye saat membagikan susu kepada warga di tengah kegiatan CFD. Putra sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu menyebut pihaknya tak membawa alat peraga kampanye atau APK. Gibran mengaku tidak mengajak masyarakat untuk mencoblos. Kedatangannya ke CFD hanya untuk menyapa dan membagikan susu gratis.

“Kan tanpa alat peraga kampanye,” ujar Gibran di

HENDRIK KHOIRUL MUHID | SAVERO ARISTIA WIENANTO

Pilihan Editor: Relawan Ganjar Pernah Diusir Saat Kampanye di CFD, Gibran Bagi-bagi Susu Aman?

Berita terkait

Momen Jokowi-Puan Tegur Sapa di WWF Bali, Dasco Gerindra: Pertemuan yang Mesra

46 menit lalu

Momen Jokowi-Puan Tegur Sapa di WWF Bali, Dasco Gerindra: Pertemuan yang Mesra

Tanggapan Dasco mengenai momen Presiden Jokowi yang menyambut Ketua DPP PDIP Puan Maharani dalam acara WWF ke-10 di Bali, pada Ahad malam, 19 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Setelah Disalip Malaysia, Luhut Sebut Elon Musk Pertimbangkan Bangun Pabrik Baterai Mobil Listrik

48 menit lalu

Setelah Disalip Malaysia, Luhut Sebut Elon Musk Pertimbangkan Bangun Pabrik Baterai Mobil Listrik

Luhut mengatakan Elon Musk akan mempertimbangkan tawaran pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik di Tanah Air setelah CEO bertemu Jokowi.

Baca Selengkapnya

Jokowi dan Puan Tegur Sapa di Gala Dinner WWF, PDIP: Itu Suatu Keniscayaan

1 jam lalu

Jokowi dan Puan Tegur Sapa di Gala Dinner WWF, PDIP: Itu Suatu Keniscayaan

Said mengatatkan, pertemuan Jokowi dan Puan dapat dimaknai sebagai upaya untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Pilpres sudah berakhir.

Baca Selengkapnya

Terkini: Elon Musk Bicara soal PLTS di World Water Forum, Jokowi Bakal Meninggalkan Utang Terbesar Pascareformasi?

1 jam lalu

Terkini: Elon Musk Bicara soal PLTS di World Water Forum, Jokowi Bakal Meninggalkan Utang Terbesar Pascareformasi?

Pemilik sekaligus CEO Tesla Inc. dan SpaceX, Elon Musk, menilai PLTS bisa menjadi salah satu solusi untuk menyelesaikan krisis ketersediaan air global

Baca Selengkapnya

Banyak Revisi UU Dikebut di Akhir Era Jokowi, Pengamat Sebut Ada Kepentingan dengan Prabowo

1 jam lalu

Banyak Revisi UU Dikebut di Akhir Era Jokowi, Pengamat Sebut Ada Kepentingan dengan Prabowo

Ujang Komarudin melihat ada kepentingan yang sama antara pemerintahan Jokowi dengan pemerintahan ke depan, yakni kepemimpinan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Jokowi: Kekurangan Air Bisa Perlambat Pertumbuhan Ekonomi Hingga 6 Persen sampai 2050

2 jam lalu

Jokowi: Kekurangan Air Bisa Perlambat Pertumbuhan Ekonomi Hingga 6 Persen sampai 2050

Presiden Jokowi mengatakan, secara ekonomi, kekurangan air bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi hingga 6 persen sampai 2050.

Baca Selengkapnya

Pesan Jokowi untuk Hari Kebangkitan Nasional: Mari Maju Bersama

2 jam lalu

Pesan Jokowi untuk Hari Kebangkitan Nasional: Mari Maju Bersama

Presiden Jokowi mengatakan Hari Kebangkitan Nasional selalu mengingatkan kita pada titik awal kebangsaan sebagai negeri Indonesia.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tinggalkan Utang Terbesar setelah Reformasi, Ini PR Prabowo-Gibran

3 jam lalu

Jokowi Tinggalkan Utang Terbesar setelah Reformasi, Ini PR Prabowo-Gibran

Presiden Jokowi, yang akan lengser pada Oktober 2024, bakal menjadi Kepala Negara RI yang meninggalkan utang terbesar pascareformasi.

Baca Selengkapnya

Istana: Jokowi Masih Godok Pansel KPK, Belum Putuskan Nama-nama Anggota

4 jam lalu

Istana: Jokowi Masih Godok Pansel KPK, Belum Putuskan Nama-nama Anggota

Istana Kepresidenan menyatakan Jokowi sampai saat ini belum memutuskan nama tokoh-tokoh yang menjadi anggota Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Soal Kabar Namanya Masuk Penjaringan Calon Pansel KPK, Kepala PPATK: Masa Sih?

4 jam lalu

Soal Kabar Namanya Masuk Penjaringan Calon Pansel KPK, Kepala PPATK: Masa Sih?

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, mengaku tidak percaya namanya diduga masuk dalam daftar calon anggota Pansel KPK.

Baca Selengkapnya