DIPA dan TKDD 2024 Senilai Rp 600 Triliun Lebih untuk Jakarta Telah di Tangan Kuasa Pengguna Anggaran

Minggu, 17 Desember 2023 01:17 WIB

Gedung bertingkat di jalan Sudirman, Jakarta, 2 April 2020. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyerahkan secara simbolis Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 2024 kepada Kuasa Pengguna Anggaran. DIPA dan TKDD diserahkan oleh Sekretaris Daerah Joko Agus Setyono didampingi Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan DKI Jakarta, Mei Ling.

Penyerahan dokumen yang dilakukan di Ruang Pola, Balai Kota DKI Jakarta, pada Kamis, 14 Desember lalu, merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan penyerahan DIPA dan Buku Alokasi TKDD 2024 oleh Presiden Jokowi kepada para Menteri dan Gubernur yang dilaksanakan pada 29 November 2023 di Istana Negara.

Dalam pernyataannya, Sekda DKI Joko Agus mengatakan, penyerahan DIPA dan Buku Alokasi TKDD merupakan komitmen dan langkah nyata pemerintah. "Agar pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran di Provinsi DKI Jakarta dapat dimulai lebih awal, sehingga manfaatnya segera bisa dirasakan oleh masyarakat," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat, 15 Desember 2023.

Oleh karena itu, Sekda DKI mengimbau para pimpinan satuan kerja instansi pemerintah atau lembaga di Jakarta dapat menggunakan anggaran dengan disiplin, teliti, efisien, efektif, dan ekonomis. “Belanja anggaran harus digunakan sesuai dengan prioritas, fokus pada hasil, dan melakukan percepatan eksekusi pelaksanaan anggaran di awal tahun," ujarnya.

Selain itu, kata Joko, setiap satuan kerja perlu menjaga integritas dan tata kelola sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Dia mengajak para kepala satuan kerja, wali kota dan bupati di DKI Jakarta, serta seluruh unsur terkait untuk melaksanakan pengelolaan anggaran, termasuk APBN secara berkualitas untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta.

Advertising
Advertising

Mereka diminta untuk bekerja keras, bersinergi, dan bahu-membahu dalam mengelola APBN dengan lebih baik. Tujuannya, agar APBN dapat digunakan secara optimal sebagai instrumen kebijakan untuk melindungi masyarakat, menjaga stabilitas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan DKI Jakarta, Mei Ling, berharap DIPA dan Buku Alokasi TKDD 2024 dapat segera ditindaklanjuti awal tahun depan. Ia menyampaikan anggaran yang dialokasikan ke wilayah DKI Jakarta dalam bentuk belanja Kementerian/Lembaga (K/L) di luar Bagian Anggaran BUN Rp 603,18 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 19,42 triliun.

Untuk belanja K/L Provinsi DKI Jakarta tersebut dialokasikan kepada 82 Kementerian/Lembaga yang terdiri dari 1.576 Satuan Kerja yang selanjutnya disalurkan oleh tujuh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan satu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Khusus Pinjaman dan Hibah lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta.

TKDD dialokasikan untuk Dana Bagi Hasil Rp 15,65 triliun, Dana Alokasi Umum Rp 368,38 miliar, Dana Alokasi Khusus Rp 3,27 triliun, Hibah ke Daerah Rp 95,41 miliar, dan Insentif Fiskal Rp 32,36 miliar.

Pilihan Editor: Riset Aplikasi Peringatan Dini Gempa BMKG Berfungsi saat Gempa Sukabumi yang Guncang Bogor dan Tangerang, Ini Penjelasannya

Berita terkait

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

43 detik lalu

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

Staf Khusus Menteri Keuangan mengatakan Jokowi sudah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomunikasi dengan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

14 menit lalu

Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

Untuk tahun pertama Kementerian Kesehatan menyediakan 38 kursi PPDS, namun Jokowi minta kuotanya ditambah.

Baca Selengkapnya

Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

56 menit lalu

Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

PDIP memberi klarifikasi mengapa tak ada foto Jokowi di kantor DPD PDIP Sumatera Utara. Wajibkah pemasangan foto presiden dan wakil presiden?

Baca Selengkapnya

Lapangan Upacara 17 Agustus di IKN Rumputnya Berstandar FIFA

2 jam lalu

Lapangan Upacara 17 Agustus di IKN Rumputnya Berstandar FIFA

Selain menargetkan upacara HUT Kemerdekaan di IKN, Jokowi berencana mulai berkantor di ibu kota baru mulai Juli mandating

Baca Selengkapnya

Jokowi Godok Komposisi Pansel Calon Pimpinan KPK

2 jam lalu

Jokowi Godok Komposisi Pansel Calon Pimpinan KPK

Jokowi masih menggodok nama-nama calon anggota pansel calon pimpinan dan dewan pengawas KPK

Baca Selengkapnya

Apindo Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen Tercapai

3 jam lalu

Apindo Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen Tercapai

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen pada tahun ini dapat tercapai.

Baca Selengkapnya

Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ini Tujuannya

5 jam lalu

Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ini Tujuannya

Yustinus Prastowo mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah memerintahkan Sri Mulyani berkomunikasi dengan Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya

Dua Pernyataan Jokowi soal Pilkada: Tak Ajukan Percepatan serta Peluang Kaesang di Bekasi

6 jam lalu

Dua Pernyataan Jokowi soal Pilkada: Tak Ajukan Percepatan serta Peluang Kaesang di Bekasi

Apa kata Presiden Jokowi soal kepastian jadwal Pilkada hingga peluang orang-orang terdekat dalam pemilihan kepala daerah?

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Diusulkan Jadi Calon Gubernur DKI Jakarta, Bagaimana Tanggapannya?

7 jam lalu

Sri Mulyani Diusulkan Jadi Calon Gubernur DKI Jakarta, Bagaimana Tanggapannya?

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) DKI mengusulkan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai calon Gubernur DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Kondisi Rumah Murah Program Jokowi di Villa Kencana Cikarang: Banyak yang Terbengkalai

15 jam lalu

Kondisi Rumah Murah Program Jokowi di Villa Kencana Cikarang: Banyak yang Terbengkalai

Kondisi rumah murah program Jokowi di Villa Kencana Cikarang mayoritas terbengkalai dan tak berpenghuni

Baca Selengkapnya