Timnas Amin Gelar Training of Trainer 50 Hari Jelang Pemilu 2024

Selasa, 26 Desember 2023 18:24 WIB

Timnas Amin bersama perkumpulan jawara Betawi di Yayasan Darul Musthofa Al Madinatul Munawwaroh, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Selasa, 26 Desember 2023. TEMPO/Savero Aristia Wienanto

TEMPO.CO, Jakarta - Tim Hukum Nasional Capres-Cawapres Nomor Urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) menggelar Training of Trainer (ToT) relawan dan tim hukum di Yayasan Darul Musthofa Al Madinatul Munawwaroh, Jagakarsa, Jakarta Selatan hari ini. Kegiatan itu bertepatan dengan persiapan 50 hari menjelang pemilu 2024.

"Kegiatan seperti ini sudah kami lakukan di berbagai macam kota," kata Ketua Tim Hukum Nasional Amin Ari Yusuf Amir, Selasa, 26 Desember 2023.

Ari menjelaskan bahwa tim hukum untuk pemenangan Anies- Cak Imin sudah tersebar di 34 provinsi. Dia juga mengklaim bahwa pihaknya telah membuat pelatihan yang sama di hampir seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.

"Untuk di DKI Jakarta sendiri, ini sudah yang sekian kalinya," ujarnya.

Kemudian, Ari juga menjelaskan bahwa ToT ini dimaksudkan untuk memberi edukasi kepada relawan agar tentang apa saja yang harus dilakukan untuk mengawal Pemilu 2024. Dia berharap, relawan Amin nantinya bisa menjadi pionir untuk memastikan pemilu dapat berjalan tanpa kecurangan.

Advertising
Advertising

"Kami bertugas untuk mengawal suara, di TPS-TPS, sampai nanti di pemilihan, supaya tidak ada permasalahan-permasalahan di sana," tuturnya.

Dalam kegiatan itu, hadir pula Kapten Timnas Amin Marsekal Madya (Purn) Muhammad Syaugi Alaydrus, Asisten Pelatih Timnas AMIN Tamsil Linrung, dan Tim Hukum Nasional DKI Aziz Yanuar. Tak hanya itu, dari tokoh ulama hadir pula Muhsin bin Zeid Al Attas.

Berdasarkan pantauan Tempo, ToT relawan AMIN ini digelar sejak pagi dan selesai pukul 15.20. Kegiatan itu turut diramaikan oleh para relawan Anies-Cak Imin, jawara Betawi, dan tokoh masyarakat Betawi.

Pilihan Editor: Firli Bahuri Diperiksa Besok, Jika Mangkir akan Dijemput Paksa

Berita terkait

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

3 hari lalu

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

4 hari lalu

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas gugatan DPT yang diduga bocor.

Baca Selengkapnya

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

4 hari lalu

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, meminta KPU melegalkan praktik money politics saat pemilu lewat PKPU.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

5 hari lalu

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKB Beri Rekomendasi ke Eks Ketua Timses Amin Jatim untuk Maju di Pilkada Lumajang

5 hari lalu

PKB Beri Rekomendasi ke Eks Ketua Timses Amin Jatim untuk Maju di Pilkada Lumajang

Eks Ketua Timses Anies-Muhaimin Jawa Timur Thoriqul Haq telah mendapat rekomendasi dari PKB untuk maju di Pilkada Kabupaten Lumajang.

Baca Selengkapnya

KPU Klaim Kecurangan Pengurangan Suara PAN di Yahukimo 3 Tidak Terbukti

5 hari lalu

KPU Klaim Kecurangan Pengurangan Suara PAN di Yahukimo 3 Tidak Terbukti

Menurut KPU, dalil yang diajukan PAN soal kehilangan suara pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten tidak didukung oleh alat bukti yang sah.

Baca Selengkapnya

Sidang PHPU Pileg, KPU Minta Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan PSU dari PPP

5 hari lalu

Sidang PHPU Pileg, KPU Minta Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan PSU dari PPP

Dalam permohonannya, KPU meminta MK menolak permohonan PPP terkait pemungutan suara ulang di Dapil Lampung Selatan 7.

Baca Selengkapnya

Kata Ketua KPU Soal Caleg Terpilih yang Mencalonkan Diri pada Pilkada 2024

5 hari lalu

Kata Ketua KPU Soal Caleg Terpilih yang Mencalonkan Diri pada Pilkada 2024

Menurut Hasyim Asy'ari, yang mengundurkan diri untuk maju di Pilkada 2024 adalah anggota legislatif yang sedang menjabat.

Baca Selengkapnya

MK Batasi Maksimal 5 Saksi dan 1 Ahli yang Dihadirkan di Sidang Sengketa Pileg

6 hari lalu

MK Batasi Maksimal 5 Saksi dan 1 Ahli yang Dihadirkan di Sidang Sengketa Pileg

MK membatasi saksi dan ahli yang dihadirkan di agenda pembuktian sidang sengketa Pileg.

Baca Selengkapnya

KPU Tolak Permintaan NasDem untuk Penghitungan Suara Ulang di Bangka Belitung

6 hari lalu

KPU Tolak Permintaan NasDem untuk Penghitungan Suara Ulang di Bangka Belitung

KPU menilai, NasDem tidak memberikan penjelasan mengapa KPU harus melaksanakan PSSU di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Baca Selengkapnya