Heru Budi Lantik 103 Pejabat Administrator dan Pengawas Baru di Jakarta

Sabtu, 13 Januari 2024 00:26 WIB

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono melantik, mengukuhkan, dan mengambil sumpah jabatan 203 Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, di Balai Agung, Balai Kota Jakarta pada Rabu, 27 Desember 2023/Dok. Humas Pemprov DKI Jakarta

TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono melantik 103 Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Dalam kesempatan itu, Heru memberikan arahan dan mengimbau aparatur sipil negara (ASN) DKI memperkuat koordinasi dan integritas untuk mengabdi kepada negara di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, pelayanan administrasi.

Heru Budi menyampaikan, misalnya, DKI Jakarta harus bisa menjaga marwah pendidikan, terutama dalam menerapkan kedisiplinan peserta didik agar menjalankan proses belajar-mengajar di sekolah dengan tertib dan sesuai aturan. "Kita ingin masa depan Jakarta yang berada di tangan peserta didik dapat terarah dan mereka pun bisa menggapai cita-cita," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat, 12 Januari 2024.

Di bidang ini pula, Pemerintah Provinsi DKI disebutkan Heru Budi harus bisa mengurangi potensi terjadinya bullying, tawuran, serta kebiasaan merokok di kalangan siswa. Bagi penerima KJP Plus, kata dia, apabila kedapatan melakukan tindakan-tindakan tersebut, maka dana bantuan pendidikan itu dicabut. "Karena telah melanggar aturan yang ditetapkan," ujarnya.

Untuk sektor kesehatan, Heru yang juga Kepala Sekretariat Presiden mengingatkan para pejabat eselon III dan IV yang baru dilantik untuk menggencarkan sosialisasi, pencegahan, dan penanggulangan stunting agar bisa menjangkau seluruh wilayah Jakarta. Menurutnya, dalam penanganan kasus tersebut diperlukan sinergi dengan lintas organisasi perangkat daerah (OPD), sehingga dapat menekan dan mengurangi angka stunting di Jakarta.

Heru berkata seluruh kader, seperti Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Posyandu bersama jajaran Dinas Kesehatan bisa memetakan kawasan yang menjadi prioritas untuk penanganan, pencegahan, serta sosialisasi tentang stunting. "Ini harus kita gencarkan agar bisa menurunkan angkanya," kata Heru Budi.

Advertising
Advertising

Disampaikannya pula perlu memikirkan gizi yang cukup untuk anak-anak dan ibu yang mengandung. "Ini tidak harus melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), karena juga bisa memanfaatkan CSR (Corporate Social Responsibility)," katanya menambahkan.

Hari ini, Heru Budi melantik 103 ASN yang terdiri atas 37 pejabat eselon III dan 66 pejabat eselon IV. Para ASN DKI ini tersebar di beberapa instansi, yaitu Dinas Pendidikan DKI Jakarta; Dinas Kesehatan DKI Jakarta; Satpol PP DKI Jakarta; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta; Biro Hukum Setda DKI Jakarta; Biro Kepala Daerah Setda DKI Jakarta; serta Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat, Timur, Selatan, dan Utara.

Pilihan Editor: Langganan Jadi Korban Banjir, Warga Kemang Ini Bicara Jasa Ahok, Anies, dan Heru Budi

Berita terkait

Periksa 14 Saksi Kasus Bullying SMP di Bojonggede, Polisi Ungkap Fakta Baru

1 hari lalu

Periksa 14 Saksi Kasus Bullying SMP di Bojonggede, Polisi Ungkap Fakta Baru

Setelah polisi melakukan pendalaman akhirnya terungkap penyebab utama bullying terhadap siswi SMP Al-Basyariah Bojonggede itu.

Baca Selengkapnya

Alasan Teguh Prakosa Singgung Soal Stunting Saat Daftar ke PDIP untuk Pilkada Solo

1 hari lalu

Alasan Teguh Prakosa Singgung Soal Stunting Saat Daftar ke PDIP untuk Pilkada Solo

Teguh Prakosa mengakui mendapat dukungan penuh dari akar rumput PDIP untuk maju dalam Pilkada Solo 2024.

Baca Selengkapnya

Lengkapi Bukti Kasus Pembubaran Ibadah di Gereja oleh ASN, Galaruwa Desak Bareskrim Gali Motif Intoleransi

2 hari lalu

Lengkapi Bukti Kasus Pembubaran Ibadah di Gereja oleh ASN, Galaruwa Desak Bareskrim Gali Motif Intoleransi

Perkumpulan Galaruwa kembali melengkapi bukti perihal laporan atas dugaan intoleransi ke Bareskrim Polri perihal kasus pembubaran ibadah.

Baca Selengkapnya

Polres Metro Depok Tahan Dua Anak Pelaku Perundungan Siswi SMP di Bojonggede

2 hari lalu

Polres Metro Depok Tahan Dua Anak Pelaku Perundungan Siswi SMP di Bojonggede

Peristiwa bullying atau perundungan siswi SMP ini viral di media sosial.

Baca Selengkapnya

Wakapolda Aceh Armia Fahmi Daftar Jadi Kader Partai Aceh, Niat Maju Pilkada 2024 untuk Calon Bupati Aceh Tamiang

3 hari lalu

Wakapolda Aceh Armia Fahmi Daftar Jadi Kader Partai Aceh, Niat Maju Pilkada 2024 untuk Calon Bupati Aceh Tamiang

Usai pensiun sebagai Wakapolda Aceh, Armia Fahmi akan aktif sebagai kader Partai Aceh. Bahkan, ia akan maju sebagai calon Bupati Aceh Tamiang.

Baca Selengkapnya

Kasus Bullying Siswi SMP Bojonggede Diduga karena Rebutan Cowok

3 hari lalu

Kasus Bullying Siswi SMP Bojonggede Diduga karena Rebutan Cowok

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMP Al-Basyariah Uus Saharoh mengungkap kasus dugaan bullying terhadap siswinya karena berebut cowok.

Baca Selengkapnya

Aksi Bullying di Depok, Pelajar Putri SMP Pukuli Siswi dari SMP lain

3 hari lalu

Aksi Bullying di Depok, Pelajar Putri SMP Pukuli Siswi dari SMP lain

Seorang pelajar putri dari sebuah SMP melakukan bullying terhadap siswi dari SMP lain di Depok.

Baca Selengkapnya

Menpan RB Harap Sekolah Kedinasan Jaga Martabat Pendidikan: Tak Ada Lagi Bullying

4 hari lalu

Menpan RB Harap Sekolah Kedinasan Jaga Martabat Pendidikan: Tak Ada Lagi Bullying

Menpan RB bilang Indonesia butuh talenta-talenta masa depan. Dia berharap sekolah kedinasan dapat menjaga kualitas dan martabatnya, tanpa bullying.

Baca Selengkapnya

ASN Berpotensi Langgar Netralitas di Pilkada 2024, Bawaslu Ingatkan Hati-hati Gunakan Medsos

5 hari lalu

ASN Berpotensi Langgar Netralitas di Pilkada 2024, Bawaslu Ingatkan Hati-hati Gunakan Medsos

Ketua Bawaslu mengatakan jajarannya akan mengawasi media sosial pada Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Kasus Etik Nurul Ghufron, Dewas KPK Periksa Kasdi Subagyono hingga ASN Kementan

5 hari lalu

Kasus Etik Nurul Ghufron, Dewas KPK Periksa Kasdi Subagyono hingga ASN Kementan

Dewas KPK memeriksa beberapa saksi juga terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam sidang etik dugaan penyalahgunaan wewenang.

Baca Selengkapnya