TEMPO Interaktif, Jakarta:Sekitar 150 orang perwakilan pedagang Gelora Bung Karno, Senayan berunjuk rasa di depan gedung DPRDDKI Jakarta, Kamis (22/5). Mereka meminta Dewan turun tangan menolak rencana penertiban oleh pengelola Gelora Bung Karno (GBK) pada 23-25 Mei 2003. Sangat disayangkan pedagang hanya diberitahu sehari sebelum penertiban dilaksanakan, ujar koordinator Himpunan Pedagang Senayan Jakarta (HPSJ), Martha Prahawadan.

Menurut Erik (36), pedagang pecel lele di Parkir Timur Senayan, dirinya sudah sebelas tahun berjualan di situ dan selama ini tidak ada masalah dengan pihak pengelola. Diakui, pihaknya selalu membayar retribusi yang besarnya Rp 5.000 per hari per tenda. Uang itu dipungut pelaksana Gelora Bung Karno untuk biaya kebersihan. Ternyata pedagang yang harus membersihkan lingkungan tenda masing-masing, katanya.

Pengunjuk rasa diterima anggota Dewan dari Komisi A dan B yang dipimpin Mardjuan Bakrie. Martha Rahawadan mengadu sulitnya bertemu dengan pengelola Gelora Bung Karno. Tigor, dari LSM Fakta yang mendampingi pedagang, meminta anggota Dewan memberlakukan status quo sampai terjadi kesepakatan antara mereka dengan BP GBK. Teman-teman (pedagang) tidak akan melakukan tindakan anarkis bila tidak didahului, katanya.

Pedagang yang kini berjumlah 5.000 orang memang siap menghadapi aparat yang akan melakukan penertiban. Mereka akan berusaha sebisa mungkin untuk mempertahankan usaha mereka. Kami sudah stand by, kata Erik.

DPRD berjanji untuk menampung dan menindaklanjuti laporan tersebut. Rencananya, Dewan akan memanggil pimpinan BP GBK, Wali Kota Jakarta Pusat dan pihak terkait lainnya. Pedagang kaki lima harus diperlakukan manusiawi dan beradab, kata salah satu anggota Dewan. (MahdiTempo News Room)