Omzet Penjual Atribut Kampanye di Pasar Senen Turun, Kritik KPU Masa Kampanye Terlalu Singkat

Sabtu, 20 Januari 2024 14:09 WIB

Pedagang konveksi menunggu pembeli di Pasar Senen Blok III, Jakarta, Rabu 17 Januari 2024. Masa kampanye menjadi saat yang paling ditunggu para pengusaha konveksi. Namun pada kenyataanya justru Pemilu 2024 ini, omzet pedagang turun drastis. Masa kampanye Pemilu 2024 sudah dimulai. Biasanya beberapa bulan sebelum kampanye tiba, pesanan atribut partai untuk kepentingan kampanye membeludak. Layaknya yang dialami pada masa kampanye Pemilu 2019 lalu. Tapi tahun ini, pedagang konveksi gigit jari. Omzet usaha drop sampai 80 persen. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Penjual atribut kampanye di Pasar Senen Blok III, Jakarta Pusat mengeluhkan jadwal masa kampanye yang terlalu singkat, hanya 75 hari. Hal itu membuat pendapatan dari penjualan atribut kampanye di Pemilu 2024 menurun.

"Enggak lebih dari dua bulan, terlalu singkat," kata Andi ketika ditemui di tokonya, Pasar Senen, Jumat, 19 Januari 2024. Perbedaan durasi masa kampanye itu, kata dia, menjadi faktor mengapa pendapatan penjual atribut kampanye menurun.

Andi membandingkan kondisi penjualan di Pemilu 2024 dengan dua edisi pemilu sebelumnya. Pada Pemilu 2014 dan 2019, ia mengatakan pesanan atribut kampanye dari calon legislatif atau caleg dan tim sukses sudah banyak berdatangan jauh sebelum masa kampanye itu dimulai. "Sekarang pesanan baru datang waktu ada penetapan nomor urut," ujarnya.

Sebagai penjual atribut kampanye, ia menyampaikan keresahannya akibat jadwal masa kampanye yang singkat.

Ia menilai semestinya Komisi Pemilihan Umum atau KPU tak mengubah durasi masa kampanye di Pemilu 2024 ini. "Di 2019 itu masa kampanye enam bulan lebih, jadi kami (penjual) juga merasakan manfaatnya," kata dia.

Advertising
Advertising

Menurut Andi, dengan singkatnya durasi masa kampanye ini membuat ia terpaksa banyak menolak pesanan. Sebab, katanya, kebanyakan pelanggan meminta produksi atribut kampanye itu selesai dengan cepat.

"Saya pilih-pilih lagi akhirnya. Kalau memang enggak memungkinkan, saya tolak. Mau gimana lagi," ucapnya.

Andi juga menyinggung soal Rancangan Undang-undang Daerah Khusus Jakarta atau RUU DKJ yang kini sudah menjadi usulan inisiatif DPR. Dalam salah satu pasalnya, RUU DKJ mengatur soal pemilihan gubernur dan wakilnya dipilih oleh presiden.

"Kalau bisa jangan lah. Pendapatan kami kan di momen pemilihan begini, Pemilu dan Pilkada," katanya.

Menjelang hari pencoblosan Pemilu 2024, sejumlah toko atribut kampanye di Pasar Senen tampak sepi. Nyaris tak ada pembeli yang datang untuk bertransaksi. Beberapa toko juga tutup lebih cepat karena sepinya pembeli.

Meski kondisi begitu, Andi mengaku tetap bersyukur karena telah memiliki banyak langganan. Bahkan, katanya, caleg langganan dia mayoritas berasal dari luar Pulau Jawa.

Pilihan Editor: Penurunan Iklan Kampanye Anies, Bawaslu Sebut Pemkot Bekasi Tak Intervensi

Berita terkait

Hakim MK Soroti Potensi Masalah Sirekap di Pilkada, Ini Sederet Polekmiknya

5 jam lalu

Hakim MK Soroti Potensi Masalah Sirekap di Pilkada, Ini Sederet Polekmiknya

Hakim MK Arief Hidayat mewanti-wanti KPU soal permasalahan Sirekap di pilkada 2024. Arief mencontohkan Sirekap juga sempat menjadi polemik dalam sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

MK Bacakan Putusan Dismissal Sengketa Pileg pada 21-22 Mei

16 jam lalu

MK Bacakan Putusan Dismissal Sengketa Pileg pada 21-22 Mei

MK akan memberi tahu kelengkapan tambahan yang dibutuhkan dari pemohon jika perkara mereka lanjut ke pembuktian berikutnya setelah dismissal.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md: Pilpres 2024 Secara Hukum Sudah Selesai, tapi Secara Politik Belum

21 jam lalu

Mahfud Md: Pilpres 2024 Secara Hukum Sudah Selesai, tapi Secara Politik Belum

Mahfud Md mengatakan Pilpres 2024 secara hukum konstitusi sudah selesai, tapi secara politik belum karena masih banyak yang bisa dilakukan.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md: Pola Kecurangan Pemilu Sudah Berubah, Kini Kembali Melibatkan Negara

1 hari lalu

Mahfud Md: Pola Kecurangan Pemilu Sudah Berubah, Kini Kembali Melibatkan Negara

Mahfud Md menyebut curangan pemilu saat ini bentuknya mirip dengan pemilu yang belangsung era Orde Baru, karena pemenang telah ditentukan.

Baca Selengkapnya

Bintang Film Dewasa Stormy Daniels Dijadwalkan Bersaksi dalam Sidang Donald Trump

1 hari lalu

Bintang Film Dewasa Stormy Daniels Dijadwalkan Bersaksi dalam Sidang Donald Trump

Stormy Daniels, bintang film dewasa yang menjadi pusat persidangan uang tutup mulut mantan presiden Donald Trump, akan bersaksi

Baca Selengkapnya

Fakta-fakta PDIP Ajukan Gugatan KPU ke PTUN

1 hari lalu

Fakta-fakta PDIP Ajukan Gugatan KPU ke PTUN

PDIP mengajukan gugatan ke PTUN karena menganggap KPU melakukan perbuatan melawan hukum.

Baca Selengkapnya

Konfirmasi Pemecatan 13 PPD di Papua Tengah, KPU: Kinerja Mereka Parah

1 hari lalu

Konfirmasi Pemecatan 13 PPD di Papua Tengah, KPU: Kinerja Mereka Parah

Idham menjelaskan bahwa KPU Papua Tengah sudah pernah diminta klarifikasi mengenai keterlambatan rekapitulasi suara di Kabupaten Puncak.

Baca Selengkapnya

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

3 hari lalu

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

Cerita pengalaman Bawaslu Intan Jaya disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan harus bayar tebusan agar bebas

Baca Selengkapnya

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

3 hari lalu

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

KPU RI meminta para peserta Pilkada serentak 2024 di Provinsi Bali agar menerapkan kampanye hijau. Apa itu kampanye hijau?

Baca Selengkapnya

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

5 hari lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya