Hakim Tunggal PN Jaksel Tolak Gugatan MAKI, Ini Kilas Balik Jejak Perburuan Harun Masiku

Kamis, 22 Februari 2024 10:55 WIB

Aktivis Indonesia Corruption Watch membawa kue dan poster bergambar buronan Harun Masiku dalam aksi menuntut penangkapan DPO yang sudah empat tahun buron tersebut, di depan gedung KPK, Jakarta, Senin, 15 Januari 2024. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) terkait dugaan penghentian penyidikan kasus Harun Masiku pada Selasa, 21 Februari 2024. Hakim menyatakan bahwa belum ada bukti yang menunjukkan bahwa KPK telah menghentikan penyidikan kasus tersebut.

"Menolak permohonan praperadilan untuk seluruhnya," ujar hakim tunggal, Abu Hanifah dalam sidang pembacaan putusan di ruang 2 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari yang sama.

Boyamin Saiman, Koordinator MAKI, merespons penolakan hakim dengan mengungkapkan rasa kecewa dan mengumumkan rencananya untuk mengajukan gugatan kembali.

Meskipun tidak ada bukti tertulis resmi mengenai penghentian penyidikan, Boyamin Saiman menegaskan bahwa penyelidikan atas kasus tersebut sudah berlangsung selama 4 tahun. Dia mengusulkan agar satu sidang digelar secara in absentia jika tidak ada kelanjutan dalam penanganan kasus tersebut.

"Tidak bisa ditangkap juga tidak bisa dilanjutkan. Saya minta hanya satu disidangkan secara in absentia," kata Boyamin Saiman.

Advertising
Advertising

Jejak Perburuan Harun Masiku

Harun Masiku adalah calon legislatif dari Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP). Ia menjadi tersangka suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan dan telah resmi menjadi buronan internasional, terhitung sejak 30 Juli 2021.

Perburuan terhadap Harun Masiku belum menemui titik terang. Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Inspektur Jenderal Krishna Murti, mengungkapkan bahwa Harun Masiku saat ini bersembunyi di dalam negeri. Pernyataan tersebut disampaikan Murti saat berada di Gedung Merah Putih KPK pada Senin, 7 Agustus 2023.

Harun Masiku menjadi buron setelah terlibat dalam operasi tangkap tangan atau OTT KPK pada Rabu, 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, KPK menangkap Wahyu Setiawan yang diduga menerima suap Rp 600 juta untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota DPR terpilih.

Meskipun pada saat itu KPK menduga bahwa Harun berada di Singapura, namun penelusuran menunjukkan bahwa ia telah kembali ke Indonesia.

Sejak itu, Harun Masiku menjadi buronan KPK. Meskipun terdapat beberapa laporan mengenai keberadaannya, seperti informasi bahwa dia berada di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), upaya penangkapan oleh tim penyidik KPK selalu mengalami kendala. Pada Juli 2021, Harun Masiku menjadi buronan internasional setelah Interpol mengeluarkan red notice terhadapnya.

Pada Juli 2023, muncul informasi bahwa Harun Masiku mungkin berada di Kamboja. Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Inspektur Jenderal Krishna Murti, menyatakan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan KPK, Interpol, dan otoritas Kamboja untuk menindaklanjuti informasi tersebut.

Pada Agustus 2023, Krishna Murti kembali mengungkapkan bahwa Harun Masiku bersembunyi di dalam negeri, meskipun sebelumnya sempat melakukan perjalanan ke luar negeri. Hal ini didasarkan pada data pelintasan yang dilakukan oleh Harun Masiku.

Penelusuran oleh Tempo menemukan bahwa Harun Masiku melakukan perjalanan ke Singapura pada Senin, 6 Januari 2020. Namun, dia hanya tinggal di sana selama satu hari sebelum kembali ke Indonesia. Sejak saat itu, keberadaan Harun Masiku terus menjadi misteri, dengan beberapa spekulasi yang mengatakan bahwa dia mungkin berada di Kamboja atau masih berada di Indonesia.

PUTRI SAFIRA PITALOKA | DESTY LUTHFIANI | LINDA NOVI TRIANITA | ANDITA RAHMA

Pilihan Editor: Hakim PN Jakarta Selatan Tolak Gugatan MAKI Soal Harun Masiku

Berita terkait

KPU: Anggota DPR, DPRD dan DPD Terpilih Harus Mundur Jika Maju Pilkada 2024

2 jam lalu

KPU: Anggota DPR, DPRD dan DPD Terpilih Harus Mundur Jika Maju Pilkada 2024

KPU menjelaskan mengenai ketentuan anggota dewan yang ingin ikut pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

4 jam lalu

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

Mantan Komisioner KPK Busyro Muqoddas mendesak Pansel KPK tahun ini tidak sepenuhnya ditunjuk Jokowi

Baca Selengkapnya

Hakim MK Soroti Sirekap Menjelang Pilkada, Perludem: Kalau Tak Disiapkan, Masalah di Pemilu Bisa Terulang

5 jam lalu

Hakim MK Soroti Sirekap Menjelang Pilkada, Perludem: Kalau Tak Disiapkan, Masalah di Pemilu Bisa Terulang

Perludem menanggapi soal hakim MK Arief Hidayat yang mewanti-wanti KPU soal permasalahan Sirekap menjelang pilkada serentak 2024.

Baca Selengkapnya

Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

6 jam lalu

Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

PDIP memberi klarifikasi mengapa tak ada foto Jokowi di kantor DPD PDIP Sumatera Utara. Wajibkah pemasangan foto presiden dan wakil presiden?

Baca Selengkapnya

Jokowi Godok Komposisi Pansel Calon Pimpinan KPK

8 jam lalu

Jokowi Godok Komposisi Pansel Calon Pimpinan KPK

Jokowi masih menggodok nama-nama calon anggota pansel calon pimpinan dan dewan pengawas KPK

Baca Selengkapnya

Pengakuan Saksi Perkara Syahrul Yasin Limpo: Bikin Perjalanan Dinas Fiktif hingga Biayai Umrah Rp 1 Miliar

9 jam lalu

Pengakuan Saksi Perkara Syahrul Yasin Limpo: Bikin Perjalanan Dinas Fiktif hingga Biayai Umrah Rp 1 Miliar

Syahrul Yasin Limpo mengatakan seluruh pernyataan saksi yang menuding dirinya tidak benar.

Baca Selengkapnya

Ganjar Pranowo: Jadi Oposisi Prabowo Sikap Pribadi, Bukan Partai

9 jam lalu

Ganjar Pranowo: Jadi Oposisi Prabowo Sikap Pribadi, Bukan Partai

Ganjar Pranowo menyatakan pernyataan bakal menjadi oposisi Prabowo tidak mewakili PDIP yang menaungi dirinya.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Soroti Potensi Masalah Sirekap di Pilkada, Ini Sederet Polekmiknya

9 jam lalu

Hakim MK Soroti Potensi Masalah Sirekap di Pilkada, Ini Sederet Polekmiknya

Hakim MK Arief Hidayat mewanti-wanti KPU soal permasalahan Sirekap di pilkada 2024. Arief mencontohkan Sirekap juga sempat menjadi polemik dalam sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Jaksa KPK Akan Panggil Keluarga Syahrul Yasin Limpo di Persidangan untuk Konfirmasi Temuan

12 jam lalu

Jaksa KPK Akan Panggil Keluarga Syahrul Yasin Limpo di Persidangan untuk Konfirmasi Temuan

Jaksa KPK Meyer Simanjuntak menyebut institusinya akan menghadirkan keluarga bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo sebagai saksi.

Baca Selengkapnya

KPK Tetapkan Bekas Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba Tersangka TPPU

21 jam lalu

KPK Tetapkan Bekas Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba Tersangka TPPU

Mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba ditetapkan sebagai tersangka pencucian uang

Baca Selengkapnya