TEMPO.CO, Jakarta - Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi ladang praktik korupsi yang tumbuh subur di Indonesia. Berdasarkan data KPK per 10 Januari 2024, kasus korupsi pengadaan barang dan jasa masih menjadi kasus tindak pidana korupsi kedua terbesar setelah gratifikasi atau penyuapan. "Dalam kurun waktu 2004 -2022, KPK telah menangani 1.351 kasus korupsi, yang mana sekitar 277 kasus atau 20 persen, di antaranya terjadi di bidang pengadaan barang/jasa," kata Koordinator Harian Stranas PK Niken Ariati dalam keterangan resmi, Rabu, 6 Maret 2024.

Menurut dia, pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui katalog elektronik (e-katalog) semakin populer digunakan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas proses pengadaan barang/jasa (PBJ) pemerintah. Hingga akhir 2023, sudah sekitar 6,9 juta produk yang tayang di katalog elektronik dengan nilai transaksi mencapai Rp 188,9 triliun.

Namun, kemajuan tersebut dicapai dengan penyederhanaan proses bisnis pada katalog elektronik yang tidak serta merta menutup celah kecurangan atau fraud bahkan korupsi yang mungkin terjadi. Sebagian implementasi aksi pencegahan korupsi 2023-2024, Stranas PK meminta Lembaga Kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memberikan akses terhadap data pengadaan dengan menggunakan katalog elektronik.

Serta, memberikan pedoman pengawasan untuk pengadaan dengan menggunakan katalog elektronik yang cenderung cepat dan perubahan harga oleh penyedia tidak bisa dihindari. "Stranas PK menilai BPKP telah selesai menyusun pedoman pengawasan dan LKPP telah selesai membangun fitur pengawasan versi satu," ujarnya.

Hari ini, fitur pengawasan pengadaan katalog elektronik diluncurkan dan disosialisaikan kepada 34 provinsi dan 11 kementerian/lembaga piloting. Dia berkata sistem pengawasan katalog elektronik ini diharapkan dapat digunakan sebagai tools yang bisa dimanfaatkan oleh APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) untuk melakukan analisis terhadap modus-modus transaksi yang terindikasi anomali, di antaranya perubahan harga, transaksi ke penyedia yang sama dan berulang, serta kecepatan suatu transaksi.

Menurut dia, sistem pengawasan ini mencatat transaksi yang tidak wajar sepanjang 2023, yaitu 64.747 paket senilai Rp 3,9 triliun dilakukan dalam rentang waktu 30 menit sejak pembuatan paket sampai dengan persetujuan paket.

Sebanyak 65.947 paket pengadaan senilai Rp 2,5 triliun ditransaksikan kurang dari 24 jam sejak pertama penyedia menayangkan produknya; sebanyak 3.108 transaksi pengadaan katalog elektronik sebesar Rp 328 miliar teridentifikasi mengalami kenaikan harga setidaknya 20 persen tepat sebelum ditransaksikan; serta sejumlah 268 PPK bertansaksi ke penyedia yang sama berulang kali dengan rasio lebih dari 30 kali.

Pilihan Editor: Pengacara Hasbi Hasan Bantah Informasi Upaya Komunikasi Kliennya dengan Pimpinan KPK untuk Muluskan Kasus