TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso melaporkan Gubernur Jawa Tengah periode 2013-2023 Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi. Tidak hanya itu, Sugeng juga melaporkan Ganjar Pranowo dengan dugaan sebagai pemegang saham pengendali.

Laporan tersebut didasarkan atas temuan aliran dana dari beberapa perusahaan asuransi yang memberikan cashback kepada direksi Bank Jateng. Peristiwa itu diduga terjadi antara tahun 2014 hingga 2023.

Adapun Direktur Utama Bank Jateng periode 2014-2023 Supriyatno juga ikut dilaporkan Sugeng. “Direksinya inisialnya S,” kata Sugeng Teguh Santoso, Selasa, 5 Maret 2024.

Sementara itu, juru bicara (Jubir) Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Chico Hakim, menilai pelaporan Sugeng ke KPK sarat bermuatan politis. "Penilaian kami, ini adalah ketidaksukaan untuk mendorong gerakan politik," kata Chico saat dihubungi Tempo, Selasa, 5 Maret 2024.

Chico menganggap laporan tersebut terkesan dipaksakan. Terlebih lagi, menurut Chico, Sugeng merupakan anggota dari partai politik di luar Koalisi PDIP, yaitu Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang saat ini sedang menjadi sorotan karena polemik penggelembungan suara. "Dan kalau dilihat dari situs web IPW, tidak terlihat jika laporan ini dilakukan sebagaimana fungsi IPW dan kaitannya dengan Polri," ucap Chico. Lantas, seperti apa profil Sugeng Teguh Santoso? Simak informasinya berikut ini.

Profil Sugeng Teguh Santoso

Sugeng Teguh Santoso adalah Ketua Indonesia Police Watch (IPW). Dia juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Sugeng merupakan pendiri dan pernah menjabat sebagai deputi bidang advokasi dan bantuan hukum di Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) pada periode 1997-1999.

Kiprahnya di dunia advokasi cukup diperhitungkan. Pada 1997, dia mendirikan Serikat Pengacara Indonesia dan menjabat sebagai sekretaris jenderal hingga sekarang. Kemudian dia pernah masuk dalam Tim Advokasi Tim Kampanye Mega-Hasyim (TKMH) mendampingi Megawati Soekarnoputri dan KH. Hasyim Muzadi di Mahkamah Konstitusi 2004.

Sugeng tercatat pernah menduduki jabatan penting dalam sejumlah organisasi. Pada 2001 hingga 2004 dia menjabat sebagai Sekretaris Majelis PBHI Wilayah Jakarta. Selanjutnya Sugeng tercatat menjadi anggota kelompok kerja hukum persekutuan gereja-gereja di Indonesia (PGI).

Tak sampai di situ saja, Sugeng pernah menjadi Wakil Bendahara Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) serta Ketua Bidang Analisis Kebijakan dan Advokasi Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) (2004-2009). Dilansir dari laman LinkedIn miliknya, Sugeng pernah menempuh pendidikan di Universitas Indonesia. Ia pun telah banyak terlibat dalam menangani berbagai kasus yang menarik perhatian masyarakat, terutama dalam perkara korupsi di Pengadilan Tipikor.

Dia pernah menjadi penasihat hukum untuk Bupati Bogor Rachmat Yasin yang sedang diselidiki oleh KPK terkait kasus tertentu. Selain itu, Sugeng pernah menjadi penasihat hukum dalam kasus Komisaris PT Kernell Oil, Simon Gunawan Tanjaya, yang dituduh menyuap mantan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini, melalui seorang pelatih golf bernama Deviardi.

Sebelumnya, sebagai Sekretaris Dewan Kehormatan Pusat PERADI, dia juga menjadi kuasa hukum Ary Muladi, yang merupakan terpidana dalam kasus percobaan suap terhadap pimpinan KPK serta menghalangi penyidikan KPK. Sugeng juga memiliki peran sebagai Direktur Eksekutif LBH Keadilan Bogor Raya, yang didirikan pada tahun 2012 dengan tujuan membela rakyat miskin dan kelompok marjinal.

Teranyar, Sugeng melaporkan Ganjar Pranowo dan Dirut Bank Jateng. Ia menyatakan pelaporan ke Dumas KPK berkaitan dengan pemberian kredit oleh Bank Jateng kepada nasabah yang dijamin oleh perusahaan asuransi. Dia menyebutkan, dugaan pemberian cashback sebesar 16 persen disalurkan kepada Bank Jateng oleh perusahaan asuransi seperti Astrindo, Astrida, dan lainnya.

Bukan saja Ganjar dan Dirut Bank Jateng, Sugeng Teguh Santoso pernah melaporkan bekas Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Eddy Hiariej ke KPK pada Maret 2023. Selain itu, Sugeng juga diketahui merupakan kader PSI. Melansir laman PSI, dia menjabat sebagai Ketua DPD PSI Kota Bogor. Di bawah kepemimpinannya, PSI Kota Bogor pernah optimis dengan menargetkan lima kursi dari 50 kursi yang diperebutkan di DPRD Kota Bogor pada pemilu legislatif (Pileg) 2024.

“Ini (DPC) akan menjadi instrumen kerja PSI untuk bisa kerja politik di bawah yang berujung pada perolehan suara. Jadi PSI berharap bisa menempatkan target 5 kursi dengan masing-masing dapil 1 kursi,” kata Sugeng Rabu 4 Januari 2023.

RIZKI DEWI AYU | MUTIA YUANTISYA | ANDI ADAM

Pilihan Editor: Dituding Politis, Sugeng IPW: Laporan Saya Soal Dugaan Gratifikasi Ganjar Berlandaskan Hukum