Polri Terjunkan 1.459 Personel Amankan Aksi Dukung Hak Angket di Gedung DPR Hari Ini

Kamis, 7 Maret 2024 12:45 WIB

Suasana demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa, 5 Maret 2024. Aksi massa tersebut mengangkat isu wacana hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024. Tempo/Sultan

TEMPO.CO, Jakarta - Polri menerjunkan 1.459 personel gabungan untuk mengamankan aksi demo sejumlah elemen di depan Gedung DPR/MPR, Tanah Abang, Jakarta Pusat, hari ini, Kamis, 7 Maret 2024. Aksi demonstrasi itu bertujuan mendukung pengajuan hak angket kecurangan Pemilu 2024.

Wakil Kapolres Metro Jakarta Pusat AKBP Anton Elfrino Trisanto, mengatakan, 1.459 personel gabungan itu terdiri dari anggota Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait. "Personel nantinya akan ditempatkan di sejumlah titik di sekitar DPR/MPR RI," ujar Anton dalam keterangan tertulis, Kamis, 7 Maret 2024.

Anton menuturkan, penerjunan personel gabungan itu bertujuan mengamankan dan mencegah massa aksi memasuki kawasan DPR/MPR. Dia menyebut pengerahan personel gabungan itu sebagai upaya antisipasi.

Tak hanya itu, Anton menyampaikan penutupan atau pengalihan arus lalu lintas di sekitar DPR/MPR bersifat situasional. Rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan melihat perkembangan situasi di lapangan. “Kami lihat nanti jumlah massanya, bila nanti di depan DPR/MPR massanya cukup banyak dan eskalasi meningkat, arus lintas yang akan mengarah ke depan DPR/MPR akan kami alihkan," kata Anton.

Dalam pengalihan arus lalu lintas itu, Anton mengatakan polisi akan membuat penyekatan di Pulau Dua. Polisi juga akan menutup jalur dalam tol yang mengarah menuju pintu keluar tol di depan DPR/MPR. "Diluruskan ke arah Slipi,” kata dia.

Advertising
Advertising

Lima fraksi partai politik di parlemen disebut sepakat dan tengah bersiap mengajukan hak angket DPR. Kelima partai tersebut yakni tiga partai kubu Anies-Muhaimin: Partai Kebangkitan Bangsa, Partai NasDem, dan Partai Keadilan Sejahtera, serta dua partai kubu Ganjar-Mahud Md: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Pilihan Editor: Dugaan Suap untuk Pimpinan KPK terkait Penanganan Kasus Hasbi Hasan Berujung Laporan Penggelapan ke Polda Metro Jaya

Berita terkait

Pertamina dan Polri Bekerjasama Mengamankan Objek Vital Nasional

1 jam lalu

Pertamina dan Polri Bekerjasama Mengamankan Objek Vital Nasional

Pertamina dan Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menandatangani perjanjian kerjasama pengamanan objek vital nasional.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md: Pilpres 2024 Secara Hukum Sudah Selesai, tapi Secara Politik Belum

2 jam lalu

Mahfud Md: Pilpres 2024 Secara Hukum Sudah Selesai, tapi Secara Politik Belum

Mahfud Md mengatakan Pilpres 2024 secara hukum konstitusi sudah selesai, tapi secara politik belum karena masih banyak yang bisa dilakukan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

4 jam lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024. Berikut tahapan dan jadwal lengkap Pilkada serentak 2024

Baca Selengkapnya

Mahfud Md: Pola Kecurangan Pemilu Sudah Berubah, Kini Kembali Melibatkan Negara

6 jam lalu

Mahfud Md: Pola Kecurangan Pemilu Sudah Berubah, Kini Kembali Melibatkan Negara

Mahfud Md menyebut curangan pemilu saat ini bentuknya mirip dengan pemilu yang belangsung era Orde Baru, karena pemenang telah ditentukan.

Baca Selengkapnya

Polri Ungkap 115 Kasus Judi Online dalam Dua Pekan Terakhir, Tangkap 142 Tersangka

6 jam lalu

Polri Ungkap 115 Kasus Judi Online dalam Dua Pekan Terakhir, Tangkap 142 Tersangka

Polri juga mengajukan permintaan pemblokiran 2.862 situs judi online ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Baca Selengkapnya

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 Tetap Berlangsung pada November

7 jam lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 Tetap Berlangsung pada November

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Minta Pemerintah Benahi Pengawasan dan Sistem Distribusi KIP Kuliah

7 jam lalu

Anggota DPR Minta Pemerintah Benahi Pengawasan dan Sistem Distribusi KIP Kuliah

Sejumlah penerima KIP Kuliah sebelumnya ramai dibicarakan karena sudah dinilai tak layak menerima.

Baca Selengkapnya

KA Pandalungan Tabrak Mobil di Pasuruan, PT KAI: Pengguna Jalan Harus Dahulukan Kereta

8 jam lalu

KA Pandalungan Tabrak Mobil di Pasuruan, PT KAI: Pengguna Jalan Harus Dahulukan Kereta

Kereta Api (KA) Pandalungan relasi Gambir-Jember terlibat kecelakaan lalu lintas dengan mobil di Pasuruan, Jawa Timur, Selasa, 7 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

9 jam lalu

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

Pengesahan RUU Penyadapan mandek meskipun sudah masuk dalam Prolegnas 2015-2019.

Baca Selengkapnya

Polri Usulkan ke Kementerian Kominfo Blokir 2.862 Situs Diduga Tawarkan Judi Online

13 jam lalu

Polri Usulkan ke Kementerian Kominfo Blokir 2.862 Situs Diduga Tawarkan Judi Online

Polisi telah menangkap 142 tersangka dari 115 kasus judi online dalam rentang pada periode 23 April hingga 6 Mei 2024.

Baca Selengkapnya