TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Agung dipastikan melanjutkan pemeriksaan perkara dugaan pemalsuan data dan daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau Pemilu 2024 oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN, Kuala Lumpur, Malaysia. Langkah itu senyampang dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak eksepsi atau nota keberatan dari dua terdakwa perkara tersebut.

“Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara,” kata Hakim Ketua Buyung Dwikora dalam sidang putusan sela di PN Jakarta Pusat, pada Kamis petang, 14 Maret 2024. Artinya, perkara ini akan berlanjut ke pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian.

Kedua terdakwa yang mengajukan nota keberatan itu adalah anggota nonaktif PPLN Kuala Lumpur, Aprijon sebagai terdakwa empat dan Masduki Khamdan Muchamad sebagai terdakwa tujuh. Sementara itu, tujuh orang terdakwa dalam perkara tersebut adalah Ketua PPLN Kuala Lumpur Umar Faruk, anggota PPLN Kuala Lumpur Divisi Keuangan Tita Octavia Cahya Rahayu, anggota PPLN Kuala Lumpur Divisi Data dan Informasi Dicky Saputra, dan Anggota PPLN Kuala Lumpur Divisi SDM Aprijon.

Kemudian, anggota PPLN Kuala Lumpur Divisi Sosialisasi Puji Sumarsono, anggota PPLN Kuala Lumpur Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Khalil, dan anggota PPLN Kuala Lumpur Divisi Logistik Masduki Khamdan Muhammad.

Sebelumnya, jaksa mendakwa ketujuh orang itu telah memasukkan data yang tidak benar dan tidak valid karena tidak sesuai hasil pencocokan dan penelitian data atau coklit ke dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), menjadi DPS Hasil Perbaikan (DPSHP), dan ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Jaksa juga menyebut para terdakwa diduga memindahkan daftar pemilih metode Tempat Pemungutan Suara atau TPS ke metode Kotak Suara Keliling (KSK) dan Pos dalam kondisi data dan alamat pemilih yang tidak jelas atau tidak lengkap. Jaksa mendakwa ketujuh orang dengan Pasal 544 atau Pasal 545 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Tanggapan Kuasa Hukum Terdakwa

Ditemui usai persidangan, kuasa hukum Aprijon, Emil Salim, menghormati putusan majelis yang menolak nota keberatannya. Meski demikian, dirinya tetap tidak bisa menerima. “Sifatnya tidak dapat menerima,” kata Emil di PN Jakarta Pusat, pada Kamis malam, 14 Februari 2024.

Emil berpendapat, surat dakwaan yang dikeluarkan jaksa tidak cocok antara tanggal pemberian dan penetapan. Dia menyebut surat dakwaan itu dilimpahkan tanggal 8, tapi dalam surat tertanggal 10. “Itu cacat hukum,” kata Emil.

Majelis hakim menilai pokok keberatan terdakwa telah masuk ke dalam pokok perkara, sehingga perlu dibuktikan dalam persidangan. Dalih soal dakwaan yang kedaluarsa, majelis menilai bukan kewenangan PN Jakarta Pusat untuk memeriksa.

Sebelumnya, kuasa hukum Aprijon, Emil Salim, dan Masduki, Akbar Hidayatullah menyampaikan nota keberatan yang pada pokoknya mendalilkan surat dakwaan tidak cermat, jelas, dan lengkap. Keduanya juga kompak menyatakan surat dakwaan kedaluwarsa. “Laporan yang dibuat oleh Panwaslu Luar Negeri di Kuala Lumpur, Malaysia kepada penyidik kepolisian pada Gakkumdu telah kedaluwarsa karena melampaui batas waktu 14 hari kerja sejak laporan diregistrasi,” kata kuasa hukum terdakwa Aprijon, Emil Salim, dalam persidangan.

Emil menyebutkan penyidikan perkara yang menjerat kliennya itu bermula dari temuan Panwaslu Luar Negeri Kuala Lumpur pada 22 Januari lalu. Temuan tersebut baru diteruskan ke penyidik Polri yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakkumdu setelah 28 hari atau pada 19 Februari 2024.

ADIL AL HASAN | ANTARA

Pilihan Editor: Kuasa Hukum Tersangka PPLN Kuala Lumpur Klaim Dakwaan Jaksa Kedaluwarsa