TEMPO.CO, Jakarta - Penanganan kasus pemerasan bekas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri cukup lama. Penanganan kasus Firli Bahuri yang lambat oleh Polda Metro Jaya itu direspons oleh mantan penyidik senior KPK, Novel Baswedan.

"Penanganan kasus Firli ini sudah terlalu lama. Semoga bisa segera dituntaskan," kata Novel Baswedan melalui aplikasi Whatsapp pada Rabu, 24 April 2024. Seharusnya penanganan kasus ini bisa dilakukan dengan cepat oleh penyidik kepolisian. Bahkan berkas penyidikan pun sempat diajukan ke Kejaksan DKI Jakarta.

Menurut Novel Baswedan, kasus Firli Bahuri ini sudah disinggung dalam persidangan bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo atau SYL. "Mengingat dalam fakta persidangan kasus SYL sudah makin terang menggambarkan dugaan perbuatan Firli," tutur Novel kepada Tempo.

Saat persidangan Panji Harjanto, eks ajudan Syahrul Yasin Limpo, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta, pada Rabu, 17 April 2024, terungkap bahwa Firli meminta uang di ke SYL sebesar 50 miliar. Permintaan uang itu berhubungan dengan kasus SYL yang ditangani KPK.

Panji mengaku mengetahui soal permintaan uang Rp 50 miliar oleh Firli dari percakapan SYL bersama mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan) Muhammad Hatta dan mantan Staf Khusus Mentan Imam Muhajidin Fahmid.

Perbincangan itu dilakukan di ruang kerja Syahrul Yasin Limpo. "Saya tahu mengenai permintaan dana itu dari percakapan Bapak Syahrul," kata Panji di tengah persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu 17 April 2024. Menurut dia, SYL sempat mengumpulkan para eselon I Kementan di rumah dinasnya pada 2022. SYL menginstruksikan mantan Inspektur Jenderal Kementan Jan Maringka berkoordinasi dengan KPK.

Dalam kasus korupsi itu, KPK mendakwa Syahrul Yasin Limpo dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta dan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono atas dugaan dengan perbuatan bersama-sama melakukan pemerasan kepada para pejabat Eselon I di Kementan. Mereka didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp 44,5 miliar.

Saat sidang pada Selasa, 23 April 2024, bekas ajudan SYL itu kembali memberikan kesaksian. Dalam pernyataannya, dia mengatakan bahwa bekas atasannya itu langsung menghubungi bekas Ketua KPK Firli Bahuri saat rumah dinasnya di Jalan Widya Chandra V Nomor 28, Kebayoran Baru, Jakarta Pusat, digeledah penyidik. Komunikasi SYL dan Firli berlangsung di WhatsApp.

Penanganan kasus Firli Bahuri sempat direspons Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Kapolri menyatakan yakin Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya serius menyelesaikan perkara dugaan pemerasan terhadap SYL dengan Firli sebagai tersangka. Tanggapan Kapolri itu muncul saat muncul desakan supaya Firli ditahan.

"Saya kira Polda Metro tentu melakukan pemeriksaan dengan cermat dan tidak terburu-buru. Ya, kami hargai saja. Tapi yang pasti mereka (penyidik) serius," kata Listyo Sigit Prabowo kepada wartawan di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Senin malam, 4 Maret 2024.

Akibat lambatnya penahanan Firli Bahuri itu, tiga mantan pimpinan KPK bersama koalisi masyarakat sipil mendatangi Markas Besar Polri, pada Jumat, 1 Maret 2024. Mereka elayangkan surat mendesak Kapolri melakukan penahanan dan segera menuntaskan penanganan perkara agar kasus semakin terang benderang.

Perihal lambatnya penanganan kasus ini, Novel Baswedan menjelaskan, jika Firli ditahan, ini akan menjadi pintu masuk bagi siapa pun yang mengetahui kasus pemerasan ini mengungkap perbuatan lainnya. "Sebaliknya, penanganan perkara terlalu lama justru akan memunculkan banyak spekulasi masyarakat, seolah Firli sakti. Atau tidak tersentuh hukum. Padahal kasusnya besar dan serius," ucap Novel.

Pilihan Editor: Albertina Ho Nilai Pelaporan Dirinya oleh Nurul Ghufron karena Dewas KPK Proses Dugaan Pelanggaran Etik