Terpopuler Hukum: Respons Jokowi Soal Kabar Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Tanggapan Menkopolhukam, dan Daftar 6 Orang yang Dicegah KPK

Reporter

TEMPO

Rabu, 29 Mei 2024 07:25 WIB

Presiden Joko Widodo saat membuka kegiatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan meluncurkan Government Technology (GovTech) Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin 27 Mei 2024. Kegiatan ini menjadi langkah strategis mengakselerasi transformasi digital baik di tingkat pusat maupun daerah dan peluncuran GovTech Indonesia dengan nama INA Digital akan menjadi tonggak sejarah percepatan penerapan pelayanan publik terpadu berbasis digital. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler di kanal hukum pada Rabu pagi, 29 Mei 2024, mengenai respons presiden Joko Widodo (Jokowi) ihwal kabar Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung yang dikuntit anggota Densus 88. Di posisi kedua, ada pernyataan Menteri Koordinator Hukum Politik dan Keamanan (Menkopolhukam) yang akan mendalami penyebab Jampidsus dimata-matai anggota Densus 88.

Berita berikutnya yang banyak menjadi sorotan di kanal hukum yakni enam orang yang dicegah KPK bepergian ke luar negeri dalam kasus korupsi Telkom Group. Berikut ini rangkuman ketiga berita tersebut.

Respons Jokowi Soal Kabar Jampidsus Dibuntuti Densus 88

Gaduh kabar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus Kejagung) Febrie Adriansyah dikuntit oleh anggota Detasemen Khusus Antiteror atau Densus 88 ternyata sampai ke telinga Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Kepala negara langsung turun tangan dan ikut buka suara atas permasalahan tersebut.

Jokowi mengatakan sudah memanggil Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Kedua petinggi itu dimintai keterangan soal dugaan penguntitan personel. “Sudah saya panggil tadi,” ucap Jokowi saat ditemui usai acara inagurasi pengurus Gerakan Pemuda Ansor di Istora Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin, 27 Mei 2024. Namun Jokowi enggan menjelaskan lebih lanjut apa yang dibahasnya bersama Kapolri dan Jaksa Agung tentang insiden penangkapan anggota Densus 88 yang ketahuan menguntit Jampidsus Febrie Adriansyah.

Advertising
Advertising

Presiden meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mendampinginya dalam acara di Istora Senayan itu, untuk menjelaskan. “Tanyakan ke Kapolri langsung,” ujarnya.

Akan tetapi Listyo menolak memberikan keterangan soal dugaan penguntitan yang dilakukan anggotanya terhadap Jampidsus. Kapolri mengatakan saat ini tidak ada masalah dengan Jaksa Agung. “Emang enggak ada masalah, enggak ada apa-apa juga,” kata Listyo Sigit Prabowo.

Menkopolhukam Dalami Penyebab Jampidsus Kejaksaan Agung Dikuntit Anggota Densus 88

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan atau Menkopolhukam Hadi Tjahjanto mengatakan isu simpang-siur ihwal permasalahan antara Polri dan Kejaksaan Agung sedang didalami. Meski demikian kedua institusi hukum tersebut tetap terus menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. "Dengan isu yang tadi disampaikan bahwa saat ini terus dilakukan pendalaman, dilakukan penyelidikan apa yang terjadi yang sebetulnya," kata Hadi ditemui usai hadiri Rakernis Baintelkam Polri di Jakarta, seperti dilansir Antara, Selasa, 28 Mei 2024.

Hadi memastikan Mabes Polri dan Kejaksaan Agung masih menjalankan fungsinya masing-masing. Situasinya pun tetap aman terkendali. "Bahwa kedua pimpinan Institusi sampai sekarang itu masih terus menjalankan fungsinya masing-masing dan situasinya juga aman terkendali, komunikasi juga baik," kata dia.

Hadi menuturkan secara khusus sudah berbicara dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin perihal permasalahan tersebut. Hadi meminta dua pejabat itu tetap fokus pada pelaksanaan tugasnya masing-masing.

Daftar 6 Orang yang Dicegah KPK Bepergian ke Luar Negeri di Kasus Korupsi Telkom Group

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan telah memulai penyidikan terhadap dugaan rasuah bermodus pengadaan barang dan jasa fiktif di Telkom Group. Menindaklanjuti tahap penyidikan ini, KPK pun mengajukan pencegahan kepada Dirjen Imigrasi agar enam orang tersebut tidak bisa bepergian ke luar negeri.

Kasus rasuah yang menimpa perusahaan BUMN bidang teknologi informasi dan komunikasi, ini diduga telah menimbulkan kerugian keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah. Oleh karena itu, enam orang dicegah melakukan perjalanan ke luar negeri untuk mendalami kasus ini.

Lantas, siapa saja yang masuk daftar enam orang yang dicekal KPK dalam kasus korupsi Telkom Group?

  1. Siti Choirina selaku mantan EVP DES PT Telkom.
  1. Paruhum Natigor Sitorus selaku mantan Dirut PT Infrastruktur Telkom/Telkom Infra.
  1. Tan Heng Lok selaku Pemilik PT Telemedia Onyx Pratama.
  1. Natalia Gozali selaku Dirut Operasi PT Mitra Buana Komputindo.
  1. Victor Antonio Kohar selaku Direktur PT Asiatel Globalindo.
  1. Fery Tan selaku Direktur PT Erakomp Infonusa.

Pilihan Editor: Kasatgas Operasi Damai Cartenz Sebut KKB Teror Tenaga Medis, Guru, hingga Murid di Paniai Papua Tengah

Berita terkait

Pengacara Ungkap Kondisi Firli Bahuri Saat Ini: Olahraga Bulu Tangkis Dua Kali Seminggu

2 jam lalu

Pengacara Ungkap Kondisi Firli Bahuri Saat Ini: Olahraga Bulu Tangkis Dua Kali Seminggu

Bekas Ketua KPK Firli Bahuri belum juga ditahan meski sudah berstatus tersangka. Bagaimana kondisi Firli saat ini?

Baca Selengkapnya

Jokowi Kumpulkan Menkes hingga Sri Mulyani Bahas Pajak Industri Kesehatan

2 jam lalu

Jokowi Kumpulkan Menkes hingga Sri Mulyani Bahas Pajak Industri Kesehatan

Jokowi memanggil para menteri untuk membahas soal relaksasi pajak industri kesehatan.

Baca Selengkapnya

Novel Baswedan Cs Terhambat Maju Jadi Pimpinan KPK, Pakar Hukum: MK Harus Konsisten dengan Putusan Sebelumnya Soal Batas Usia

3 jam lalu

Novel Baswedan Cs Terhambat Maju Jadi Pimpinan KPK, Pakar Hukum: MK Harus Konsisten dengan Putusan Sebelumnya Soal Batas Usia

Novel Baswedan dan eks penyidik KPK lainnya terhambat mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK. Pakar hukum Feri Amsari menuntut konsistensi MK soal usia

Baca Selengkapnya

Budi Arie: Aktivis Mahasiswa UI, Wartawan sampai Jadi Orang Dekat Jokowi Gara-gara Projo

3 jam lalu

Budi Arie: Aktivis Mahasiswa UI, Wartawan sampai Jadi Orang Dekat Jokowi Gara-gara Projo

Menjelang Pemilihan Presiden 2014, Budi Arie mendirikan Projo untuk mendukung Jokowi, bahkan sebelum PDIP mengumumkan dukungannya.

Baca Selengkapnya

Tiga Skema Pemindahan ASN ke IKN

3 jam lalu

Tiga Skema Pemindahan ASN ke IKN

Pemerintah Jokowi merancang tiga skema pemindahan ASN ke IKN. Apa saja?

Baca Selengkapnya

KPK Arab Saudi Tangkap 155 Pejabat dalam Ribuan Kasus Selama Musim Haji 2024

4 jam lalu

KPK Arab Saudi Tangkap 155 Pejabat dalam Ribuan Kasus Selama Musim Haji 2024

Badan Pengawasan dan Anti-Korupsi Arab Saudi menangkap 155 pejabat pemerintah dalam kasus korupsi selama musim haji tahun ini.

Baca Selengkapnya

Tahukah Arti Mabes Polri, Komdak dan Istilah Trunojoyo?

5 jam lalu

Tahukah Arti Mabes Polri, Komdak dan Istilah Trunojoyo?

Banyak istilah dalam lingkup kepolisian yang sering didengar tapi tak banyak yang tahu maksudnya. Apa arti Mabes Polri, Komdak, hingga Tronojoyo?

Baca Selengkapnya

Harapan Para Tokoh untuk Polri pada HUT Bhayangkara ke-78

5 jam lalu

Harapan Para Tokoh untuk Polri pada HUT Bhayangkara ke-78

Berbagai harapan untuk Polri disampaikan berbagai tokoh pada HUT Bhayangkara ke-78. Apa kata mereka?

Baca Selengkapnya

Rumah Pensiun Jokowi Mulai Dibangun, Cek Harga Tanah di Sekitarnya

6 jam lalu

Rumah Pensiun Jokowi Mulai Dibangun, Cek Harga Tanah di Sekitarnya

Rumah pensiun Jokowi di Jalan Adi Sucipto, Colomadu, Kabupaten Karanganyar, mulai dibangun, ditandai dengan peletakan batu pertama

Baca Selengkapnya

Menko PMK Muhadjir Usulkan Pembentukan Satgas Tanggani Dugaan Kecurangan PPDB 2024

7 jam lalu

Menko PMK Muhadjir Usulkan Pembentukan Satgas Tanggani Dugaan Kecurangan PPDB 2024

Menko PMK Muhadjir Effendi mengusulkan pembuatan satuan tugas (Satgas) untuk tanggani dugaan kecurangan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024.

Baca Selengkapnya